Dukcapil Kejar Persiapan Pemilu

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 360

Dukcapil Kejar Persiapan Pemilu
KTP ELEKTRONIK - Petugas membenahi e-KTP yang baru dicetak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang, Sumatra Selatan, beberapa waktu lalu. Di Kota Pontianak, masih terdapat 32 ribu e-KTP yang belum dicetak. (Antara Foto)

32 Ribu e-KTP Belum Dicetak


Kadisdukcapil Kota Pontianak, Suparma
"Jadi ini untuk Pemilu nanti, insyaallah Senin kita usahakan untuk pengambilan blangko lagi ke Jakarta. Kita minta 15 ribu untuk mengejar ini"

PONTIANAK, SP
- Dari total 456 ribu orang wajib e-KTP di Pontianak, baru sekitar 424 ribu  yang tercetak. Masih ada sisa 32 ribu lagi yang belum dicetak atau enam persen dari angka keseluruhan. 

"Jadi ini untuk Pemilu nanti, insyaallah Senin kita usahakan untuk pengambilan blangko lagi ke Jakarta. Kita minta 15 ribu untuk mengejar ini," kata Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, Suparma, kemarin.

15 ribu blangko itu memang diperlukan untuk mencukupi 32 ribu data yang siap cetak. Dia memperkirakan di akhir Desember nanti, hasil data konsolidasi final dari Kementerian Dalam Negeri didapat. Pembersih data memang sudah dilakukan, tapi dengan tetap merujuk data base pusat.

"Untuk sementara ini, data bersih kita setelah dilakukan pembersihan data, verifikasi data, sampai bulan Juni ini yang siap untuk dilakukan penyerahan datanya ke KPU jumlahnya 449.111, itu jumlah data pemilih kita ini," ucapnya.

Namun demikian, data itu belum final. Data akan diberikan ke pusat lebih dahulu. Aturan mengatur bahwa KPU RI yang memiliki kewenangan.

"Tapi setelah disampaikan (ke KPU RI) dari KPU Kota misalnya mau koordinasi berkaitan dengan validasi data itu boleh-boleh saja," imbuhnya.

Suparma menjelaskan, pembersihan data yang dimaksud adalah dengan memvalidasi data. Misalnya membersihkan data mereka yang sudah meninggal, atau sudah pindah dari Pontianak. Setiap pekan hal itu dilakukan untuk mendapatkan data yang benar.

"Kami tanggal 9 November akan ada pertemuan di Jakarta membahas masalah data Pilkada ini. Dari daerah masing-masing nanti akan menyampaikan, misalnya ada yang mau komplain atau bagaimana berkaitan dengan data ganda dan lain sebagainya disampaikan pada saat itu," jelasnya.

Data akan terus mengalami perubahan karena batas akhir adalah 31 Desember 2017. Salah satunya soal mereka yang sebelum hari pemilihan berusia 17 tahun. Dia tak mungkin mencetak e-KTP.

Dalam Peluncuran Tahapan Pilwako Pontianak beberapa hari lalu, Komisioner KPU RI, Viryan Aziz mengungkapkan dalam Pilkada Serentak 2018, wajib menggunakan e-KTP atau surat keterangan.

"Kalau tidak punya KTP elektronik atau surat keterangan, pemilih tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018," pungkasnya.
Kendala Cetak

Sebenarnya, kejar target cetak e-KTP yang dilakukan Dukcapil bukan tanpa kendala. Dari total empat mesin cetak, hanya ada satu yang masih bisa beroperasi dengan baik. Sementara dalam satu hari, satu mesin maksimal hanya mampu mencetak 150 kartu.

"Itu pun kalau dipaksa bisa keriting, belum lagi ditambah lampu mati. Kalau mati, minimal setengah jam sampai dengan satu jam baru bisa cetak lagi," kata Suparma.

Cetak e-KTP lancar dilakukan di atas pukul 12.00 WIB jika lampu tak padam. Alasannya, ketika pagi, semua Dukcapil di Indonesia berebut untuk masuk ke data base pusat. Pencetakan memang baru bisa dilakukan saat data sudah masuk di pusat.

"Jadi kita tidak bisa leluasa cetak di sini, karena sistem sudah mengatur seperti itu. Jadi semua data terpusat," katanya.

Tapi menurutnya, tidak menutup kemungkinan semua akan lancar jika aplikasi, sistem dan warehouse di masing-masing kabupaten kota sudah berfungsi maksimal. Orang yang rekam e-KTP di Jakarta misalnya, bisa cetak di Pontianak. Namun tentu ini mengurangi jatah blangko untuk Pontianak.

Caranya pun terbilang mudah. Warga tinggal menunjukkan surat keterangan bahwa sudah melakukan perekaman dan Kartu Keluarga (KK). Jika data masuk, pencetakan bisa dilakukan. Kadang hal ini dilakukan, tapi jumlahnya tidak banyak. Kasus yang sering terjadi, e-KTP warga daerah lain itu hilang di Pontianak.

"Ada yang kecopetan misalnya, mau balik pakai pesawat tapi diminta e-KTP nya, jadi dia cetak di sini lagi. Itu boleh, ndak masalah, karena kan berlakunya nasional," katanya.

Selain masalah mesin, sering kali jumlah blangko yang didapat, tak sesuai dengan permintaan. Semua mesti dicicil karena semua daerah minta jatah. Dia berharap pusat memprioritaskan daerah yang akan melakukan Pilkada.

"Syukur kalau kapasitas mesin yang ada rusak itu bisa cepat diperbaiki. Jaringan jangan macet terus, malah mati lampu. Sebenarnya kita walau ada keterbatasan, bisa mengerjakan. Tapi kalau sudah dihadapkan kekurangan blangko, jaringan macet, listrik mati, macam mana ceritanya," sesalnya.

Untuk kejar target, hari libur pun Dukcapil tetap cetak e-KTP. Namun memang itu tergantung kondisi mesin. Saat ini, blangko yang tersisa tinggal 5.521 saja.

470 Ribu Pemilih


Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi KPU Pontianak, Abdul Latif mengatakan, data yang diperoleh pihaknya pada Juni kemarin, kurang lebih 453 ribu calon pemilih yang sudah rekam e-KTP. Sementara diperkirakan, untuk Pilkada Serentak, akan ada sekitar 470 ribuan pemilih.

"Bisa lebih bisa kurang dari itu. Tapi estimasi kita seperti itu. Ada semacam peningkatan pemilih," kata Abdul.

Dia pun menerangkan, syarat bagi pemilih tetap sama seperti Pilkada sebelumnya. Yakni berusia 17 tahun dan bagi yang sudah menikah, bisa memilih walau berumur 15 tahun. Mereka yang baru saja pensiun dari TNI/Polri pun otomatis punya hak pilih. 

"Sekarang kita sudah proses tahapan pendataan, komunikasi dengan pihak kecamatan dan lurah termasuk Dukcapil bahwa nanti pemilih yang usianya pada saat tanggal 20 menjelang hari H itu sudah berumur 17 tahun untuk sekarang sudah dilakukan pendataan," katanya. 

Data tersebut dilihat per kelurahan. Paling lambat, April 2018 mendatang, data pemilih tetap sudah didapat. Sekali pun tidak menutup kemungkinan ada yang belum terdaftar, mereka tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Yang penting warga itu terdaftar dalam daftar pemilihan tetap. 

"Kemudian jika tidak terdaftar, tentunya mempunyai kartu atau surat keterangan dari Dukcapil yang bisa digunakan. Tetapi nanti untuk Pileg dan Pilpres di tahun 2019 hanya satu yaitu KTP elektronik saja," ucapnya. 

Dalam Pilkada 2018 nanti, penggunaan surat keterangan masih dimungkinkan. Soal proses data pemilih yang berkelanjutan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dukcapil. Koordinasi terus dilakukan sampai penyerahan DPT dan DAK2 dari Kementerian Dalam Negeri sekitar bulan November ini. Usai itu, koordinasi akan makin intens. 

"Kalau sekarang kan kita baru dapat informasi yang pindah atau keluar ada berapa. Kita sekarang belum sampai pada tahap yang lebih lanjut. Ada waktunya, sekarang ini belum," pungkasnya. (bls/and)

Komentar