Perubahan Golongan Pelanggan Listrik Dianggap Kebijakan Konyol

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 218

Perubahan Golongan Pelanggan Listrik Dianggap Kebijakan Konyol
Ilustrasi pengisian token listrik. net
PONTIANAK, SP – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana menghapus kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (R-1) dari daftar golongan pelanggan tarif adjustment (non-subsidi).

Saat ini, kelas golongan pelanggan PLN non-subsidi adalah golongan Rumah Tanggal (R-1) 900 VA-RTM (Rumah Tangga Mampu), 1.300 VA, dan 2.200 VA. Nantinya, ketiga golongan ini yang akan dihapuskan. Pemerintah berencana meratakan penggunaan daya pelanggan listrik menjadi golongan 4.400 VA hingga 13.200 VA.

Kebijakan itu diklaim supaya masyarakat bisa menikmati daya listrik yang lebih besar. Sehingga, masyarakat dipastikan tidak lagi mengalami mati lampu akibat daya listriknya yang tidak mencukupi.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menilai, rencana ini sebagai kebijakan konyol. "Itu kebijakan yang sangat konyol," tegas Suriansyah kepada Suara Pemred, kemarin.

Ia juga memandang, kebijakan itu sangat liberal. Menganggap seolah-olah semua masyarakat mampu untuk menggunakan fasilitas listrik dengan tarif tinggi.

"Ini harus ditentang. Karena sebagian besar masyarakat kita, jarang yang ada di kelas 4.400 VA. Itu hanya di ruko saja yang (memiliki fasilitas) AC-nya bisa sampai 3-5 (unit)," katanya.

Suriansyah melanjutkan, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang memahami kondisi masyarakat saat ini terhadap kebutuhan listrik.

"Kondisi perekonomian masyarakat yang masih sangat lemah," katanya.

Kebutuhan listrik adalah kebutuhan yang vital dan pokok. Menurutnya, kalau masyarakat dibebani dengan tarif listrik  yang tinggi, maka sama halnya pelayanan kelistrikan mengalami kemunduran.

Ia mengatakan, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, pemerintah tidak boleh menggunakan dana subsidi yang memang dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu.

Untuk mengatasi masalah ini tanpa harus merubah kebijakan, ucapnya, tentu pemerintah bisa mengalokasikan dana dari sektor lainnya guna meningkatkan rasio elektrifikasi atau menambah daya.

"Solusinya dengan menggunakan dana lain. Pembangunan infrastruktur bisa dengan memnggunakan (dana) hutan, kenapa listrik tidak bisa," katanya.

Ia juga menyarankan, agar pemerintah memikirkan bahwa masalah penyediaan jasa kelistrikan ini bisa ditangani tidak hanya dari satu pihak, yaitu PLN.

"Mungkin ada perusahaan swasta yang bisa lebih efisien dari PLN," pungkasnya.

Rencana penghapusan golongan listrik ini juga ditanggapi kecewa oleh warga. Salah satunya Jimmi (41) warga Jalan Tanjungraya II, Pontianak Timur.

Menurutnya jangankan adanya penghapusan, pencabutan subsidi yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu saja sudah terasa.

"Kita 900 VA disanggupi, tapi tarif naik kemarin terasa signifikan. Harusnya 900 VA masih MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), buktinya ambil rumah MBR, tetap dicabut subsidi, rumah MBR tapi listrik orang menengah," kata Jimmi.

Dia menganalogikan, orang yang mengambil rumah MBR tentu berarti subsidi. Alasan mengambil MBR pun lantaran kemampuan baru sampai sebatas itu. Namun di sisi lain, tarif listrik terus melonjak.

"Pengeluaran ndak hanya di rumah. Di rumah salah satunya listrik. Listrik ini tarifnya terus melonjak, tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan," imbuhnya.

Bagaimana tidak, sebelum kenaikan beberapa waktu lalu, dengan data 900 VA, voucher listrik senilai Rp50 ribu bisa untuk dua sampai tiga minggu. Namun sekarang, Rp200 ribu pun tak sampai sebulan. Bila terjadi pencabutan daya 900 VA, otomatis daya akan ditingkatkan. Tentu akan makin berimbas ke pengeluaran.

"Kalau 900 VA dicabut, saya sebagai warga kurang setuju. Coba PLN survei ke rumah-rumah, orang banyak pakai 900 VA karena mereka mampunya segitu. Pengeluaran kan bukan cuma untuk listrik," sesalnya.

Apalagi katanya, belakangan listrik di tempatnya kerap padam. Pemadaman itu tak jarang berlangsung sampai empat jam, tanpa ada alasan jelas.

"Jadi PLN jangan hanya ingin menaikkan, tapi pelayanan dulu yang diperbaiki. Kita ambil rumah subsidi karena penghasilan cukupnya untuk itu, tapi listriknya masa untuk kelas menengah," pungkasnya.  (bls/umr/aan/ant/ind).