Penarikan Biaya Layanan, Kadisdukcapil: Itu Uang Denda

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 210

Penarikan Biaya Layanan, Kadisdukcapil: Itu Uang Denda
Kadisdukcapil Kota Pontianak, Suparma. (SP/Balasa)
PONTIANAK, SP – Terkait penarikan biaya dalam pengurusan perubahan Kartu Keluarga (KK) di Layanan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil di Kantor Camat Pontianak Kota, Kepala Dukcapil Pontianak, Suparma menerangkan uang yang ditarik bukan biaya, melainkan denda.
 
Denda keterlambatan perubahan struktur KK lantaran lama diurus. Besarannya diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2016.

"Sekali lagi bukan biaya tapi sanksi atau denda. Itu semuanya akan masuk di kas daerah karena sudah ada peraturan. Sebagai konsekuensi perubahan struktur  KK mereka dan terlambat mengurusnya," jelasnya.

Dia mengungkapkan akan terus menyosialisasikan hal ini agar semua masyarakat mengerti. Sama halnya dengan pindah datang ke Kota Pontianak. Jika sampai tiga puluh hari tidak melapor, sanksi juga akan dikenakan.

"Sebulan mereka tidak lapor maka didenda Rp25 ribu dan dua bulan tidak melapor maka didenda Rp50 ribu sampai maksimal Rp100 ribu," katanya.

Denda atau sanksi sengaja diberikan agar warga tertib administrasi dan segera mengurusnya.

Sementara itu, soal kwitansi, dia menjelaskan pasti warga diberi kwitansi resmi. Bisa jadi, lembar yang asli tengah habis. Ada pula petugas yang memberikan bukti berupa selembar kertas biasa dan setelah warga mengambil, baru diberikan kwitansi.
Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Suparma meminta masyarakat melapor jika ada layanan yang diragukan. (bls)