Langganan SP 2

Gunakan KTP Tanpa Sepengetahuan Pemilik, Ini Sanksi untuk Calon Perseorangan

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 148

Gunakan KTP Tanpa Sepengetahuan Pemilik, Ini Sanksi untuk Calon Perseorangan
RAKOR – Rakor Bawaslu dan Panwaslu se-Kalbar, menyangkut pembinaan penangan dan penindakan pelanggaran Pilkada 2018. (SP/Umar Faruq)
PONTIANAK, SP - Pilkada serentak 2018 di Kalbar, diprediksi tidak cuma diikuti oleh bakal pasangan calon dari jalur partai politik, tapi juga dari pasangan perseorangan.

Masalah yang berpotensi muncul, adalah penggunaan identitas penduduk atau KTP sebagai syarat dukungan calon perseorangan. Tidak menutup kemungkinan, KTP didapat tanpa sepengetahuan pemilik.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar, Ruhermansyah mengatakan, apabila hal itu terjadi terlebih lagi pemilik KTP jelas tidak memberikan dukungan kepada yang bersangkutan, maka ini dikategorikan pelanggaran Pemilu.

"Apabila seseorang menggunakan KTP tanpa sepengetahuan pemilik KTP untuk mendukung dirinya, padahal pemilik KTP tidak mendukung, nah ini masuk dalam ranah pidana Pemilu," ujarnya, kemarin.

Namun dia menjelaskan, untuk memastikan bahwa pelanggaran itu masuk dalam pelanggaran Pemilu, terlebih dulu dilihat objek penggunaannya.

"Kita lihat subjek dan objeknya. Objeknya untuk apa. Kalau objeknya untuk kegiatan Pemilu, nah masuk lah dia ranah Pemilu," terangnya.

Untuk sanksinya sendiri, lanjut Ruher, ada dua jenis. Pertama, kalau terbukti melanggar dan diputus pidana Pemilu oleh pengadilan, maka sanksinya penjara.

"Kalau masuk klasifikasi pelanggaran administrasi Pemilu, ya itu dicoret sebagai KTP pendukung," jelasnya.

"Nah, kalau untuk mencoret pasangan calon atau mendiskualifikasi, pertama dalam hal penggunaan politik uang, yang kedua menggunakan sumber dana asing. Uang kampanyenya itu didapat dari pihak asing, yang kedua dari uang negara," pungkas dia. (umr)