Awas, ASN Jangan Berpolitik, Kalau Ketahuan Ini Sanksinya

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 285

Awas, ASN Jangan Berpolitik, Kalau Ketahuan Ini Sanksinya
SAMBUTAN - Kepala BKN Bima Haria Wibisana, memberikan sambutan saat meresmikan UPT BKN Pontianak, Senin (20/11). (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengingatkan, aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik.

"Birokrasi itu adalah melayani masyarakat. Tidak ikut-ikutan berpolitik. Kalau ikut-ikutan berpolitik, dikhawatirkan memberikan diskriminasi pelayanan kepada masyarakat," ujarnya di Pontianak, usai meresmikan UPT BKN Pontianak, Senin (20/11).

Menurutnya, selaku abdi negara, ASN harus bisa memposisikan diri netral, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.

"Birokrasi harus hadir di tengah-tengah, untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik," katanya.

Menyangkut sanksi terhadap ASN yang terlibat politik, BKN telah bersepakat dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kalau pemberian sanksi, itu sebetulnya BKN sudah MoU bersama-sama Kemendagri, dengan KPU, dengan Bawaslu, dan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara," ungkapnya.

Dia mengatakan, dalam menentukan terlibat atau tidaknya ASN dalam politik, pihak Bawaslu yang nantinya akan menentukan.

"Yang menentukan salah atau tidaknya, itu Bawaslu. BKN hanya memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang ditetapkan Bawaslu," terangnya.

“Kami hanya meneruskan keputusan Bawaslu. Kalau misalnya dia memang terlibat aktif dan KASN setuju, ya tentu kami harus berhentikan," tegas Bima. (umr)