Langganan SP 2

Regulasi Baru Taksi Online, Pengusaha Mesti Ikut Aturan

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 77

Regulasi Baru Taksi Online, Pengusaha Mesti Ikut Aturan
Ilustrasi taksi online. Net
PONTIANAK, SP – Taksi online yang selama ini tidak punya legitimasi, kini memiliki legitimasi. Sejak 1 November 2017, Kementerian Perhubungan resmi memberlakukan regulasi baru terkait taksi online sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek.

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 ini menggantikan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Ada sembilan poin revisi dalam aturan baru tersebut yang meliputi argometer taksi, tarif, kuota, wilayah operasi, perencanaan kebutuhan kendaraan, persyaratan minimal kepemilikan kendaraan, bukti pemilikan kendaraan bermotor domisili TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), pemenuhan adanya salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), serta peran aplikator.

Untuk sosialisasi payung hukum baru taksi online tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan masa transisi tiga bulan sejak regulasi ini diberlakukan.

Berkaitan dengan aturan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Utin Sri Lena Chandramidi mengatakan pihaknya akan melaksanakan sesuai aturan dan akan terus melakukan sosialisasi hingga sampai pada waktu jeda yang ditentukan.

"Yang jelas, dari pengusaha taksi online itu, mereka harus ikut aturan sesuai dengan PM 108 Tahun 2017. Harus uji KIR, harus punya asosiasi, korporasi atau Perseroan Terbatas. Jadi tidak boleh sembarangan. Pengelolaan taksi online tidak boleh bersifat pribadi," katanya.

Berkaitan dengan tarif batas atas dan batas bawah, Utin mengungkapkan akan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Karena taksi online jangkauannya hingga ke Kabupaten Kubu Raya karena berkaitan dengan akses ke Bandara Supadio.

"Tarif batas atas, tarif batas bawah itu nanti ditentukan provinsi. Karena untuk taksi online pasti menuju ke bandara, jadi tidak hanya di dalam kota. Kalau di dalam kota, kewenangan Dishub Kota. Tapi kalau sudah di luar dari Kota Pontianak, itu tetap kewenangan dari provinsi dalam hal ini Gubernur," imbuhnya.

Selama masa transisi tiga bulan tersebut, ada beberapa konsekuensi yang akan diterapkan, misalnya terkait uji KIR kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Utin mengatakan, secara fisik kendaraan yang akan digunakan sebagai taksi online harus melalui uji KIR.

"Sosialisasi dalam proses, kemarin Sekretaris Dirjen Perhubungan datang ke Pontianak untuk sosialisasi," tambahnya.

Jika sampai pada akhir waktu yang ditentukan pihak pengelola tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, maka pihaknya akan memberikan tindakan tegas. Dalam bentuk tilang hingga pencabutan izin operasional.

"Sosialisasi kemarin kan sudah di hotel, nanti kalau sudah terdata kita akan undang pengelola taksi online untuk dapat mentaati peraturan tersebut," katanya lagi.

Taati Aturan

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pontianak, Yandi mengatakan bahwa keberadaan taksi online merupakan pilihan bagi masyarakat. Sehingga tidak dapat dihalang-halangi kehadirannya karena merupakan tuntutan zaman.

"Tentu kalau sudah diatur begini, ya online itu menjadi salah satu pilihan. Kita tidak mungkin untuk menghalang-halangi atau menghambat itu. Karena ini merupakan tuntutan zaman," paparnya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah sangat membutuhkan segala sesuatu yang simpel dan gampang dengan kemajuan teknologi.

"Pemanfaatan itulah yang perlu. Tinggal tentu kita berharap semua orang diberikan kesempatan untuk mampu mewujudkan kemudahan, misalnya taksi yang belum online, bagaimana dia juga bisa online. Atau yang sudah online, bagaimana dia tetap bisa bertahan. Jadi memang itu sudah tuntutannya," ujarnya.

Berkaitan dengan hal teknis dari penerapan aturan tersebut, Yandi menyatakan bahwa segala hal yang menjadi kewajiban bagi pengelola taksi online agar dapat dipenuhi.

"Kalau teknisnya itu berkaitan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, ya itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh taksi online. Tentu itu orientasinya pada keselamatan dan tertib administrasi. Itu harus dipenuhi, tidak ada alasan untuk berkelit dari ketentuan yang ada," jelasnya.

Yandi mengatakan jika aturan yang ada malah memberatkan atau mempersulit, maka aturan tersebut harus ditinjau kembali.
"Esensi daripada aturan itu dibuat untuk pelayanan dan mempermudah pelayanan," tutupnya. (aan/ind)

Lindungi Start Up Lokal

Riszky Ramadhan (30), pendiri dan pemilik Bujang Kurir yang menyediakan jasa delivery order service berbasis online di Kota Pontianak mengatakan, pada awalnya hanya ada sekitar 20 start up lokal yang bergerak di bidang jasa pengantaran, shopping, antar jemput penumpang dan lain-lain.

"Setelah masuk start up besar nasional atau yang luar juga, start up lokal pada gulung tikar. Tinggal kita start up lokal yang bertahan eksistensinya dalam waktu dua tahun enam bulan," imbuhnya.

Ia mengungkapkan sudah ada sepuluh ribu user yang telah mengunduh aplikasi pesan antar Bujang Kurir.
"Jadi aplikasi lokal pertama di Kota Pontianak buatan anak lokal juga yang sudah diunduh oleh sepuluh ribu orang. Dan itu tanpa buzzer, tanpa bohong-bohongan," tambahnya.

Riszky menyampaikan bahwa sejumlah start up lokal sempat membuat sebuah grup layanan yang terdiri dari angkuts, tripy, halo kapten, ponjek dan lain-lain dengam nama on demand service. Ia mengatakan beberapa start up sempat menolak kehadiran start up besar dari luar berbasis layanan online yang masuk ke Kota Pontianak. Namun pihaknya tidak pernah menolak hadirnya layanan tersebut.

"Kita dari bujang kurir tidak pernah menolak. Dari dulu kita konsisten. Kita cuma minta regulasi dari pemerintah. Ke siapa lagi kita berlindung. Tolong hargai kreatifitas anak-anak muda Pontianak, sehingga bisa munculah aturan semacam Perwa yang memberi perlindungan terhadap start up-star up lokal ini. Kalau yang di luar sana ngomong soal cari makan, ya sama anak-anak lokal juga cari makan,"paparnya.

Riszky menyatakan  bahwa pihaknya tidak akan menolak, namun dia mengharapkan adanya regulasi yang jelas terkait batas tarif atas dan bawah. Ia mengatakan adanya kesan monopoli dalam usaha layanan online.

"Sekarang coba kita blak-blakan saja lah, di awal muncul berapa sih harganya, murah sekali. Sekali semua sudah mati, lihat harganya berapa sekarang," paparnya.

Dengan terus digempurnya usaha layanan berbasis online lokal oleh start up raksasa yang hadir dari luar Kota Pontianak, ia mengatakan bahwa Bujang Kurir terus berupaya memperbaiki layanan yang diberikan kepada masyarakat Kota Pontianak.

Adanya regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap taksi online, Riszky menyampaikan bahwa aturan seperti itulah yang diharapkan oleh pihaknya, sehingga adanya regulasi yang jelas terhadap jasa-jasa delivery. (aan/ind)