Pemkot Beri Sanksi Pengusaha Besar Pakai Elpiji Subsidi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 492

Pemkot Beri Sanksi Pengusaha Besar Pakai Elpiji Subsidi
SURAT EDARAN - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Kadiskumdag) Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo (kedua dari kiri) menunjukkan surat edaran terkait penggunaan tabung gas elpiji tiga kilogram bagi pelaku usaha, Sabtu (14/10). SP/Nova
PONTIANAK, SP - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, menerbitkan surat edaran terkait penggunaan tabung gas elpiji tiga kilogram bagi pelaku usaha. Ini merupakan upaya mengoptimalkan penyaluran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

Kepala Diskumdag Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo menerangkan, berdasarkan edaran tertuang di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg ini, diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil mikro dan rumah tangga.

"Langkah ini ditempuh dalam rangka menertibkan penggunaan elpiji tiga kilogram, khususnya yang selama ini masih digunakan oleh usaha kelas menengah ke atas," ujarnya, kemarin.

Hal tersebut menurutnya, berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan, yang seharusnya fokus disalurkan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas, untuk mengetahui sampai sejauh mana distribusi elpiji subsidi ini. 

"Sebetulnya tidak ada masalah, maka dari itu kita mengawasinya. Jangan sampai ditemukan rumah makan, hotel, restoran, usaha mikro, kecil menengah, besar menggunakannya. Usaha yang memiliki omzet di atas Rp50 juta," tegasnya.

Diskumdag selaku pembina dan pengendali, mengimbau bagi pelaku usaha baik itu perhotelan, rumah makan dengan skala yang besar agar tidak menggunakan elpiji subsidi.

"Kita akan berikan sanksi izin usahanya akan kita cabut apabila ditemukan penggunaan elpiji di tempat yang memang sudah dilarang," sebutnya.

Haryadi membeberkan, sejauh ini sudah ditemukan beberapa pelaku usaha besar yang menggunakan elpiji subsidi. Sebagai langkah awal, pihaknya masih memberikan toleransi. Seluruh pelaku usaha yang menggunakan elpiji agar menggantinya dengan non subsidi.

"Sudah ada beberapa yang kita temukan dan sudah kita peringatkan. Beberapa lokasi sudah beralih menggunakan non subsidi. Kita akan pantau terus," jelasnya.

Marketing Branch Manager Pertamina Kalbar-Kalteng, Teuku Johan Miftah mengapresiasi Pemkot Pontianak yang telah bersinergi dengan Pertamina yang ditugaskan mendistribusikan elpiji kepada masyarakat. 

Menurutnya, sosialisasi dan edukasi menjadi salah satu upaya penting guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bijak menyikapi penggunaan produk subsidi.

Dia mengklaim, sebelum adanya edaran ini, Pertamina dengan pemerintah juga telah aktif memberikan imbauan kepada masyarakat dan pelaku usaha kelas menengah ke atas, untuk mulai beralih menggunakan elpiji non subsidi. 

"Program penukaran tabung dengan harga spesial pun masih kami lakukan," ungkap Johan.

Dia menjelaskan, promo penukaran tabung elpiji tiga kg ke ke Bright Gas 5,5 kg, tercatat adanya tren peningkatan penggunaan produk non subsidi, yang kerap disebut 'si pinky' tersebut. 

"Jika dibandingkan dengan konsumsi pada akhir tahun 2016, Pertamina mencatat kenaikan konsumsi hingga 30 persen," ujarnya.

Sementara terkait ketersediaan elpiji tiga kg untuk masyarakat, dia menjamin stok dan distribusi produk aman. Dengan konsumsi normal harian sejumlah 22.000 tabung atau naik dua persen dari konsumsi normal tahun lalu.

Pertamina juga tidak membatasi maupun mengurangi distribusi produk ini. Di beberapa momen hari-hari besar seperti Idulfitri dan tahun baru, Pertamina justru menyediakan stok tambahan demi kenyamanan masyarakat.

Ketua Hiswana Migas, Hendra Salam mengungkapkan, bahwa ada disparitas harga terkait elpiji subsidi. Beberapa oknum memanfaatkan situasi, sehingga terjadi kelangkaan.

Hendra mengungkapkan, terbitnya surat edaran dari Pemkot Pontianak ini, dilihat dari pola masyarakat yang membeli dengan jumlah yang tidak masuk akal atau menampung elpiji subsidi.

"Disinyalir restoran, kaki lima yang selalu menggunakan tiap hari, seharusnya kalau sudah ada uang tidak usah pakai subsidi, sama juga dengan PNS. Dan saya melihat sejauh ini pola pikir masyarakat kita masih miskin," pungkasnya. (ova/and)

Komentar