Partai Wajib Serahkan 655 KTA

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 306

Partai Wajib Serahkan 655 KTA
Ilustrasi
PONTIANAK, SP – Untuk mendaftar sebagai peserta pemilihan umum mendatang, setiap partai wajib memiliki keanggotaan minimal 655 orang. Jumlah itu merupakan ketetapan 1/1000 dari jumlah penduduk. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Sujadi mengatakan penerimaan salinan keanggotaan partai politik harus seimbang.

“Misalnya keanggotaan partai 1.000 maka lampiran KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik dan KTA (Kartu Tanda Anggota) juga harus 1.000,” katanya, Kamis (12/10).

Nama-nama didaftar itu kemudian akan dicek. Apakah ditemukan nama ganda yang menyebabkan ketidaksamaan antara KTP dan KTA atau tidak. Jika sama benar nama dan jumlah, baru akan diterima.

Hingga Rabu (11/10), baru dua partai yang menyerahkan berkas ke KPU, yakni Partai Perindo dan PDI-Perjuangan. Angka aman jumlah KTA yang diberi memang di atas 655. Di dalam undang-undang, dikatakan bahwa setiap partai menyerahkan minimal 1.000 atau satu per seribu jumlah penduduk.

“Di Kota Pontianak menyerahkan 900 saja sudah aman, serahkan 850 pun sudah aman, yang penting daftar nama dan salinan KTP elektronik dan KTA harus balanced. Kalau dicek, mengapa ada yang tidak balanced biasanya ada yang ganda,” jelasnya.

Jika ada data ganda, maka akan disingkirkan. Data yang terhitung hanya data yang KTP elektronik dan KTA seimbang. KTA sendiri dikeluarkan oleh partai politik. Sehingga jika data yang ada hanya KTP elektronik, tinggal ditambah KTA.

“KTP elektronik memang dari Disdukcapil, jika belum punya, surat keterangan Disdukcapil juga bisa,” imbuhnya.

Penyerahan berkas itu memang merupakan syarat kepesertaan pemilu. Nantinya, semua akan dikumpulkan secara nasional. Pusatlah yang menentukan apakah partai bisa ikut pemilu atau tidak.

Syarat yang mesti diserahkan tidak cuma berkas keanggotaan, tapi juga kepengurusan dan kantor. Namun berdasarkan aturan baru, bagi peserta pemilu 2014 cukup menyerahkan KTA saja. Syarat lain seperti kantor, cukup Dewan Pimpinan Pusat yang menyerahkan ke KPU pusat secara administratif.

“Jika mereka menyerahkan keanggotaan ini, dan sesuai atau balanced seperti 1.000 nama anggota dan 1.000 juga lampiran KTP elektronik, nanti akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Nanti disampling 10 persen. Contoh jika mereka menyerahkan 850 disampling 85, sampling acak, 85 itu yang kita cek,” pungkasnya. (bls/ind)