Pemkot Pontianak Terapkan Merit Sistem dalam Birokrasi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 279

Pemkot Pontianak Terapkan Merit Sistem dalam Birokrasi
SISTEM MERIT - Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat menghadiri Pendidikan dan Pelatihan ASN di Hotel Orcard Gajahmada, Senin (27/11). (SP/Balasa)
PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak menekankan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis merit sistem dalam peningkatan kualitas kebijakan dan kepemimpinan dalam birokrasi. Merit sistem merupakan sistem berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan ASN di Hotel Orcard Gajahmada, Senin (27/11). Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan hal ini merupakan salah satu sistem pembinaan pegawai yang terangkum dalam manajemen kepegawaian.

"Sesuai Permen Nomor 11 Tahun 2017, dalam pelaksanaan ASN berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi dalam rekrutmen pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan, agar sesuai dengan tata kelola yang baik," kata Edi.

Hal itu pun diwujudkan melalui berbagai macam pendidikan dan pelatihan, diantaranya workshop, bimtek, kursus atau jenis diklat lainnya. Sumber daya aparatur akan mengalami peningkatan kinerja yang semakin profesional untuk melayani kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Untuk itu, Edi mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi serta menyediakan data-data atau profil pejabat yang akan, maupun yang sedang menduduki jabatan.

"Pemetaan pegawai yang meliputi informasi yang berbasis pada aspek potensi dan kompetensi serta ukuran objektif diperlukan untuk mempermudah dalam pengembangan potensi dan karir PNS," ucapnya.

Profil itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pendayagunaan dan pengisian setiap jabatan, guna penguatan kepemimpinan birokrasi pemerintah yang profesional serta berkinerja tinggi. Adanya workshop merupakan salah satu tindak lanjut pengembangan kompetensi berbasis hasil assesment kompetensi yang mana sejalan dengan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing aparatur.

"Diperlukan perubahan paradigma manajemen kepegawaian dari yang sebelumnya lebih menekankan pada hak dan kewajiban individu pegawai, ke arah perspektif baru yang lebih menekankan kepada manajemen pengembangan SDM," katanya.

Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan strategis, sehingga pengembangan karir PNS didasarkan pada kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah. (bls/ind)