Berkas Dukungan Kartius Berkurang

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 177

Berkas Dukungan Kartius Berkurang
BAPASLON - Bakal pasangan calon (bapaslon) Kartius (kanan)-Pensong, saat menyerahkan berkas administrasi syarat dukungan ke KPU Kalbar. (SP/Umar)

KPU: Ada Data yang Ganda 


Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati
"Nanti, proses (verifikasi) faktualnya tidak menutup kemungkinan akan berkurang lagi. Berapa pun hasil verifikasi faktual nanti, itu akan kami sampaikan. Dan hasil akhirnya nanti akan direkap secara berjenjang sampai di KPU Provinsi."

PONTIANAK, SP - Setelah dilakukan proses penelitian administrasi dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Pilgub Kalbar 2018 dari jalur perseorangan, Kartius-Pensong, KPU Provinsi mengumumkan jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 286.351.

"Bahwa jumlah dukungan yang memenuhi syarat itu adalah 286.351," kata Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawati, kepada awak media di Kantor KPU Kalbar, Jalan Subarkah, Pontianak, Rabu (6/12) sore.

Jumlah dukungan yang MS itu, masih di bawah syarat dukungan minimal, yakni 300.883 dukungan berupa e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) dari dinas terkait.

Berdasarkan input data Sistem Informasi Pencalonan (Silon) di KPU, syarat dukungan Kartius-Pensong sebanyak 319.385.

Meski di bawah syarat minimal, Bapaslon Kartius-Pensong tetap bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sebab, pada tahapan penyerahan berkas telah memenuhi persyaratan.

Ia menjelaskan, tahapan Bapaslon tersebut masih akan melalui tahapan verifikasi administrasi.

"Sinkronisasi data dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)," terangnya.

Pihak KPU sendiri, belum bisa melakukan proses sinkronisasi tersebut. Pasalnya, KPU masih menunggu data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari data itu, sambung dia, nantinya KPU akan melanjutkan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). 

"Tapi sambil berjalan, dokumen-dokumen ini akan kami sampaikan kepada PPS melalui KPU kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi faktual," terangnya.

Ia menuturkan, berkurangnya jumlah dukungan Bapaslon merupakan hal yang biasa. Sebab, pada proses verifikasi, akan ditemukan data dukungan baik yang MS maupun yang tidak memenuhi syarat (TMS).

TMS bisa disebabkan oleh adanya kegandaan data dukungan. Baik itu antar Bapaslon main internal. Karena hanya satu Bapaslon, kata Umi, maka temuan kegandaan itu sifatnya internal.

Ia mengatakan, berkurang sejumlah dukungan juga bisa terjadi pada tahapan berikutnya, yaitu verifikasi faktual.

"Nanti, proses (verifikasi) faktualnya tidak menutup kemungkinan akan berkurang lagi. Berapa pun hasil verifikasi faktual nanti, itu akan kami sampaikan. Dan hasil akhirnya nanti akan direkap secara berjenjang sampai di KPU Provinsi," jelasnya.

KPU memberikan waktu bagi Kartius-Pensong, untuk melakukan perbaikan dengan menyampaikan kembali dokumen dukungan.

"Paling sedikit, dua kali jumlah kekurangan dari 300.883 dukungan," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sampai pada masa akhir perbaikan, yakni 8-10 Januari 2018, Bapaslon Kartius-Pensong masih bisa mendaftar sebagai Paslon pada Pilgub Kalbar. 

Syaratnya, Bapaslon wajib memenuhi jumlah syarat dukungan minimal yang tersebar di paling sedikit di delapan daerah.

"Tapi tetap, di masa perbaikan harus melakukan mengajukan dokumen dukungan sebanyak dua kali jumlah kekurangan. Tanggal 18-20 Januari (2018), penyerahan berkas perbaikannya," jelas Umi.

Dia menyebutkan, dari penelitian administrasi, berkas yang TMS sebanyak 32.512 dukungan. Sementara ganda internal sebanyak 522.

"Jumlah dukungan yang akan diverifikasi faktual itu sebanyak 286.351. Berapa pun hasil faktual, masih tidak menutup kemungkinan akan berkurang,"  terangnya.

"Hasil akhirnya, baru itu yang menentukan, memenuhi jumlah minimal atau tidak. Kalau memenuhi, ditetapkan sebagai pasangan calon. Kalau tidak, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur)," pungkasnya.

Punya Cadangan


Bakal Calon (Balon) Gubernur Kalbar, Kartius, mengatakan siap memenuhi kekurangan yang telah disampaikan oleh KPU.

"Kalau itu terjadi ganda, kalau memang itu harus diganti, kita ganti. Di verifikasi faktual nanti dibuktikan. Dukungan ganda di verifikasi faktual, tidak bisa (digunakan) berarti," katanya saat menghadiri penyerahan Berita Acara (BA) penelitian administrasi dan analisis data dukungan di Kantor KPU Kalbar.

Untuk memenuhi kekurangan syarat dukungan minimal, dia mengklaim masih memiliki sejumlah dukungan e-KTP.

"Yang kita turunkan ini kan (hanya) delapan kabupaten, dukungan kita itu jumlahnya 14 kabupaten/kota. Masih ada enam kabupaten/kota (dukungan) yang belum kita turunkan. Kalau mudah-mudahan tidak meleset banyak, ya ndak usah kita turunkan," terangnya.

Ia berharap, saat verifikasi faktual oleh KPU nanti, warga yang telah memberikan KTP untuk mendukung dirinya, mengiyakan mendukung.

Berkenaan adanya dugaan dukungan didapat dari praktik pencatutan, Kartius memastikan pengumpulan e-KTP yang dilakukannya bersama tim dengan sepengetahuan pemilik identitas.

"Kan orang banyak menduga katanya ambil di Capilduk, boleh cek di Capilduk. Atau misalnya orang menduga di dealer motor, mana ada," jelasnya.

"Kalau pun ada misalnya, kita ndak tahu. Kan relawan kita ini ada yang betul-betul," imbuhnya.

Awasi KPU dan Bapaslon


Selama proses penelitian administrasi syarat dukungan Bapaslon Pilgub Kalbar 2018 dari jalur perseorangan Kartius-Pensong oleh KPU Provinsi beberapa waktu lalu, Bawaslu Kalbar intensif melakukan pengawasan terhadap proses tersebut.

"Kami melakukan pengawasan dengan metode pengawasan melekat namanya,"ujar Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah, kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Pontianak, Rabu (6/12).

Dikatakan, tujuan Bawaslu hadir saat penelitian administrasi di Kantor KPU Kalbar, guna memastikan KPU telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

"Terkait prosedural, terkait dengan item yang diteliti, terkait dengan nama, jenis kelamin, alamat, mencocokkan kesesuaian antara tanda tangan dukungan yang di KTP," jelasnya.

Dari hasil penelitian, KPU akan membuat keputusan dalam bentuk Berita Acara (BA) yang bersifat sementara.

Dalam BA, hal-hal yang jadi catatan di antaranya dokumen dukungan apakah sudah Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Ruher melanjutkan, apabila nantinya KPU memberitakan bahwa terdapat TMS pada berkas, maka Bawaslu akan melakukan konfirmasi dan akan mengkomparasikannya dengan catatan Bawaslu. Dan jika banyak ditemukan TMS, Bawaslu berhak menanyakan itu.

"Kami patut bertanya juga ke KPU, kenapa banyak TMS-nya. Nanti kan KPU menjawab. Hasil jawabnya KPU kami akan machingkan dengan dokumen fisiknya. Kalau sudah dicek ternyata banyak TMS, maka kami nyatakan KPU sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar," terangnya.

Apabila Bapaslon tidak terima dengan hasil penelitian dan analisis KPU, katanya, maka yang bersangkutan boleh melaporkan ke Bawaslu.

"Tentu kami akan melakukan langkah-langkah dan proses selanjutnya dengan penanganan pelanggaran, apabila diduga," ucapnya.

Dalam pengawasan yang telah dilakukan, Bawaslu mendapati beberapa temuan dari dokumen Bapaslon Pilgub dari jalur perseorangan, Kartius-Pensong.

"Catatan kami itu, ya masih ada mempertanyakan kesesuai tanda tangan antara yang di dokumen dukungan dengan di KTP. Yang dipertanyakan, ya kami merasa itu tidak identik. Ada beberapa hal lain," jelasnya.

"Tapi itu kan belum bisa dipastikan bahwa ini benar-benar merupakan suatu bentuk pelanggaran. Nanti setelah KPU menyampaikan hasil penelitiannya, maka kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan memastikan bahwa apa yang telah menjadi TMS oleh KPU," imbuhnya.

Setelah hasil penelitian administrasi oleh KPU diserahkan, Bawaslu diperkenankan untuk mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini menyangkut temuan Bawaslu dalam melakukan pengawasan.

Terkait rekomendasi pemberhentian Bapaslon untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya bila memang dinilai perlu diberhentikan dengan sejumlah alasan, Ruher menjelaskan, saat ini belum masuk ke ranah itu.

"Pada prinsipnya mekanisme ini belum masuk ke ranah diskualifikasi (atau) memberhentikan acara tiba-tiba prosesnya," katanya.

Selama Bapaslon merasa mampu memenuhi kekurangan syarat dukungan yang TMS, maka masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan  dengan dua kali lipat sejumlah kekurangan.

Terang dia, berbeda jika Bapaslon yang dukungannya kurang, menyatakan diri menyerahkan bisa melakukan perbaikan. Maka dengan surat pernyataan, tahapan selanjutnya tidak bisa diteruskan.

"Kalau sudah tidak (mau diteruskan), ya dengan sendirinya bisa diberhentikan," pungkasnya. (umr/bob)