Pasca Banjir, Warga dan CSO Tuntut Pemerintah

Ponticity

Editor Tajil Atifin Dibaca : 482

Pasca Banjir, Warga dan CSO Tuntut Pemerintah
ilustrasi
PONTIANAK, SP - Sejumlah warga dan pemuda asal Kabupaten Ketapang bersama belasan Civil Society Organization (CSO) yang beraliansi dengan Koalisi Kalbar Menggugat (KKM), mendatangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Pontianak, Rabu (11/10) sore.  

Kedatangan mereka untuk beraudiensi sekaligus menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, menyangkut bencana dan dampak yang diakibatkan banjir yang sempat terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Ketapang.  

Perwakilan komunitas masyarakat adat Jalai Sekayuq, Darmono menyampaikan, sejak 29 Agustus sampai dengan 5 September lalu, lebih dari 20 desa dan ratusan kampung di sepanjang dan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Jalai, Kecamatan Jelai Hulu dan Manis Mata dilanda musibah banjir bandang.  

Bencana ini, telah menelan korban baik materil maupun nonmateril yang tidak sedikit. Ratusan jiwa, katanya, kehilangan tempat tinggal.  

"Ribuan ternak dan tanaman luluh lantak. Belum lagi perabotan dan benda rumah tangga yang berharga yang telah dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, lenyap dengan sekejap," ujarnya.  

Ia mengungkapkan, bahwa ini tidak sekadar bencana alam. Melainkan bencana yang disebabkan rusaknya lingkungan di daerah setempat.  

"Itu semua akibat bencana lingkungan dari hutan, tanah dan air yang sengaja dirusak oleh manusia-manusia serakah yang tidak bertanggungjawab," terangnya.  

Ia menjelaskan, hingga saat ini banyak korban yang tak berdaya, bahkan menderita serius secara psikologis. Namun, negara dan pemerintah seakan enggan hadir terhadap rakyatnya.  

"Rakyat korban bencana seperti hidup tanpa negara dan pemerintah yang melindungi, mengayomi, peduli dan berempati terhadap bencana kemanusiaan ini," tegasnya.  

Dalam kesempatan itu juga, Darmono menyampaikan tuntutan warga yang tergabung dalam Forum Kalau Bersuara yang terdiri dari Desa Tanggerang, Teluk Runjai, Pasir Mayang, Rangga Intan, Sidahari, Tebing Berseri, Pangkalan Suka, Karang Dangin, Kesuma Jaya, Diam Danau Kanan, Penyarang, Perigiq, Deranuk, Priangan, Asam Jelai, dan Biku Sarana.  

Ada 16 tuntutan. Pertama, pemulihan tempat tinggal yang layak bagi warga yang kehilangan rumah dalam bentuk bantuan materil dan nonmateril.  

Kedua, merelokasi tempat tinggal korban yang kehilangan rumah badan tanah. Ketiga, pemulihan kesehatan bagi korban yang sakit karena tertimpa bencana. Keempat, pemulihan psikis bagi korban langsung dan tak langsung.   Kelima, membangun kembali infrastruktur atau fasilitas umum yang rusak. Keenam, mengganti aset atau kerugian materil secara layak untuk seluruh korban.  

Ketujuh, memulihkan dan menata kembali 'Tanjung Teluk Runjai' yang berada di pusat Kampung Tanjung sebagai identitas utama kampung. Kedelapan, membersihkan anak-anak sungai sepanjang DAS Jalai yang ditimbun perusahaan sawit , HTI dan pertambangan.  

Kesembilan, membuat penampungan atau penyaluran aliran sungai alternatif di aliran Sungai Kiriq dan Sungai Jalai khususnya yang melintasi kampung. Sepuluh, menghentikan penebangan hutan dan penanaman sawit di hulu Sungai Kiriq dan sekitar DAS Jalai.  

Sebelas, menanam kembali hutan di sepanjang DAS menilai jarak 500 meter dari badan sungai. Dua belas, menghentikan seluruh aktivitas perusahaan kehutanan, sawit dan pertambangan yang berada di hulu Sungai Kiriq dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.  

Tiga belas, meninjau kembali perizinan atau perpanjangan izin perusahaan-perusahaan sawit, HTI dan pertambangan yang tidak sesuai dengan Amdal dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

Empat belas, menindak tegas perusahaan yang terbukti secara nyata menjadi penyebab musibah banjir bandang di Sungai Kiriq dan Sungai Jalai.  

Lima belas, melakukan pengawasan rutin terhadap seluruh aktivitas perusahaan sawit, HTI dan pertambangan di Kecamatan Jelai Hulu sesuai aturan dan Amdal.  

Terakhir, memberikan pendidikan lingkungan secara berkelanjutan dan partisipatif untuk penyadaran publik agar bekerjasama merawat serta memelihara keberlangsungan alam.  

Undang Instansi Lain
Kepala BPBD Kalbar Nyarong menyatakan akan menindaklanjuti hasil pihaknya dengan warga ini. Ia bahkan segera mengundka berbagai pihak, karena masalah ini berkenaan dengan lintas sektoral.  

"Menyikapi ini, BPBD tidak berjalan sendiri, kita harus mengundang instansi terkait," ujarnya kepada awak media usai audiensi.   Menurutnya, masalah bencana tidak hanya dibebankan pada satu lembaga saja. Sebab kalau bicara soal dampak, maka banyak pihak harus turun andil.  

"Siapa yang mengurus perizinannya, siapa yang mengurus pendamping kesehatannya, siapa yang mengurus nanti rumah yang rusak, dan seterusnya. Termasuk mengundang Pemkab Ketapang," jelas Nyarong.   Berkenaan dengan tuntutan warga sepeti perbaikan tempat tinggal, korban sakit atau meninggal, pihaknya harus terlebih dulu mengetahui data yang jelas.  

"Saya minta data yang lengkap, berapa jumlah ibu hamil, beraoa orang yang melahirkan, berapa orang yang sakit, harus lengkap datanya," katanya.  

Berkenaan dengan akan mengundang berbagai pihak termasuk pihak swasta, Nyarong mengatakan, dalam waktu dekat.  

"Akhir bulan ini. Karena mereka juga masih memerlukan data yang lengkap," pungkasnya. (umr/bob)