Verifikasi Perusahaan Pers Ibarat Label Halal

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 480

Verifikasi Perusahaan Pers Ibarat Label Halal
BERI SAMBUTAN - Ketua Komisi Bidang Pendidikan Dewan Pers Indonesia, Hendry Choirul Bangun membuka Safari Jurnalistik 2017, di Hotel Aston Pontianak, Senin (16/10). Pada kesempatan itu, dia menyebutkan bahwa verifikasi perusahaan pers penting. SP/Balasa
PONTIANAK, SP - Ketua Komisi Bidang Pendidikan, Dewan Pers Indonesia, Hendry Choirul Bangun mengatakan, verifikasi faktual perusahaan pers sangat penting. Hal ini untuk menjamin masyarakat mendapat informasi berkualitas dari perusahaan pers kredibel.

Malah dia berujar, verifikasi perusahaan pers, seperti label halal. 

"Ibaratnya kalau mau makan itu enak dan aman. Verifikasi ini penting bagi perusahaan pers. Hanya saja, nanti masyarakat bebas memilih. Kalau dia mau pilih perusahaan pers terverifikasi boleh. Kalau mau berhubungan dengan yang tidak terverifikasi juga sah-sah saja. Tapi tanggung sendiri akibatnya," ungkapnya saat pelatihan Safari Jurnalistik di Aston Hotel Pontianak, Senin (16/10).

Walau kebebasan diserahkan kepada masyarakat, perusahaan pers terverifikasi punya nilai lebih. Beberapa di antaranya media terverifikasi, lebih mudah menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta. Wartawan media terverifikasi pun lebih diprioritaskan untuk mendapat akses informasi. 

"Selain itu, media terverifikasi dilayani dalam kasus sengketa pers yang ditangani Dewan Pers," imbuhnya. 

Hendry menjelaskan, ada empat poin pertimbangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pers saat verifikasi faktual.  Satu di antara poin pertimbangan itu adalah status perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia. Bentuk PT pun sangat dianjurkan. 

"Penanggung jawab wartawan utama. Dia juga mencantumkan nama alamat dan penanggung jawab," katanya.

Alamat sangat penting. Jika masyarakat ingin komplain, mereka tahu dan tidak kesulitan menyampaikan pengaduan. 

Selanjutnya, kode etik. Media wajib taat pada kode etik. Contohnya tidak menerima suap. Peraturan perusahaan harus menegaskan pengelolaan sesuai kode etik. Kemudian, standar perlindungan wartawan. Wartawan bekerja dilindung UU Pers.

“Pemilik media tidak boleh mengintervensi pemberitaan dan harus bebas kepentingan. Ada UU-nya itu. Bisa dipelajari. Pemilik media tidak boleh mengatur atau menahan news room," tambahnya. 

Terakhir, soal standar kompetensi yakni Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sertifikat kompetensi ada tingkatan di antaranya Utama bagi Redaktur Pelaksana ke atas. Madya bagi redaktur dan Muda bagi reporter. Jika keempat poin ini dipenuhi, otomatis perusahaan pers lolos dan terverifikasi.

"Wartawan berkualitas penting karena media punya kemampuan mempengaruhi dan membentuk opini publik. Jadi, semua harus profesional. Baik dari perusahaan pers, wartawan, pemilik dan berbagai poin lainnya," pungkasnya.

Safari Jurnalistik 2017 yang digelar Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu diikuti sejumlah wartawan media cetak, online, televisi dan radio serta media kampus. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang wartawan.

Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI, Marah Sakti Siregar menambahkan peran wartawan penting untuk memberikan pencerahan terhadap publik. Di era kemajuan teknologi informasi seperti sekarang, informasi banjir di media sosial.

"Manakah informasi yang patut dipercayai, itulah tantangan wartawan zaman sekarang," ucapnya.

Marah Sakti menegaskan media sosial bukan media pers karena tidak dilindungi Undang-undang Pers. Media pers dilindungi karena punya kewajiban  tunduk dan patuh pada kode etik serta kaidah jurnalistik.

"Wartawan sekarang ada yang abal-abal dan amatir. Nah, kami sekarang ingin mengangkat dan memperkenalkan wartawan yang profesional," pungkasnya. (bls/and) 

Komentar