Pemkot Prioritas Reklame Videotron

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 515

Pemkot Prioritas Reklame Videotron
PERAWATAN - Dua petugas tengah melakukan perawatan videotron, di Balikpapan, belum lama ini. Pemerintah Kota Pontianak, akan fokus pemasangan reklame videotron. Hal ini dipercaya dapat memperindah kota. (Antara Foto)
PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak, tengah mengkaji lokasi penempatan titik-titik pemasangan reklame. Ini dilakukan agar konsep periklanan di Pontianak lebih tertata dan tertib. 

"Penentuan titik pemasangan reklame tersebut, agar lebih tertib dan tidak mengganggu, kenyamanan dan estetika," kata Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, kemarin.
Terkait estetika tersebut, Pemkot kata Midji akan memprioritaskan pemasangan iklan dengan media videotron agar lebih indah.

Dia menegaskan, pihaknya akan menertibkan semua reklame ilegal. Malah billboard yang sudah berdiri, bisa saja dibongkar jika membahayakan masyarakat karena berada di pinggir jalan. 

"Saat ini sudah ada pihak ketiga yang mengajukan izin untuk videotron. Namun masih kami pertimbangkan soal estetika, kalau misalnya di area taman apakah mengganggu atau tidak, tetapi kalau jadi pemanis taman malah semakin bagus," katanya.

Sementara itu, Kabid Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Ruli Sudira mengancam akan memberikan daftar hitam sejumlah perusahaan yang menunggak pajak reklame di kota itu.

Sebelumnya pada razia yang dilakukan beberapa waktu lalu, setidaknya ada empat perusahaan di antaranya provider seluler dan kendaraan bermotor yang sudah dimasukkan ke daftar hitam tersebut.

Empat perusahaan ini, melanggar Perwa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pontianak. Dan penertiban tersebut sudah melalui mekanisme, yakni didahului dengan melayangkan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali.

Kemudian, setelah SP itu disampaikan, pihaknya masih memberikan kelonggaran menunggu pemilik reklame memberikan konfirmasi ke pihaknya. Namun hingga dilaksanakannya penertiban, mereka tidak juga melunasi tunggakan yang menjadi kewajibannya sebagai pemasang reklame.

"Dari data yang kami miliki, besaran tunggakan pajak reklame ada yang mencapai Rp28 juta lebih," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia menambahkan, setelah perusahaan tersebut masuk dalam data blacklist, maka selama mereka belum menyelesaikan kewajibannya melunasi pajak reklame itu, mereka tidak akan diberikan izin untuk menayangkan produknya. 

Dia juga mengimbau, kepada pihak perusahaan agar sebelum memasang reklame yang sifatnya komersil atau promosi, terlebih dahulu mendaftarkannya ke Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Heri Mustamin menyebutkan, selain memaksimalkan videotron, salah satu pajak reklame yang bisa dimaksimalkan lainnya adalah media billboard. Banyak billboard yang dimiliki pihak swasta sudah berizin. Jika memang ada yang menunggak, sudah seharusnya swasta yang bertanggung jawab. 

Dia menyangsikan jika masih ada billboard liar. Namun bila memang ditemukan, dinas terkait harus segera menindak. 

Heri mengutarakan, potensi pajak ini harus benar-benar dimanfaatkan. Apalagi jika billboard terpasang dengan batang besi, sudah pasti ada izin. Tinggal berapa lama izin itu, tentu berbeda masing-masing. 

"Waktu bayar izin itu mereka juga ditarik pajaknya. Pada prinsipnya, dibayarnya per satu atau dua tahun. Itu sudah dibayar perusahaan. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang pasang itu, kita tagihnya ke perusahaan," pungkasnya. (bls/ant/and) 

Komentar