Angka Pengangguran Naik

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 676

Angka Pengangguran Naik
PRAKTIK - Siswa SMK sedang melakukan praktik. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penggangguran lulusan SMK se-Kalbar terhitung cukup tinggi yakni mencapai 14,70 persen dengan angka absolut 15.448 orang. (Papasemar.com)

Pengangguran Didominasi Lulusan SMK


Aswandi, Pengamat Pendidikan Kalbar
“Sementara, banyak SMK tidak berkembang karena tanggung dalam memberikan keterampilan. SMK harus dievaluasi. Kalau di perguruan tinggi, ada evaluasi tahunan, ke mana lulusan dari universitas itu. Apakah bekerja atau tidak. Jika tidak, apa alasannya”

PONTIANAK, SP – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang notabene mengajarkan keterampilan untuk siap kerja di dunia usaha dan industri, justru memiliki kelulusan yang paling banyak belum terserap oleh dunia kerja. Dari tahun ke tahun, berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2015, angka pengangguran Indonesia mencapai 7,56 juta orang. Dari angka itu pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMK yakni sebesar 12,65 persen. Kemudian, pada 2016 jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,24 juta orang dimana pengangguran tertinggi masih berasal dari lulusan SMK yakni sebesar 9,84 persen.

Pada periode Januari-Agustus 2017, BPS juga merilis bahwa angka pengangguran meningkat sebesar 10.000 orang atau mencapai 7,04 juta orang dibandingkan pada periode yang sama tahun 2016. Dari angka itu, lagi-lagi jumlah pengangguran tertinggi ada pada tamatan SMK, yakni mencapai sebesar 11,41 persen.

Sementara, BPS Kalbar merilis bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalbar pada Agustus 2017 sebesar 4,36 persen, atau naik 0,13 persen dari Agustus 2016 yang sebesar 4,23 persen.

TPT tertinggi berada di Kota Pontianak dan Kota Singkawang dengan masing-masing 9,36 persen dan 8,08 persen terhadap angkatan kerjanya. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penggangguran lulusan SMK se-Kalbar terhitung cukup tinggi yakni mencapai 14,70 persen, dengan angka absolut 15.448 orang. 

Meningkatnya data pengangguran baik secara nasional maupun daerah yang ternyata didominasi oleh lulusan SMK, membuat Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah, seakan tak percaya. Pasalnya, jebolan SMK adalah lulusan yang digadang-gadang paling siap untuk bekerja.

"Kalau memang data BPS seperti itu, itu sangat mengejutkan karena selama ini kan digadang-gadang bahwa lulusan SMK lulusan siap kerja," ujarnya kepada Suara Pemred, Rabu (8/11).

Ia memperkirakan, tingginya angka TPT di Kalbar khususnya dari lulusan SMK, dikarenakan sekolah kejuruan yang dibuka di Kalbar selama ini, tidak pada bidang yang dibutuhkan dalam sektor lapangan pekerjaan.

"Misalnya lulusan SMK bidang bisnis. Apakah lulusan seperti ini masih diperlukan? Menurut saya ini, karena ketidakcocokan antara kebutuhan tenaga kerja yang ada dan kesiapannya," katanya.

Ia menilai, lapangan kerja yang masih cukup dimintai di Kalbar yakni menyangkut teknologi. Misalnya otomotif atau teknik sipil. 

Pengamat Pendidikan Kalbar, Aswandi mengatakan masalah pengangguran di tingkat pendidikan SMK tak sesederhana itu. Ada dua penyebab mengapa orang tidak bekerja. Pertama, lapangan pekerjaan belum atau tidak ada. Kalau belum ada, tidak ada yang menciptakan, berarti tidak ada yang dikerjakan.

Kedua, memang mentalnya bukan untuk bekerja. Ada orang yang dapat pekerjaan, dia malah tidak bekerja. Ada orang yang ketika jadi pegawai honor rajin, ketika jadi pegawai negeri, justru menjadi malas. Itu masalah mental.

Sekarang ini memang ada juga SMK yang tidak melahirkan lulusan yang tidak bermental pekerja. Dia malah ingin menjadi pegawai dan tidak terampil. Sekolah gagal dalam menghasilkan lulusan yang terampil.

“Ada banyak sekolah juga yang tidak ada praktiknya. Misalnya jurusan otomotif, gurunya malah hanya bercerita, bukan praktik bongkar pasang alat. Alasannya tidak ada alat di sekolah,” kata Aswandi.

Menurut Aswandi, dulu pernah disiapkan lapangan pekerjaan 300 ribu orang karena lulusan SMK akan membeludak. Dari 300 ribu, hitungan pemerintah, 100 ribu di antaranya melanjutkan ke jenjang kuliah. 

“Sisanya 200 ribu ternyata tidak bisa bekerja. Ketika mereka diuji keterampilan kompetensi, tidak lulus. Namun nilai rapornya tinggi,” ujarnya.

Aswandi mengatakan, semestinya SMK hanya membuka jurusan yang dibutuhkan. Makanya sekarang Presiden Jokowi punya program buku jurusan yang laku. Ada banyak SMK jurusannya itu saja sejak lama. Walau tidak ada ketertarikan pasar akan lulusan mereka pun, tetap dibuka. 

Padahal, di luar negeri, yang paling diminati adalah SMK. Orang senang mencari keterampilan. Bahkan mereka tidak sekolah tapi hanya mengikuti kursus. Alasannya di negara itu, penerimaan kerja didasarkan pada keterampilan. Misalnya Google, yang diminta bukan ijazah, tapi kemampuan.

“Sementara, banyak SMK tidak berkembang karena tanggung dalam memberikan keterampilan. SMK harus dievaluasi. Kalau di perguruan tinggi, ada evaluasi tahunan, ke mana lulusan dari universitas itu. Apakah bekerja atau tidak. Jika tidak, apa alasannya,” katanya.

Namun memang, tidak mudah membubarkan SMK karena biayanya mahal. Jika punya banyak laboratorium, tentu akan rugi jika langsung ditutup. Makanya sekarang banyak orang ikut kursus saja untuk dapat keterampilan.


Dua Ratus SMK


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar, Alexius Akim menilai, pengangguran tidak ada kaitan langsung dengan dunia pendidikan. Pendidikan adalah tempat mencetak anak. Ketika dia menjadi lulusan berbagai macam tingkat belajar, itulah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kalbar.

"Terlepas apakah dia terserap dalam dunia kerja, itu jadi permasalahan. Sejauh mana negara, atau pemerintah setempat atau wilayah tersebut menyediakan infrastruktur usaha. Jadi sangat berpengaruh di situ, masalah mereka tidak terserap itu kan banyak faktor. Mungkin mutu salah satunya saja," ungkapnya.

Saat ini, jumlah SMK di Kalbar kurang lebih berjumlah 200 sekolah, baik negeri juga swasta. Akim mengakui, lulusan SMK memang diharapkan siap kerja. Namun kadang, jumlah lulusan dan lapangan kerja tidak sepadan.

"Kalau lulusan banyak tapi lapangan kerja cuma sepuluh, pasti banyak yang tidak dapat. Itu permasalahannya, malah nanti ada dikatakan sekolah ini menciptakan pengangguran, padahal orang siap kerja, tapi lapangan pekerjaan tidak ada," ucapnya.

Dalam hal ini negara menurutnya harus hadir. Bagaimana membuka lapangan kerja dengan mendahulukan potensi daerah. Jangan senang mendatangkan investor, tapi juga pakai tenaga dari luar.

"Kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kita manfaatkan sumber daya manusia yang ada di dalam," imbuhnya.

Akim pun menjelaskan, masih akan melihat lebih jauh, apakah perlu ada penambahan SMK atau tidak. Namun memang saat ini, pihaknya tengah memoratorium pembukaan unit sekolah baru.

"Sementara saya hanya melihat, hanya untuk daerah yang sangat sangat membutuhkan, kalau tidak, cukup," katanya.

Disdikbud Kalbar akan lebih fokus pada pengembangan sekolah yang sudah ada. Usai diambil wewenangnya ke Pemerintah Provinsi, permasalahannya pun satu per satu.

"Karena yang ada sekarang, permasalahan sudah luar biasa. Setelah dia masuk ke provinsi, baru kita mengetahui," pungkasnya. (umr/bls/aan/ind)

Angka Pengangguran Kalbar 


Berdasarkan data dari BPS Kalbar, indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu rasio dalam persen antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (usia 15 tahun keatas). TPAK Kalbar berdasarkan survei pada Agustus 2017 tercatat sebesar 68,63 persen, sedangkan pada 2016 69,32 persen. 

Selain itu pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan rasio dalam persen antara jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. TPT di Kalbar pada Agustus 2017 sebesar 4,36 persen atau naik 0,13 persen dari Agustus 2016 yaitu 4,23 persen.

TPAK tertinggi di Kalbar pada tahun 2017 dijumpai di Kabupaten Sekadau dengan angka 82,03 persen, disusul Kapus Hulu 78,38 persen dan Melawi 77,60 persen. Sementara TPT tertinggi berada di Kota Pontianak dengan angka 9,36 persen dan Kota Singkawang 8,08 persen. Sedangkan TPT terendah di Kabupaten Sekadau sebesar 0,64 persen.

Jumlah total angka pengangguran di Kalbar mencapai 105.061 orang. Untuk angka pengangguran terbanyak berada di Kota Pontianak dengan jumlah 27.889 orang. Disusul oleh Kabupaten Kubu Raya, sebanyak 15.041 orang. Sementara untuk pengangguran terendah berada di Kabupaten Sekadau, sebanyak 741 orang. 

Sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Kalbar, didominasi oleh sektor pertanian dengan persentase 51,76 persen (1.192.126 orang), disusul sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 15,72 persen (362.134 orang) dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 14,03 persen (323.228 orang). Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian tertinggi pada Kabupaten Sanggau sebesar 5,65 persen (156.132 orang) dan Kabupaten Landak sebesar 12,02 persen (143.292 orang).

Berdasarkan tingkat pendidikan, angka pengangguran tertinggi didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 29,89 persen, disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13,64 persen, SMA 27,81 persen, Perguruan tinggi pada lukusan D3 adalah 5,34 persen dan S1 8,61 persen. Sementara jumlah penggangguran lulusan SMK se Kalbar mencapai 14,70 persen, dengan angka absolut 15.448 orang. 

Kabid Statistik Sosial BPS Kalbar, Sari Mariani mengaku belum dapat memastikan apa yang menjadi penyebab masih tingginya pengangguran pada lulusan SMK karena belum adanya riset mendalam mengenai hal itu. Namun berdasarkan pengamatan kasar sementara, hal itu dapat terjadi karena belum adanya titik temu antara pengusaha dan juga para lulusan SMK.

“Kita belum ada penelitian secara detil, ini pengamatan kasar sementara. Mungkin belum ada titik temu saja antara para pengusaha dan pekerjanya. Artinya di sisi perusahaan misalnya butuhnya tenaga seperti apa, sementara yang tersedia di SMK seperti apa. Nah mungkin itu yang membuat belum ada titik temu, jadi tenaga yang lulusan SMK ini belum terserap,” ujarnya.

Sari juga tak menampik bahwa pada dasarnya lulusan SMK merupakan lulusan yang siap kerja dengan keahlian sesuai dengan jurusan pendidikannya. Namun di sisi lain tentu perusahaan juga memiliki standar kualitas dalam mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi.

“Langsung bisa masuk ke dunia kerja memang harapannya seperti itu, tapi mungkin di perusahaan punya standar walaupun lulusan SMK. Dalam penerimaan harus punya kualitas, kualifikasi pendidikan, lalu standar kerja bagaimana. Mungkin itu yang belum ada titik temu sehingga mungkin lulusan SMK ingin cari kerja, tapi perusahaan belum bisa menerima. Perkiraan saya seperti itu,” kata Sari. 

“Mungkin perlu semacam koordinasi antara pihak pendidikan dengan perusahaan, kira-kira yang dibutuhkan dunia usaha standar seperti apa, supaya sekolah bisa menyiapkan, begitu siswa selesai pendidikan, perusahaan bisa langsung menerima,” tambahnya.

Sari juga mengatakan bahwa angka pengangguran para lulusan SMK tidak serta-merta hanya akan tetap seperti data di atas, hal itu juga bisa dipengaruhi oleh tidak seimbangnya angka lulusan dan juga jumlah kebutuhan tenaga kerja dan jumlah perusahaan itu sendiri. Selain itu, juga adanya jeda waktu pada saat lulus dengan waktu untuk mulai mencari pekerjaan bagi para lulusan tersebut.

“Tidak selalu setiap tahun lulusan SMK sekian banyaknya dapat terserap, sementara juga tidak juga setiap tahunnya perusahaan butuh tenaga kerja. Jadi agak ada jeda, membuat mereka menunggu dulu, tidak mungkin kan setiap perusahaan setiap tahun harus mengambil sekian puluh orang untuk bekerja. Jadi perlu jangka waktu, kecuali kalau ada misalnya hotel baru, perusahaan baru baru yang lulusan lama bisa masuk,” pungkasnya. (aan/ind)