Pilgub Kalbar Rawan SARA

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 169

Pilgub Kalbar Rawan SARA
JUMPA PERS - Ketua dan anggota Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah (kanan) dan Mohamad, menggelar jumpa pers dengan awak media di Kantor Bawaslu Kalbar, Pontianak, Rabu (29/11). Dalam acara tersebut dipaparkan kerawanan yang akan terjadi saat Pemilu di Kalbar. (

Kubu Raya Masuk Tingkatan Kerawanan Sedang


Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah
"Kampanyenya itu, memuat terkait dengan persoalan SARA. Kalaupun ada kegiatan kampanye, menggunakan media sosial yang sifatnya hate speech"

PONTIANAK, SP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018. Kalimantan Barat, menjadi provinsi ketiga paling rawan se-Indonesia dari 17 provinsi yang akan menggelar Pilgub serempak tahun mendatang.

Kalbar di bawah Papua (posisi pertama), dan Maluku, dengan skor IKP 3,04. Indeks ini merupakan kalkulasi dari tiga dimensi yang sebelumnya memfokuskan kepada lima aspek penilaian, yaitu dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

"Lima aspek penilaian meliputi profesionalitas penyelenggara Pemilu, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan keamanan daerah," ujar Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, saat menggelar jumpa pers di Kantor Bawaslu Kalbar, Rabu (29/11) siang.

Kelima aspek ini, diterjemahkan ke dalam 16 variabel dan 30 indikator. Pada tahapan analisis dan penilaian data, aspek profesional diberi bobot paling tinggi, yakni 30. Politik uang 20, akses pengawasan 15, partisipasi masyarakat 20, dan keamanan daerah 15.

Ruher menjelaskan, IKP ini adalah hasil penelitian dari Pilpres dan Pilkada serempak sebelumnya. Secara rinci, indeks Kalbar dengan dimensi penyelenggaraan skornya 2,76, dimensi partisipasi 2,83, dan tertinggi kontestasi dengan skor 3,48.

Ia menerangkan, tingginya bobot dimensi kerawanan dalam segmentasi kontestasi, di antaranya disebabkan substansi kampanye dari pasangan calon.

"Kampanyenya itu, memuat terkait dengan persoalan SARA. Kalaupun ada kegiatan kampanye, menggunakan media sosial yang sifatnya hate speech," terangnya.

Untuk dimensi partisipasi, terkait dengan hak-hak pemilih yang secara konstitusi dilindungi oleh undang-undang.

"Apakah sudah masuk belum, pelayanan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) itu sebagaimana mestinya. Apabila nanti kita ini berbasis e-KTP. Yang masuk ke dalam DPT, harus penduduk yang sudah memiliki e-KTP atau Suket," katanya.

Sementara pada IKP dimensi penyelenggaraan di Kalbar, di antaranya terkait dengan netralitas penyelenggara Pemilu.

Jika berdasarkan Pilkada serempak 2018 kabupaten/kota di Kalbar, Bawaslu RI menilai Kubu Raya sebagai kabupaten yang diprediksi paling rawan. IKP-nya, yaitu 2,12 dengan dimensi penyelenggaraan 1,82, kontestasi 2,43, dan partisipasi 2,06.

Namun, Ruher menjelaskan, jika dilihat dari indeksnya yaitu 2,12, Kubu Raya masuk dalam potensi kerawanan sedang.

"Kalau di tingkat kabupaten, (Kubu Raya) ini yang pertama. Tapi secara pembobotan, masih masuk tingkat kerawanan sedang. Kalau untuk Kota Pontianak, Kabupaten Kayong, Sanggau, dan Mempawah, itu kategori tidak rawan," imbuhnya.

Alasan Kubu Raya berada di bawah provinsi dalam potensi kerawanan Pilkada, lantaran dimensi kontestasinya dinilai masih rawan pada variabel kampanye berunsur SARA, adu domba, dan politik uang.

Anggota Bawaslu Kalbar lainnya, Mohammad mengatakan, terkait upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, semata-mata menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai pengawas.

"Maka, dengan indeks kerawanan yang sudah dirilis oleh Bawaslu RI, itu direspon dengan kita melakukan segala langkah dan upaya untuk melakukan pencegahan," katanya.

Oleh karena itu, ucapnya, semua perangkat petugas pengawas di Kalbar harus profesional melakukan tugas pengawasan.

"Dan jika memang ada dugaan pelanggaran, maka kami bukan tidak segan-segan, karena tugas kami menegakkan hukum Pemilu," tegasnya.

Cerdas Berpolitik


Menanggapi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada di Kalbar yang berada di posisi tiga teratas, anggota DPR RI asal Kalbar, Daniel Johan mengatakan, hal utama yang perlu dilakukan adalah terus meningkat pendidikan politik.

"Makanya, kita harus membuat masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik," ujarnya kepada awak media saat berada di Pontianak, Rabu (29/11).

Ia menjelaskan, semangat Pilkada adalah wadah untuk melahirkan pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, dan mampu menciptakan sistem demokrasi yang berkualitas.

Namun apabila yang terjadi sebaliknya, maka dia menilai, Pilkada yang dilaksanakan hanya sia-sia belaka.

"Justru jangan sebaliknya Pilkada melahirkan kehancuran rakyat, yang membuat rakyat diadu domba, membuat rakyat saling ribut," katanya.

Terkait partai politik (parpol) bisa menjadi salah satu pemicu kerawanan konflik Pilkada, Daniel menegaskan, agar parpol harus berpegang pada komitmen secara konstitusi dan kesepakatan mencipta Pilkada/Pemilu damai.

"Itu harus menjadi pegangan kita. Pilkada seluruhnya harus damai. Harus melahirkan pemimpin yang lebih baik,"

Ia mengimbau dan mengajak masyarakat, untuk cerdas dalam berpolitik. Jangan mau diadu domba demi kepentingan politik.

"Rakyat jangan mau diadu domba, rakyat jangan mau dipecah, rakyat jangan mau disuruh ribut hanya untuk Pilkada," pungkasnya. (umr/jee)