Jatah Rumah MBR di Utara dan Batas Kota

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 441

Jatah Rumah MBR di Utara dan Batas Kota
RUMAH SUBSIDI - Pekerja membangun perumahan bersubsidi di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Di Kota Pontianak, Pemkot menekankan pembangunan perumahan terutama MBR di kawasan Pontianak Utara dan batas kota. (Antara Foto)

Melihat Arah Pembangunan Pemukiman 


Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Fuadi Yusla
"Sekarang di Pontianak Utara yang lahan masih banyak. Tapi kita atur sedemikian rupa karena di utara juga ada jalur hijau atau ruang terbuka hijau. Jangan sampai lalu terbangun semua oleh pengembang"

PONTIANAK, SP
- Lahan kota yang kian terbatas, menjadi kendala dalam memenuhi pembangunan rumah rakyat. Hal ini berimbas pada pembangunan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang hanya bisa dibangun di wilayah batas kota.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, penerapan tersebut juga untuk memenuhi batas harga rumah subsidi senilai Rp135 juta sesuai aturan pusat.

Sementara untuk di dalam kota, dimungkinkan dibangun di kawasan Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, dekat Jalan Kebangkitan Nasional. Tapi juga menuai masalah lantaran gambut di sana sedalam lima sampai enam meter. 

"Kalau di daerah Flora dalamnya sama Panca Bakti itu bisa, kita akhirnya mau buat booster PDAM di sana. Kalau sudah ada booster, sudah itu bisa. Nanti ke depannya kalau Jembatan Landak sudah selesai itu bisa lebih lancar," ujarnya.

Untuk MBR, daerah Kubu Raya lebih dipilih. Namun untuk perumahan dengan harga di atas Rp250 juta, pemerintah mengarahkan ke Pal V, Kecamatan Pontianak Barat. Pihaknya pun mendukung dengan membangun Jalan Berdikari yang tembus Jalan Karet. Booster PDAM juga akan dibuat agar perumahan di sana laku.

"Kadang kan dicurigai di situ ada tanah si ini, tanah si itu. Ndak, kita membuat jalan itu nanti kembalinya di BPHTB, kalau misalnya di kawasan yang kita buat itu bisa ada seribu rumah, kalau rata-rata BPHTB nya itu sekitar Rp1 juta atau Rp10 juta, itu sudah berapa investasi kita. Belum lagi PBB," jelasnya.

Midji menerangkan, investasi jalan itu bermanfaat untuk mendapatkan pajak. Pemerintah katanya ikut hadir dalam meningkatkan pendapatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak, Fuadi Yusla mengatakan, pertumbuhan rumah di Pontianak hampir merata. Bahkan di Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Kota dan Pontianak Selatan, hampir tak ada lahan. 

"Sekarang di Pontianak Utara yang lahan masih banyak. Tapi kita atur sedemikian rupa karena di utara juga ada jalur hijau atau ruang terbuka hijau. Jangan sampai lalu terbangun semua oleh pengembang," pungkasnya. 


Tambah Rusun


Sementara itu, terkait kebutuhan tempat tinggal warga, Pemkot Pontianak saat ini memiliki dua lokasi rumah susun (rusun). Di kawasan Sungai Beliung dan Jalan Harapan Jaya. Setidaknya ada 320 kamar di dua lokasi itu. Ke depan, akan dibangun kembali satu rusun di Gang Semut, dekat Jembatan Landak. Saat ini, persoalan tanah tengah dibenahi.

"Kita ambil pusat akan membangun satu unit rusun di situ untuk masyarakat sekitarnya. Nanti masyarakat yang rumahnya berada di tanah yang ini, sementara kita kasih uang untuk sewa dulu selama masa pengerjaan," kata Sutarmidji.

Untuk rusun di Jalan Harapan Jaya baru akan selesai tahun ini. Rumah susun dua tower dengan total 180 kamar itu diprioritaskan untuk masyarakat yang tinggal di atas Parit Tokaya. Sutarmidji pun mempersilakan warga di Banjar Serasan dan Gang Kuantan agar tinggal di sana.

"Kan ndak mungkin mereka bisa tinggal permanen di situ dari pada nanti dibongkar, tempat tinggal belum tentu ada, lebih bagus dia mengikuti program dengan tinggal di rumah susun," katanya.

Guna pemenuhan pemukiman warga, Sutarmidji mengungkapkan sudah seharusnya developer di Pontianak membangun apartemen. Apartemen bertipe studio, dengan luas 26 meter persegi dinilai cocok. Harganya berkisar Rp250 sampai Rp300 juta.

"Saya rasa laku. Cuma tak ada yang berani investasi apartemen," katanya. 

Fuadi Yusla menambahkan, Pemkot memang mengerem pengembangan rumah-rumah. Rumah susun jadi pilihan selanjutnya. Misalnya saja untuk daerah-daerah kumuh. Rusun akan dibuat bertahap.

"Insyaallah tahun depan kita dijanjikan satu tower lagi oleh kementerian di lokasi Jalan Tabrani Ahmad, dekat booster dan mendukung ASN rumah sakit," ucapnya. 

Soal rencana rusun di Gang Semut, tanahnya sedang diurus. Paling sedikit satu tower akan dibangun dengan 90 kamar. 

"Karena di Gang Semut itu banyak masyarakat yang menempati rumah tidak layak dan status tanah mereka juga tidak jelas dan sedang kita proses. Status tanah itu Hak Guna Bangung (HGB) dan saat ini sudah habis masanya. Kita coba urus itu, dan pihak kecamatan sedang memprosesnya," pungkasnya.

Pertahankan Zona Hijau 


Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Heri Mustamin menjelaskan, pihaknya kini tengah menyusun peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di dalamnya mengatur soal zonasi. 

"Sebenarnya pemerintah kota tidak membatasi, tapi memang kita sadari Kota Pontianak ini kan lahan semakin hari, kalau untuk mengenyamping itu semakin sempit," katanya. 

Soal perumahan memang harus ditata lebih lanjut. Termasuk dalam pembangunan, jangan terus menyamping, tapi harus ke atas. Lahan yang terbatas jadi kendala.

"Kemudian soal zonasi jelaslah penting, kalau misalnya jalur hijau kan memang tidak boleh dilakukan tindakan pembangunan perumahan atau apapun namanya. Kecuali diubah dulu," tegasnya. 

Heri mengatakan, kawasan Pontianak Utara memang merupakan jalur hijau. Dalam aturan, minimal 30 persen lahan kota harus Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

"Nanti akan kita lihat juga bahwa RTH itu harus 30 persen atau berapa begitu dalam UU nya, itu juga harus jadi perhatian kita," katanya. 

Namun demikian, politisi Golkar ini mengatakan bisa saja ada perubahan paradigma dalam RTH. Terlebih saat ini setiap trotoar sudah memiliki tanaman. 

"Nah ini, nanti barangkali bisa dimasukkan dalam definisi pemenuhan jalur hijau itu sendiri atau bagaimana," imbuhnya. 

Jika berubah jadi kawasan perumahan, jalur hijau harus diganti. Misalnya dengan menyulap pekarangan kantor dengan banyak pohon. Juga gedung-gedung tinggi, mesti ada tanaman hijau. 

"Jadi nanti bisa dikomulatifkan walau zona hijau, karena kepentingan lahan tadi diubah, maka nanti untuk menggantinya diubah perkantoran mungkin sekarang harus hijau," katanya. 

Dia menegaskan zona hijau harus dipertahankan. Tinggal bagaimana paradigma baru dalam penetapan zona hijau dilakukan. (bls/and)