Midji Tolak Keinginan DPRD

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 432

Midji Tolak Keinginan DPRD
Sutarmidji - Wali Kota Pontianak

Anggaran Transportasi Dewan Tinggi


Wali Kota Pontianak, Sutarmidji
Coba kita hitung, kalau Rp11 juta sebulan, setahun jadi Rp132 juta, kalau lima tahun maka jadi Rp660 juta. Mobil dinas yang saya pakai harganya Rp500 juta, yang dipakai ketua (dewan) sama, dan yang dipakai wakil ketua harganya cuma Rp420 juta

PONTIANAK, SP
- Wali Kota Pontianak, Sutarmidji tak menyetujui anggaran transportasi yang diajukan pihak legislatif kota ini. DPRD Kota Pontianak meminta anggaran dengan besaran Rp11 juta, namun yang disetujui hanya Rp6 juta saja. 

Hal itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak, Pasal 16 Ayat 3, Poin C. 

Di mana disebutkan bahwa standar biaya tunjangan transportasi anggota dewan adalah kendaraan 2.000 CC. Dan di Ayat 4, besaran tunjangan itu sebesar Rp6 juta. 

Sutarmidji menegaskan, dirinya paham akan aturan. Pihaknya pun berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Dia pun membeberkan hitung-hitungan anggaran yang diajukan dewan.

"Coba kita hitung, kalau Rp11 juta sebulan, setahun jadi Rp132 juta, kalau lima tahun maka jadi Rp660 juta. Mobil dinas yang saya pakai harganya Rp500 juta, yang dipakai ketua (dewan) sama, dan yang dipakai wakil ketua harganya cuma Rp420 juta," jelasnya, Selasa (24/10).

Menurutnya, akan tidak benar jika anggaran untuk anggota dewan jauh lebih besar dari pimpinan dewan. 

Sutarmidji juga menambahkan, tentu anggaran transportasi untuk anggota DPRD Kota, tidak bisa disamakan dengan DPRD Provinsi. Besarnya anggaran untuk DPRD Provinsi lanjutan dapil mereka ada di kabupaten.

"Coba pikir yang dapil Ketapang dan KKU bagaimana medannya. Kubu Raya juga medannya berat dan kabupaten lain juga gitu. Kalau kota dapilnya kecamatan dan jarak tempuhnya dekat dan medannya bagus," terangnya.

Midji mengatakan, ajuan ini sudah disampaikan oleh ketua dewan. Tapi, dia menolak. "Pimpinan (dewan) sudah sampaikan keinginan anggota, tapi saya tidak mau nanti kebesaran lalu disuruh kembalikan, nagihnya bagaimana," imbuhnya.

Dia mengajak dewan agar efisien menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Semua untuk pembangunan kota dan dia meyakinkan, dirinya tidak akan mengesampingkan hak-hak protokoler dewan.

"Intinya saya sudah sampaikan RAPBD nya, artinya kewajiban saya sudah saya laksanakan, masalah mau dibahas atau tidak, tak masalah. Tapi ingat, jika akibat keterlambatan pengesahan APBD bukan karena saya, maka DPRD bisa kena sanksi berupa tidak dibayar tunjangan tertentu selama enam bulan dan saya pastikan saya berani lakukan itu," tegasnya.

Dia mengaku kecewa, rapat paripurna Senin (23/10) kemarin, diagendakan dewan, tapi justru dewan tak datang.

"Kita sudah pakai telok belanga, pakai tanjak segala untuk menghormati undangan dewan, tapi yang ada cuma 11 orang," pungkasnya. 

Sementara itu, terkait persoalan ini, Suara Pemred sudah mencoba mengonfirmasi sejumlah anggota dewan, namun tak ada yang bersedia memberikan komentarnya.

Sidang Paripurna Batal 

Penolakan wali kota memicu kekisruhan antara kedua belah pihak. Akibatnya berdampak pada pembatalan sidang paripurna, Senin (23/10) siang. Sidang ini beragendakan pidato Wali Kota Pontianak tentang Nota Keuangan dan Rancangan Perda Kota Pontianak tentang APBD 2018, di Ruang Paripurna DPRD.

Wali kota dan jajarannya sudah hadir, namun hanya 10 anggota dewan yang datang, dari total 45 orang.

Sidang waktu itu seharusnya dimulai pukul 13.00 WIB. Sebelum waktu yang ditentukan, pejabat eksekutif sudah berdatangan. Mereka berbaju kurung dan telok belanga. Pakaian yang sengaja dipakai dalam rangka Hari Jadi Kota Pontianak ke-246. 

Tapi hingga pukul 14.00 WIB, tak ada anggota dewan lagi yang tiba. Hanya enam orang, ditambah pimpinan sidang, Ketua DPRD Pontianak, Satarudin dan para Wakil Ketua DPRD, Heri Mustamin, Firdaus Zarin, dan Syarif Alwi Almutahar yang tampak mukanya. Sidang dibatalkan lantaran majelis sidang tidak kuota forum.

"Dewan itu merajuk karena uang transportasinya tak saya setujui. Saya tak setuju karena ajuannya terbilang besar hingga belasan juta per bulan. Jika dikalikan selama mereka menjabat lebih mahal dari mobil pimpinan DPRD," ungkap Midji, kesal.

Ketua DPRD Pontianak, Satarudin mengungkapkan, batalnya paripurna merupakan kejadian yang biasa dalam dinamika legislatif dan eksekutif. Namun untuk agenda hari itu, dia tidak bisa memastikan apa yang menjadi penyebab. 

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, akan membahas lebih lanjut dengan jajaran legislatif. Hal ini akan dia selesaikan agar tidak berlarut dan paripurna yang dijadwalkan, berjalan. Sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan ke depan.

"Kadang ada beberapa hal yang belum menyambung antara kami dengan Pemkot. Mungkin dalam satu dua hari ke depan, ada titik terang. Baru nanti paripurna bisa dilanjutkan," pungkasnya. (bls/and)

Komentar