Praperadilan Setnov, KY Gantungkan Kepercayaan ke Hakim Kusno

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 509

Praperadilan Setnov, KY Gantungkan Kepercayaan ke Hakim Kusno
Grafis. Suara Pemred/Koko
PONTIANAK, SP - Koordinator Komisi Yudisial (KY) perwakilan Kalbar, Budi Darmawan mengatakan, hakim Kusno memiliki track record cukup baik, selama menjabat sebagai ketua Pengadilan Negeri Pontianak.

Namun, Kusno sempat dilaporkan ke KY saat menangani perkara sengketa eksekusi lahan. Namun, pengaduan tersebut tidak terbukti.

"Pernah ada sekali aduan. Cuma, itu menyangkut masalah eksekusi lahan. Namun itu ranahnya Bawas MA. Bukan wewenang kita (KY). Beliau juga sudah klarifikasi ketika itu," ungkapnya.

Soal beberapa perkara korupsi yang diputus oleh Kusno yang dianggap tidak maksimal, seperti misalnya putusan terdakwa Zulfadhi yang hanya 1,6 tahun, Budi pun mengatakan, soal putusan tentu hal itu merupakan kewenangan hakim sepenuhnya. Bahkan Presiden sekali pun tidak boleh mengintervensi.

"Kalau biacara hukum soal putusan itukan mau putusannya 10 tahun atau sehari, yang penting terbuktinya. Cuma kan publik kadang-kadang terbius dengan penggiringan opini dan berharap putusan seberat-beratnya, sesuai undang-undang Tipikor," katanya.

Budi berharap, Kusno dapat menjadi hakim yang adil dalam persidangan praperadilan nanti. "Kita berharap, putusan praperadilan yang beliau pimpin nanti, supaya tidak mencederai masyarakat lah. Saya yakin pak Kusno akan memutus terbaik untuk perkara praperadilan Setya Novanto," ujarnya.

Hingga tulisan ini terbit, hakim Kusno belum dapat diwawancarai. Suara Pemred sudah berusaha menghubungi nomor teleponnya, namun tidak ada jawaban. Upaya konfirmasi dengan mengirim sejumlah pertanyaan melalui pesan singkat juga sudah dilakukan. Tetapi, hingga sekarang belum ada jawaban.

Sebelumnya, pengajuan praperadilan Novanto sudah terdaftar di situs Sistem Informasi Penelusuran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor registrasi 133/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL. Surat berisi informasi sidang akan dikirim ke pihak Setnov dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, gugatan praperadilan merupakan hak Novanto sebagai tersangka. KPK akan berupaya maksimal dalam menghadapi gugatan tersebut, dengan memperkuat bukti dan memproses kasus e-KTP dengan lebih maksimal.
"Praperadilan merupakan hak tersangka, silakan saja. Kami akan hadapi jika itu dalam posisi pada waktunya akan dihadapi," ujar Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/11). (aan/abd/bls/umr/lis)