Kasus Tipikor Alkes RSUD Sanggau Divonis Setahun

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 285

Kasus Tipikor Alkes RSUD Sanggau Divonis Setahun
SIDANG TIPIKOR - Suasana pembacaan amar putusan terhadap terdakwa pengadaan Alkes RSUD Kabupaten Sanggau, di Pengadilan Tipikor, Jalan Uray Bawadi, Selasa (5/12). (SP/Anugrah)
PONTIANAK, SP - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, melaksanakan sidang putusan terhadap tersangka pengadaan Alkes RSUD Kabupaten Sanggau, di Pengadilan Tipikor, Jalan Uray Bawadi, Selasa (5/12).

Sidang dilaksanakan dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap tiga orang terdakwa korupsi pengadaan RSUD Kabupaten Sanggau. Yang menggunakan pagu anggaran tahun 2014 sebesar Rp6 miliar, untuk pengadaan Alkes RSUD Sanggau.

Pembacaan amar putusan tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Erwin Djong, beserta dua hakim anggota, yaitu Budi Kuswanto dan Mariono.

Ditemui seusai sidang, Hakim Ketua Erwin Djong mengatakan, putusan terhadap terdakwa Maryono dan Yudi Multono, dijatuhi hukuman pidana penjara satu tahun, sedangkan Hadiriwarnata dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan.

Dia menyampaikan bahwa, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.756.399.991, sesuai dengan kerugian negara yang terjadi.

“Uang pengganti tersebut wajib dibayarkan setelah keputusan inkrah,” ujarnya.

Ia menegaskan, setelah putusannya inkrah, kalau terpidana tidak ada upaya hukum dengan melakukan banding. Namun, kalau terima putusan, berarti satu minggu terhitung, Selasa (5/12). 

“Kalau sudah inkrah, nanti uangnya akan diminta Jaksa untuk disetorkan kepada kas negara. Tapi kalau masih ada upaya hukum, berarti masih proses,” ujarnya.

Selain pidana penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti, ketiga terdakwa juga wajib membayar denda masing-masing Rp50 juta, setelah putusan inkrah.

Berkaitan dengan dasar hukum penetapan putusan terhadap ketiga terdakwa, Erwin menyampaikan, putusan tersebut dijatuhkan karena hakim yakin bahwa ketiga terdakwa tersebut bersalah.

“Yang jelas majelis berkeyakinan mereka ini terbukti bersalah, sehingga mereka kita hukum,” paparnya.

Ketiga terdakwa saat ini masih dalam status tahanan kota sampai dengan tanggal 14 Desember 2017. Jika ketiga terdakwa melakukan banding, maka kewenangan penahanan akan beralih pada Pengadilan Tinggi.

“Kalau mereka tidak banding, berarti masih di kewenangan penahanan Pengadilan Negeri,” ujarnya.

Jika tidak dilakukan upaya banding, dia mengatakan bahwa, kewenangan eksekusi  berada di tangan Jaksa.

“Nanti eksekusi di jaksa, kalau eksekusi putusan inkrah kan jaksa mau kapan eksekusi itu sudah di kejaksaan, pengadilan tidak boleh intervensi,” tutupnya. (aan/lis)