Jalan Berliku Calon Perseorangan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 576

Jalan Berliku Calon Perseorangan
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Kartius, Calon Perseorangan Pilgub
“Persiapan pengumpulan KTP sebagai syarat maju calon perseorangan tersebut, sudah dilakukan oleh tim sejak dua tahun lalu, dan dukungan tersebut memang nyata dari masyarakat,” 

Umi Rifdiyawati, Ketua KPU Kalbar 
"Proses perhitungan tersebut akan dilakukan oleh tim verifikator pada hari yang sama yang akan disaksikan langsung oleh pasangan tersebut. Jika jumlah dukungan dan sebarannya sesuai dengan syarat minimal, maka akan dikeluarkan berita acara tanda terima,"

PONTIANAK, SP – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalbar, kemungkinan akan diramaikan oleh calon dari jalur perseorangan. Beberapa nama Paslon seperti Kartius-Penson (Pilgub Kalbar), Syarif Usmulyani Alqadri-Deni Hermawan (Pilwako Pontianak) dan Syarif Ashadi Yunis Alaydrus di Kayong Utara. 

Tentu bukan hal mudah bagi bakal paslon perseorangan untuk bisa lolos. Pasalnya, syarat dukungan terbilang berat. Dibutuhkan sosok yang benar-benar serius untuk itu.

Seperti yang dilakukan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Kartius-Pensong, Jumat (24/11). Mereka menyerahkan berkas dukungan berupa fotokopi KTP Elektronik kepada Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat, untuk maju pada Pilkada Kalbar 2018.

"Hari ini kami menyerahkan sekitar 303.127 fotokopi KTP Elektronik sebagai dukungan untuk maju sebagai calon independen atau perseorangan pada Pilgub Kalbar 2018-2023," kata Kartius di Pontianak.

Ia menjelaskan, syarat dukungan tersebut datang dari delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Sambas, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Kubu Raya, dan Kota Singkawang. 

“Persiapan pengumpulan KTP sebagai syarat maju calon perseorangan tersebut, sudah dilakukan oleh tim sejak dua tahun lalu, dan dukungan tersebut memang nyata dari masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kartius mengklaim, ia dan pasangannya sudah mengantongi dukungan sekitar 500 ribu dari masyarakat untuk maju di Pilkada Kalbar mendatang.

Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawati mengatakan, pihaknya akan menghitung jumlah berkas dukungan yang telah diserahkan oleh bakal pasangan Kartius-Pensong yang akan maju pada jalur perseorangan pada Pilkada Kalbar mendatang.

"Proses perhitungan tersebut akan dilakukan oleh tim verifikator pada hari yang sama yang akan disaksikan langsung oleh pasangan tersebut. Jika jumlah dukungan dan sebarannya sesuai dengan syarat minimal, maka akan dikeluarkan berita acara tanda terima," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat menetapkan syarat dukungan untuk pasangan calon yang akan maju dari jalur perseorangan dengan minimal pengajuan dukungan sebanyak 300.883 pendukung yang harus tersebar lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di Kalbar, yakni delapan kabupaten/kota. 

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu sebelumnya bertotal 3.539.794 pemilih. Itu sebabnya, Kalbar masuk zona perhitungan rentang DPT berjumlah dua sampai enam juta pemilih atau 8,5 persen. Maka, calon gubernur dan wakilnya yang ingin bertarung tanpa dukungan Parpol pada Pilkada Kalbar 2019 harus didukung sekurang-kurangnya 300.883 pemilih. Yang tersebar paling sedikit di 8 kabupaten/kota.

Sementara untuk pasangan calon yang maju melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik mesti mendapatkan dukungan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi yaitu 13 kursi atau 25 persen akumulasi suara sah partai politik yaitu 630.812 suara sah.

Rawan Kecurangan  


Sejak pertama kali disahkan lewat UU Nomor 12 Tahun 2008, beberapa calon independen baik di tingkat kota maupun kabupaten, telah berhasil mencuri hati masyarakat dan memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada, meskipun jumlahnya tidak banyak.

Menurut penelitian Skala Survei Indonesia (SSI), dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015, setidaknya 35 persen wilayah memiliki calon independen. Dari jumlah tersebut, hanya 14,4 persen yang berhasil menang.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kalbar, Kristantus Heru Siswato mengatakan, pencalonan Pilkada jalur perseorangan ini dinilai rawan kecurangan. Yang paling rawan pelanggaran adalah saat verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon independen atau nonpartai politik tersebut.

“Kami ikut memastikan syarat itu benar atau tidak, dan ini menjadi kerja melelahkan,” tuturnya.

Proses verifikasi yang melibatkan pihaknya ini, kata dia, dilakukan dengan cara door to door alias dari pintu ke pintu. Tujuannya, memastikan keabsahan dukungan pasangan calon perseorangan. Proses kontrolnya dilakukan panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

Hal lain yang di kemudian hari bisa menjadi persoalan, lanjut dia, adalah pemuktahiran daftar pemilih tetap (DPT). Persoalan lain yang juga harus diperhatikan, menurut dia, tenaga kerja yang datang dari luar. Ini biasanya terjadi di daerah yang banyak perkebunan kelapa sawitnya. KPU harus mendata pekerja yang datang dari luar Kalbar tersebut.

Sejak keran aturan jalur perseorangan dibuka pemerintah pusat, di Kalbar tercatat dua daerah yang pernah dijabat oleh kepala daerah dari jalur perseorangan. Yaitu Kubu Raya (Muda Mahendrawan-Andreas Muhrotein) dan Ketapang (Martin Rantan-Suprapto). 

Dukungan Dewan


Meskipun berpeluang menang karena didukung langsung oleh masyarakat, namun sebagian pihak khawatir jika kepala daerah terpilih dari jalur perseorangan, malah akan menghambat pembangunan daerah. Pasalnya mereka yang terpilih dari jalur ini, tidak memiliki komunikasi dengan partai politik di DPRD.

Karena dalam dinamika pemerintahan, pengaruh Parpol sangat penting. Sehingga, bilamana kepala daerah tidak memiliki kedekatan dengan parpol, sangat mungkin kebijakan yang dicanangkannya akan terboikot.

Dijumpai awak media disela penyerahan syarat perseorangan, Kartius menyampaikan, tidak melakukan komunikasi dengan partai mana pun, sebagai wahana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar 2018.

“Itulah makanya saya tidak ngetop di partai politik, buat apa kita komunikasi, karena memang kita sudah independen,” ujarnya.

Namun, dia menyampaikan, jika ada partai politik yang akan melakukan komunikasi dengan pihaknya, maka dia tidak menampik untuk dapat menjalin kerjasama dengan partai politik.

“Kalau orang mau komunikasi dengan kita kenapa tidak. Kita kan makin banyak kawan makin bagus. Kita bersahabat,” paparnya.

Mengenai bagaimana kedepannya jika terpilih, dan harus berkomunikasi dengan legislatif yang merupakan perwakilan partai dalam memperlancar pembangunan di Kalbar, Kartius mengungkapkan hal yang berbeda dari sebelumnya. 

Dia mengatakan bahwa, komunikasinya dengan partai politik baik.

“Saya komunikasi dengan partai politik itu bukan sombong. Semua kawan, Syarif Abdulah di pusat itu bagus. Lazarus apalagi, kemudian Maria Goreti, semua kawan, yang di dewan itu,” ungkapnya.

Kartius mengatakan, dirinya merupakan pejabat yang berlatar belakang birokrasi. Dia mengklaim tidak akan ada masalah untuk dapat berkomunikasi dengan para anggota legislatif.

“Saya ini ingin cari kawan. Ingin cari sahabat. Pasti saya bisa dan kawan-kawan di dewan orangnya baik-baik. Cuma, karena saya independen makanya tak cari partai dulu. Tapi kalau mereka say hello, boleh, saya tak masalah,” ujarnya.

Skema Mitigasi Politik


Ireng Maulana, pengamat politik Kalbar menilai, semangat dibukanya jalur perseorangan dalam Pilkada, adalah sebuah skema mitigasi, jika saja ada bakal kandidat yang berkompeten bertarung bisa masuk dalam pencalonan. Sebab, jalur perseorangan tidak difasilitasi oleh parpol.

“Desainnya, sejak awal memang kandidat berasal dari parpol atau kelompok politik arus utama, berhadapan dengan kandidat yang maju dengan kesediaan dukungan langsung dari masyarakat,” ujarnya.

Sebagian kandidat jalur perseorangan menang dan terpilih, sebagian yang lainnya juga kalah dalam pemilihan. Lantas, bagaimana jika kandidat jalur perseorangan terpilih?

“Pertama, kepala daerah yang berasal dari jalur independen jelas akan melakukan konsolidasi politik dalam hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Kepentingan pembangunan dan anggaran, akan menjadi fokus dua kutub kekuasaan ini. Kepala daerah jalur independen yang tidak memiliki afiliasi langsung kepada parpol, akan berurusan dengan para anggota dewan sebagai representasi dari partai politik.

Konsolidasi politik tidak dapat diabaikan, karena berhubungan langsung dengan komitmen anggaran dan pembangunan oleh kepala daerah bersangkutan. Dan anggota dewan sangat berkepentingan dengan rencana anggaran dan rencana pembangunan di daerah dalam dimensi fungsi parlemen.

“Dukungan dari anggota dewan sebagai representasi parpol, mutlak diurus sebagai bagian dari konsolidasi politik demi mengamankan realisasi visi dan misi,” ujarnya.

Kedua, konsolidasi birokrasi adalah langkah lain yang cukup penting untuk diurus. Kepala daerah jalur independen hanya punya PNS dari tingkat bawah hingga pejabatnya, sebagai pasukan yang akan satu barisan bersamanya dalam realisasi pembangunan dan pengelolaan anggaran.

Tanpa tim birokrasi yang handal dan solid, maka konsolidasi politik juga akan tidak mudah. Konsolidasi birokrasi semacam modal padat untuk memperkuat posisi tawar kepala daerah dalam proses konsolidasi politik.

Terakhir, kepala daerah jalur independen harus dapat memberikan bukti di masa awal kepempinannya terkait ikon kemajuan yang bisa diterima oleh publik.

“Kepercayaan publik terhadap kepala daerah mereka, tidak dapat dikalahkan oleh kelompok politik arus utama mana pun,” ujarnya.

Legitimasi oleh masyarakat dapat memperkuat posisi kepemimpinan dengan kokoh. Masalah apapun, maka publik akan siap mendukung, membantu bahkan membela habis-habisan, asalkan kepemimpinan ini sungguh-sungguh mengurusi persoalan masyarakat banyak. (aan/umr/jp/ant/lis)