Komisi IV DPR RI Kembali Minta Pelarangan Cantrang Dikaji Ulang

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 280

Komisi IV DPR RI Kembali Minta Pelarangan Cantrang Dikaji Ulang
Daniel Johan, Anggota DPR RI Dapil Kalbar. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan tetap komitmen dengan pendiriannya, menolak pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang oleh nelayan.

"Saya sebagai pimpinan Komisi IV akan berkeras tidak berubah," tegasnya kepada awak media di Pontianak, belum lama ini.

Menurut politisi Partai Kebangkitan  Bangsa (PKB) ini, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak perlu melarang penggunaan cantrang karena sesungguhnya tidak merusak.

"Yang perlu dilakukan adalah pengaturan, sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan, tidak hanya cantrang, semua alat pun punya dampak, sehingga dampak itu bisa diatasi," katanya.

Daniel meminta, pemerintah mengoreksi kembali kebijakan pelarangan penggunaan cantrang. Pada kajian itu, harus melibatkan berbagai pihak sehingga menghasilkan konsesus.

"Sehingga, kajian itu benar-benar objektif dan profesional, sehingga bisa jadi pegangan bersama untuk mengambil suatu kebijakan. Nah, itu belum dilakukan. Jadi, jangan ada kebijakan tanpa kajian," terang legislator dapil Kalbar ini.

KKP telah memberi batas, awal tahun depan cantrang tidak boleh lagi digunakan. Daniel memperingatkan Menteri KKP atas pelarang itu. Sebab, hal tersebut bakal berdampak buruk bagi banyak nelayan.

"Kalau sampai 500 ribu masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan, kalau sampai kebijakan ini menambah kemiskinan, kalau sampai kebijakan ini menurunkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi, maka yang paling bertanggung jawab adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.

Sebagai bentuk perlawanan pada kebijakan pelarangan cantrang, Komisi IV tidak menyetujui beberapa anggaran yang diajukan oleh KKP

"Jadi hasil rapat kemarin dalam pembahasan APBN, kami Komisi IV tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh KKP," terangnya.

"Saya pribadi pimpinan, sudah dua tahun tidak menandatangani APBN untuk KKP. Selama dia keras kepala, tidak mau merubah (kebijakan), saya tidak mau menandatangani. Artinya, saya tidak mau bertanggung jawab terhadap kinerja KKP," pungkasnya. (umr)