Kisruh Pembangunan Jembatan Landak

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 930

Kisruh Pembangunan Jembatan Landak
Ilustrasi Oleh Koko Suara Pemred
PONTIANAK, SP – Pembangunan Jembatan Paralel Landak II mengalami masalah, karena belum tuntasnya ganti rugi lahan. Akibatnya, pihak yang merasa dirugikan, menghentikan pembangunan proyek jembatan. 

Sekelompok warga membongkar plang proyek pembangunan Jembatan Landak II di kawasan Pontianak Utara, Rabu (18/10) siang. Pada Kamis (19/10) pagi, plang bertuliskan nama ahli waris yang mendaku sebagai pemilik lahan berdiri.

Kuasa hukum para ahli waris, Budi Harijakto, saat itu mengatakan, pihaknya sengaja melakukan pembongkaran plang, lantaran tanah itu masih sengketa. Yaitu, antara kliennya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, serta Badan Pertanahan Nasional. 

Dia berujar, pihak pemerintah tidak bisa menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan tanah tersebut. "Kita keberatan karena mereka memasang plang proyek pekerjaan di sana," kata Budi.

Dia menerangkan, kliennya memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Surat dikeluarkan oleh Punggawa Siantan pada tahun 1940. Karena itu, menurutnya, pemerintah meminta izin dengan pihak waris, sebelum memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan pekerjaan proyek. 

"Tanah ini dari pewaris mereka, yaitu Syarif Mahmud bin Umar Alsagaf. Pewaris sudah berkali-kali dengan hormat meminta plang itu dicabut, tapi tidak diindahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Cipta Karya. Malah mereka lempar tanggung jawab kepada dinas yang lain," lanjutnya.

Dia berujar, saat ini tengah dalam proses peradilan.  

"Kita tunggulah di pengadilan, kita berunding di sana. Jangan seperti ini, bukti kepemilikan dari pemerintah tidak ada, tetapi mereka mau pasang plang," pungkasnya.
Sengketa Lahan

Berkaitan dengan polemik pelepasan lahan yang terjadi pada pembangunan Jembatan  Landak II, Suara Pemred mengkonfirmasi seorang pemilik ruko yang terkena dampak pembangunan atas nama Lily. 

Ia menyampaikan, sudah empat tahun menempati ruko tersebut, dan kemungkinan akan pindah apabila terkena dampak pembangunan jembatan, walaupun rukonya tidak terkena langsung pembangunan. Namun, kemungkinan rukonya akan dilalui oleh akses jalan menuju jembatan. 

"Ya, pindahlah kalau nanti dibikin jembatan, karena nanti di depan dilewati jalan," ujarnya.

Disinggung terkait dengan ganti rungi bangunan dari pihak pemerintah, ia menyampaikan, telah dijanjikan penggantian namun masih dalam proses.

"Ada dijanjikan penggantian rukonya, tapi masih dalam proses, masih nunggu dulu," tambahnya lagi.

Polemik pelepasan lahan warga, berimbas pada pelaksana pembangunan Jembatan Landak II. Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Kalbar, Herland Hutagaol selaku pelaksana pembangunan mengatakan bahwa, pihaknya didatangi oknum yang mengaku ahli waris lahan. 

Oknum itu ingin minta ganti rugi pelepasan lahan. Serta, memblokir pengerjaan proyek yang otomatis membuat pelaksanaan menjadi terganggu. 

Herlan menyampaikan, pembebasan tanah pembangunan Jembatan Landak II merupakan tanggung jawab Pemkot Pontianak, bukan tanggung jawab pihaknya.

"Pembebasan tanah di Tol Landak ini, sebenarnya itu adalah urusannya Pemkot Pontianak, karena sesuai dengan isi MoU-nya dengan pemerintah pusat,” ujarnya. 

Ia mengimbau oknum bersengketa yang menghalangi pembangunan, mestinya kalau ada masalah mestinya ke Pemkot, bukan ke kami dan bukan memberhentikan pekerjaan. “Pekerjaan ini kan untuk hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Herlan berharap, Pemkot Pontianak bisa lebih aktif dan tanggap untuk segera menyelesaikan masalah sengketa tersebut. Ia tidak ingin penyelesaian pembangunan Jembatan Sungai Landak II terhambat.

"Kami harap Pemdanya perlu aktif dan tanggap untuk menyelesaikan masalah ini, karena nanti kita takut kalau terkendala tanah, terus ya berarti pekerjaanya molor tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan," tambahnya.

Dalam MoU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan Pemerintah Kota Pontianak dengan Nomor: 05/PKS/Db/2016, Nomor: 25/sp-XII/2016, tentang Sinergitas dan Keterpaduan Percepatan Pembangunan dan Duplikasi Jembatan Landak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dijelaskan bahwa, Pihak Kesatu adalah instansi pemerintah yang sesuai kewenangannya bertanggungjawab dalam penyediaan infrastruktur jalan nasional di wilayah Kalimantan Barat. 

Pihak Kedua, adalah institusi Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai kewenangannya bertanggungjawab dalam pembangunan di Kota Pontianak. Pada BAB III dengan judul Ruang Lingkup, pasal 3 poin 2 dijelaskan bahwa, Pihak Kedua dalam perjanjian kerjasama tersebut akan melaksanakan beberapa hal, yaitu pertama, membuat feasibility study (FS) Jembatan Landak pada tahun 2015. 

Kedua, melaksanakan AMDAL Duplikasi Jembatan Landak pada tahun 2016. Ketiga, melaksanakan pembebasan lahan untuk Duplikasi Jembatan dan Jalan Akses pada tahun 2017. Keempat, melaksanakan pembangunan jalan akses sepanjang 800 meter, beserta bundaran pada persimpangan (roundabout). 

Suara Pemred mencoba menghubungi Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Namun, hasilnya nihil. Telepon dan pesan melalui WhatsApp tak berbalas.

Ganti Rugi Pengaruhi Anggaran

Dalam pemberitaan Suara Pemred sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengungkapkan, perubahan anggaran APBD 2017 terdampak biaya ganti rugi ruko di lahan yang akan dipakai untuk pembangunan jembatan pararel Landak. 

Ia menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah pun meningkat dari tahun ke tahun, tapi tetap saja masih perlu tambahan. Sektor yang meningkat salah satunya BPHTB. Hal ini jadi indikator properti Pontianak baik.

"Target saya kan PAD itu, waktu saya mengakhiri tugas, sekitar Rp500-an miliar, sekarang sudah Rp488 miliar. Saya memulainya dengan Rp63 miliar, saya mau mengakhiri dengan Rp500 miliar," katanya usai paripurna di DPRD Pontianak, Senin (14/8).

Sementara, untuk Jembatan Landak II, diperkirakan membutuhkan dana puluhan hingga ratusan miliar. Untuk mendapatkan tambahan, pihaknya akan menjual beberapa aset melalui tinjauan harga apreisal. Aset itu akan dilelang sesuai mekanisme yang berlaku. Dia yakin, akan ada tambahan dana lumayan dari hasil aset.

"Kalau yang lain, bagi hasil pajak dari provinsi mengalami penurunan, kemudian kita ada tambahan insentif Rp7,5 miliar dari pusat tata kelola keuangan," katanya.

Dalam pembahasan anggaran lanjutan, akan dicari peluang mana yang bisa dipakai untuk menutupi itu. Walau sebenarnya boleh minus, namun lantaran ingin percepatan dalam menyelesaikan ganti rugi lahan terdampak pembangunan landak paralel, semua harus seimbang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Mashudi meminta pemilik lahan yang terdampak pembangunan Jembatan Landak II, mendukung pembangunan jembatan itu. 

“Apalagi jembatan itu merupakan urat nadi distribusi orang dan barang satu-satunya. Sebagian besar masyarakat katanya sudah mendukung, bahkan menunggu realisasi tersebut,” ujarnya. (aan/bls/umr/lis)