Perbaiki Tata Ruang Kota Pontianak

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 194

Perbaiki Tata Ruang Kota Pontianak
Grafis. Suara Pemred/Koko

Amirullah, Kepala Bappeda Kota Pontianak
"Pertanyaannya apakah akan ada perubahan? Perubahan pasti akan ada. Nanti rencana detail tata ruang itu diatur, mana yang boleh dibangun, mana yang boleh dibangun dengan syarat, dan mana yang sama sekali dilarang dibangun di kawasan tersebut,"

Gusti Zulkifli Mulki, Dosen FT dan Pengamat Tata Kota Pontianak
“Kemudian yang dibutuhkan saat ini adalah, penataan ruang transportasi publik. Sekarang kota tidak punya angkutan umum. Keberadaan oplet sudah mati suri. Ini juga perlu dikembangkan,”

PONTIANAK, SP - Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat serta dikenal sebagai kota jasa dan dagang, tentu harus memiliki konsep Detail Tata Ruang yang baik untuk menunjang kebutuhan pembagunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kepala Badan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, Amirullah saat ditemui di sebuah acara mengatakan, Kota Pontianak berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013-2033, telah membagi pola ruang dan struktur ruang yang didetailkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RTD) Kota Pontianak, yang sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak.

Amirullah mengungkapkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana umum tata ruang yang diperkenankan untuk di review setiap lima tahun sekali. Karena adanya dinamika pembangunan di masyarakat, serta lahan yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, dimana pemerintah sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian.

"Pertanyaannya apakah akan ada perubahan? Perubahan pasti akan ada. Nanti rencana detail tata ruang itu diatur, mana yang boleh dibangun, mana yang boleh dibangun dengan syarat, dan mana yang sama sekali dilarang dibangun di kawasan tersebut, seperti itu," ujarnya, kemarin.

Dia mengatakan bahwa, hal tersebut masih dalam tahap penggarapan, bersamaan dengan review RTRW. Pihaknya, tahun ini masih mengerjakannya, membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) itu. Nanti di Dinas PUPR yang melaksanakannya. Tapi kalau rencana umum tata ruang, itu time framenya tahun 2013-2033.

“Tahun ini Kota Pontianak memasuki tahun review tata ruang itu dan dinamis," ungkapnya.

Amirullah menyampaikan, ke depannya untuk pemanfaatan ruang, jika sebuah zoning dialokasikan untuk kawasan pemerintahan, namun dalam perjalananya ada demand (permintaan) masyarakat bahwa kawasan pemerintahan tersebut sudah jenuh dan tidak ada lagi pembangunan gedung pemerintahan, maka dapat dilakukan mix use (campuran) dengan toleransi.

"Dampak dari otonomi daerah kan makin simpel. Pembangunan-pembangunan gedung. Apalagi Pemerintah Kota Pontianak menganut konsep sistem kayak kampus gitu, satu gedung digunakan oleh banyak dinas (terpadu). Jadi Zoning yang dipersiapkan untuk kawasan pemerintahan itu, dengan perjembangan dinamika kerena permintaan masyarakat lebih banyak untuk kawasan perdagangan misalnya, bisa dicampur namanya itu. Konsep mix use dengan toleransi," ujarnya.

Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hal itu akan diatur. Mana yang sama sekali tidak boleh dibangun, mana yang boleh dibangun dengan syarat. Dia memberikan contoh, pembangunan perumahan di kawasan industri. Syaratnya apa? Harus menerima risiko berada di kawasan industri.

Amirullah mengharapkan, kedepannya ada integrasi antar sektor dan wilayah. Sebab, Kota Pontianak berdekatan administratif dengan beberapa wilayah. Ketika Kota Pontianak membangun suatu wilayah sebagai kawasan hijau sebagaimana diamanatkan 30 persen RTH, pada saat bersamaan Kabupaten Kubu Raya malah merencanakan sebagai kawasan pemukiman.

“Itu akan menggerus kawasan hijau kita. Makanya pada saat pembahasan di tata ruang Kubu Raya kita kan juga diundang. Kita membahas RTRW kota, kita juga mengundang Kubu Raya," ungkapnya.

Dari kesimpulan itu diharapkan adanya integrasi antar wilayah dalam menentukan zonasi pembangunan. Amirullah mencontohkan salah satu integrasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu pembangunan jalan paralel Sungai Raya Dalam.

"Itu kan integrasi antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang bagus. Menetapkan kawasan itu bersama-sama. Tak bisa Pontianak jalan sendiri," katanya.

Sementara itu,dosen Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Untan, Mira Sofia Lubis menyampaikan bahwa, tata ruang tidak mempunyai titik akhir. Dalam tiap periode pasti akan menemui persoalan-persoalan baru, dan tata ruang juga harus terus berproses.

"Jadi, menurut saya tata ruang yang benar itu adalah tata ruang yang selalu berproses terus menerus. Kemajuan sekecil apa pun harus kita apresisasi. Kemudian ada kekurangan-kekurangan juga harus selalu kita kritik, kita perbaiki,” ujarnya.

Di satu sisi sudah banyak kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam tata ruang kota, tapi di sisi lain, masih banyak juga PR-PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan. Karena banyak juga persoalan, misalnya sekarang sudah mulai banyak kemacetan, masih banyak hal-hal lain yang belum dibenahi pemerintah.

Saat disinggung terkait efektifitas perencanaan zonasi pembangunan jangka panjang yang dilakukan pemerintah yang masih tumpang tindih, seperti pembangunan ruko-ruko pada Jembatan Landak II, Mira berujar bahwa idealnya segala macam perencanaan proyek itu harus ada kajian. Di dalam kajian tersebut diputuskan suatu proyek layak atau tidak untuk dilaksanakan melalui studi kelayakan.

"Kalau memang suatu pekerjaan tidak memenuhi studi kelayakan tapi dipaksakan, ya tentu itu akan menjadi pemborosan. Saya yakin harusnya proyek-proyek yang sedang dilaksanakan itu, sudah memenuhi studi kelayakan sehingga memang itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat," paparnya.

Mira menegaskan, karena pembangunan merupakan proses yang terus menerus, maka harus terus dilakukan evaluasi dalam periode-periode tertentu.
Tata Pinggiran

Dosen Fakultas Teknik dan pengamat tata Kota Pontianak, Gusti Zulkifli Mulki mengatakan, zonasi tata ruang Kota Pontianak tidak bercampur. Namun terjadi pergeseran perubahan. Dahulunya, pusat bisnis difokuskan di Sungai Kapuas, seperti di Jalan Tanjungpura, Komyos Soedarso hingga Imam Bonjol, sekarang diubah ke Jalan Ahmad Yani.

“Saya kira kondisi Pontianak Barat dan Pontianak Tenggara di wilayah Sungai Kapuas ini memang sudah sesak dan padat. Lajunya arus pembangunan itulah yang kemudian memaksa terjadinya perubahan dan pergeseran tata ruang,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu tidak menjadi persoalan. Hanya saja, supaya pembangunan tidak kembali terjadi penumpukan di satu tempat, maka perlu penataan zonasi secara jelas hingga ke pinggiran kota.

Artinya, daerah pinggiran antara Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya juga mesti ditata. Oleh sebab itu, untuk menata hal tersebut mesti dilakukan koordinasi antara kedua kabupaten.

Seperti di Jakarta misalnya, wilayah pinggirannya, Jabotabek dan Bekasi itu digarap dan dikembangkan.

“Harusnya kita juga seperti itu. Sehingga pembangunan berjalan seiring searah.Tidak melulu menumpuk di pusat kota,” ujarnya.

Sekarang misalnya, Kubu Raya juga sedang membangun pasar moderen, dan Kota Pontianak juga punya mall. Seandainya ada kerjasama yang baik, boleh jadi nanti bisa disepakati, daerah mana saja yang boleh dibangun mall dan mana saja yang tidak.

“Kemudian yang dibutuhkan saat ini adalah, penataan ruang transportasi publik. Sekarang kota tidak punya angkutan umum. Keberadaan oplet sudah mati suri. Ini juga perlu dikembangkan,” ujarnya. (aan/abd/umr/lis)

Zonasi Pembangunan Sesuai RTRW


Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Kota Pontianak, Junaidi menyatakan, zonasi kawasan pembangunan, tempat usaha di Pontianak sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Zonasi itu sudah sesuai ketentuan, karena setiap pemohon itu kan ada tim teknis zonasi terkait pembangunan di satu kawasan, sehingga mana yang termasuk diperbolehkan atau tidak sudah diatur," kata Junaidi di Pontianak.

Dia mencontohkan, ada lokasi yang boleh dan tidak untuk dibangun perhotelan. Semuanya sudah masuk dalam rencana tata ruang Kota Pontianak.

"Seperti 'My home' itu kan statusnya kost, dan kami tidak mengeluarkan izinnya jadi hotel, tetapi memang bentuk bangunan fisiknya seperti hotel," ungkapnya.

Menurut dia, perubahan zonasi memang mungkin terjadi, apalagi Kota Pontianak merupakan kota dagang dan jasa, sehingga aturan terkait zonasi tentu bersifat dinamis.

"Apalagi Kota Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan yang tidak punya sumber daya alam, sehingga penyesuaian zonasi tentunya bersifat dinamis," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin menyatakan, salah satu masalah di Kota Pontianak, yakni terkait pada zonasi, sehingga harus diatur jelas agar tidak tumpang tindih.

Ia melihat, terkait zonasi yang ada saat ini terkesan "amburadul", misalnya di mana kawasan perkantoran dan kawasan pemukiman, terkesan tidak jelas.

Ke depan, menurut dia harus ada kepastian hukum yang jelas. "Makanya di Jakarta ada perda tentang zonasi campuran, sehingga jelas," katanya. (ant/lis)