Soal Banjir Landasan Bandara, Perda KKOP Bakal Direvisi

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 441

Soal Banjir Landasan Bandara, Perda KKOP Bakal Direvisi
LANDASAN - Kondisi landasan Bandara Supadio pasca banjir beberapa waktu lalu. (SP/Jaka)
PONTIANAK, SP - Kepala Bidang Pengembangan Tranportasi, Dinas Perbuhungan Provinsi Kalimantan Barat, Evidiar menyatakan, selama ini banjir yang terjadi di kawasan bandara maupun pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) masih belum menjadi obstacles (halangan) bagi operasional penerbangan baik mendarat maupun lepas landas.

Hal ini disampaikannya, dalam Rapat Koordinasi antara Pemprov Kalbar, melalui Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar bersama pihak Angkaspura II dan instansi terkait, membahas peristiwa genangan air di landasan Bandara Internasional Supadio Pontianak, beberapa waktu lalu, Rabu (22/11).  

Dia menjelaskan, Dishub Provinsi, mempunyai kewajiban mengendalikan dan mengatur Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dengan radius 15 kilometer dari bandara, hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009.

"Dalam pengendalian KKOP ini, seperti  ketinggian bangunan, permainan layang-layang, paralayang, drone, permainan laser, lighting panggung terbuka, di dalam KKOP semuanya itu harus memiliki izin," ujarnya.

Evidiar menerangkan, pengendalian KKOP tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008, sementara untuk banjir belum termasuk dalam halangan operasi penerbangan, sehingga tidak tercantum pada Perda pengendalian KKOP itu.
Ke depannya, Perda ini akan direvisi secara berkoordinasi dengan Pemkab Kubu Raya.

"Nanti kita lihat apakah parit-parit di kawasan bandara ini masih tetap existing atau perlu pelebaran, karena jika kondisi hujan yang cukup ekstrem perlu juga dihitung buangannya kemana," ujarnya.

Menurutnya, kawasan di luar bandara mulai dari titik nol hingga dua kilometer sudah dipenuhi dengan pemukiman warga. Selain itu, ada pula bangunan-bangunan yang juga memicu terjadinya banjir. (jek)