Harga Rumah Bersubsidi Mesti Diperjelas

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 224

Harga Rumah Bersubsidi Mesti Diperjelas
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
Sukiryanto, Ketua DPD REI Kalbar
“Sikap kami dari REI sendiri, telah melakukan pengawasan untuk pembangunan rumah subsidi yang dilaksanakan anggota, agar standar yang digunakan sesuai dengan harapan pemerintah. Yaitu, layak dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak Kementerian Perumahan melalui bank yang telah ditunjuk melalui PKO dengan PUPR,”

M Sholeh HB, 
Direktur PT Tokoh Jaya Mandiri, 
"Ada yang jual Rp128 juta. Soal harga, tergantung lokasi juga. Tapi kalau di atas Rp135 juta untuk rumah FLPP atau SSB, itu tidak boleh,"

PONTIANAK, SP
– Warga merasa bahwa standar harga pada rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tidak jelas besaran dan kualitas bangunannya. Padahal, pemerintah sudah mengatur harganya, dan mengawasinya.  

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Sukiryanto menjelaskan bahwa, harga rumah bagi MBR atau rumah subsidi, sudah diatur harganya oleh pemerintah, sesuai dengan zonanya masing-masing.

Misalnya, zona Kalimantan. Harga maksimal rumah subsidi sebesar Rp135 juta, dengan maksimal luasan adalah Tipe 36. Begitu juga halnya dengan mutu dan standar pembangunan rumah tersebut. Pemerintah juga telah mengatur soal mutu dan standarnya.

“Sikap kami dari REI sendiri, telah melakukan pengawasan untuk pembangunan rumah subsidi yang dilaksanakan anggota, agar standar yang digunakan sesuai dengan harapan pemerintah. Yaitu, layak dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak Kementerian Perumahan melalui bank yang telah ditunjuk melalui PKO dengan PUPR,” ujar Sukiryanto, Selasa (31/10).

Karenanya, untuk menyosialisasikan agar masyarakat mengetahui manfaat rumah subsidi bagi masyarakat, MBR ini sering dilakukan kerjasama baik dengan perbankan yang telah ditunjuk oleh PUPR maupun melalui marketing. Yang telah dilatih untuk memperkenalkan program rumah subsidi ini kepada MBR.

“Akan tetapi, apabila developer dari anggota REI menjual rumah subsidi di atas ketentuan pihak BPKP, kita akan mengalihkan dari bunga 5 persen menjadi bunga normal yaitu 12,5 persen. Namun untuk temuan itu, sejauh ini di Kalbar masih belum ada,” ujarnya. 

Sementara itu, Direktur PT Tlokoh Jaya Mandiri, M Sholeh HB mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, harga tertinggi rumah bersubsidi Tipe 36 untuk wilayah Kalimantan sebesar Rp135 juta.

"Harga tertinggi Rp135 juta, dengan uang muka 5 persen. Ada bantuan berupa SKUM (panjar biaya) dari pemerintah Rp4 juta" ujarnya kepada Suara Pemred.

Harga rumah bersubsidi ini, kata dia, termasuk dalam program subsidi bunga atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Selisih Suku Bunga (SSB).

Ia menuturkan, apabila ada developer yang mematok harga di atas yang telah ditentukan, maka berdasarkan aturan jelas melanggar.

Ia menerangkan, Rp135 juta menjadi ambang batas harga tertinggi. Artinya, ada kalanya developer yang menjual di bawah harga tersebut.

"Ada yang jual Rp128 juta. Soal harga, tergantung lokasi juga. Tapi kalau di atas Rp135 juta untuk rumah FLPP atau SSB, itu tidak boleh," jelas Direktur PT Tlokoh Jaya Mandiri ini.

Untuk mematok harga tertinggi rumah bersubsidi, setiap pengembang mengikuti ketetapan harga dari pemerintah. Setiap tahun, harga mengalami kenaikan.

"Setiap tahun ada kenaikan sesuai peraturan pemerintah. Kalau kita Apersi ini, menunggu dari pemerintah," ucapnya.

Mengenai adanya kabar salah satu pengembang menjual harga rumah Tipe 36 di atas harga tertinggi, Sholeh menyarankan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Sebab, boleh jadi pihak pengembang menjual rumah bersubsidi, melainkan komersial. 

"Biasanya, harga jual di atas Rp135 juta itu rumah komersial. Kalau rumah komersial, itu terserah developer mau jual berapa," ucapnya.

Harga rumah bersubsidi yang telah ditentukan, hanya berlaku untuk rumah Tipe 36. Menyangkut standar, tentulah standar layak huni. Artinya, rumah yang dibangun itu tidak asal-asalan. Bahan yang digunakan juga memang standar subsidi.

Sebelumnya, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengakui, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan kualitas rumah subsidi dari pemerintah. Kualitas rumah subsidi yang kurang baik juga diperparah dengan lingkungan, seperti fasilitas jalan, sanitasi, dan listrik yang kurang baik. 

Menurut Lana, ada sekitar 30 hingga 40 persen rumah subsidi yang tak layak huni.

"Masih banyak keluhan masyarakat terhadap kualitas rumah subsidi, ada sekitar 30-40 persen tak dihuni karena tak layak huni. Bukan saja rumah tapi juga lingkungan, jalan, sanitasi, listrik," ujar Lana.

Menurut Lana, terdapat faktor penyebab rumah bersubsidi memiliki kualitas yang kurang baik, seperti kualitas pekerja bangunan yang kurang baik, material bahan bangun yang kurang berkualitas, dan lemahnya pengawasan selama proses pembangunan. (bls/umr/ova/kum/ant/lis)