Menkes Luncurkan Road Map Penanggulangan Gangguan Penglihatan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 234

Menkes Luncurkan Road Map Penanggulangan Gangguan Penglihatan
PETA JALAN - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, meluncurkan peta jalan atau road map Penanggulangan Gangguan Penglihatan 2017-2030, dalam rangka peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2017, di Pendopo Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (12/10). SP/Umar
PONTIANAK, SP - Hasil Survei Kebutaan Rapid Assessment of Avoidable Blindness atau RAAB tahun 2014-2016 di 15 provinsi menunjukkan, penyebab utama gangguan penglihatan dan kebutaan adalah kelainan refraksi 10-15 persen dan katarak 70-80 persen.

Data inilah yang mendasari fokus program penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia  pada penanggulangan katarak dan kelainan refraksi.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pada peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2017, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, meluncurkan peta jalan atau road map Penanggulangan Gangguan Penglihatan 2017-2030.

Peta ini bertujuan guna meningkatkan penanggulangan kebutaan dan gangguan penglihatan dengan melaksanakan kegiatan yang mengacu pada suatu peta jalan atau road map.

"Peta jalan ini dibuat untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penanggulangan gangguan penglihatan guna mewujudkan masyarakat Indonesia memiliki penglihatan yang optimal melalui program mata sehat 2030," ujarnya pada acara Peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2017 dan Launching Peta Jalan Penanggulanan Gangguan Pengelihatan, di Pendopo Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (12/10).

Gangguan pengelihatan seperti katarak merupakan penyebab kebutaan tertinggi di Indonesia. Maka, peta jalan yang diluncurkan juga memuat strategi percepatan penanggulangan salah satu penyakit mata tersebut.

Strateginya antara lain dengan meningkatkan jumlah skrining dan operasi katarak secara optimal. Kedua, mendorong setiap daerah untuk melaksanakan penanggulangan katarak dengan mempertimbangkan aspek demografi dan prevalensi kebutaan.

Dan ketiga, memperkuat sistem rujukan mulai dari masyarakat, fasilitas kesehatan primer, fasilitas kesehatan sekunder sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tersier.

Untuk penanggulangan gangguan penglihatan lainnya, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, menjamin anak sekolah dengan gangguan penglihatan dapat terkoreksi. Kedua, mengembangkan pola pelayanan kesehatan komprehensif penderita retinopati diabetikum, glaukoma dan low vision. Dan ketiga, mengembangkan konsep rehabilitasi penglihatan yang komprehensif dan inklusif.

"Dalam meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan mata yang komprehensif dan bermutu, kami mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik  puskesmas maupun rumah sakit yang diperkuat dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasi katarak," terang Menkes.

Hari Penglihatan Sedunia tahun 2017 mengambil tema nasional 'Mata Sehat, Investasi Bangsa.' Tema ini relevan dengan upaya pemerintah mencegah dan mengendalikan kebutaan di Indonesia, dengan melibatkan seluruh jajaran lintas sektor, organisasi profesi, kalangan swasta, dunia usaha serta seluruh lapisan masyarakat.

Sebab, gangguan penglihatan dan kebutaan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.

Asisten III Pemprov Kalbar Marlina menyebutkan, hasil riset Kementerian Kesehatan bahwa 15,5 persen dari total populasi penduduk Kalbar mengalami gangguan penglihatan.

"Yang tertinggi itu ada di Kabupaten Sanggau sebesar 24,6 persen," katanya.

Sementara itu, untuk masalah kebutaan di Kalbar, angkanya mencapai 0,3 persen. "Tertinggi di Kabupaten Sambas sebesar 0,9 persen," sebutnya. (umr/ind)

Komentar