Verifikasi Faktual Kunci Pilkada Demokratis

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 263

Verifikasi Faktual Kunci Pilkada Demokratis
FOTO BERSAMA - Penyelenggara Pemilu se-Kota Pontianak berfoto bersama Anggota KPU RI, Viryan (kaos biru), saat acara Bimtek verifikasi faktual bapaslon perseorangan di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Minggu (10/12). (SP/Umar)

KPU Pontianak Diingatkan Tak Berpatok pada Buku


Viryan, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
"Sehingga, hal-hal teknis yang kemudian tidak diatur terjadi, ini bisa kemudian dicarikan solusinya yang masih dalam kerangka regulasi di atasnya, serta substansi dari pengaturan teknis ini"

PONTIANAK, SP – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan mengingatkan, KPU Kota Pontianak tidak hanya berpatokan pada buku bantuan dalam melakukan verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon  (bapaslon) perseorangan dalam Pilkada Pontianak 2018.

“Akan tetapi, turut memperhatikan substansi dari proses verifikasi itu sendiri,” kata Viryan saat menghadiri Bimtek untuk PPK dan PPS se-Kota Pontianak yang diadakan KPU Kota Pontianak, di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Minggu (10/12).

Ia menjelaskan, memahami substansi dari proses verifikasi, tidak lain bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal teknis di luar yang telah diatur.

"Sehingga, hal-hal teknis yang kemudian tidak diatur terjadi, ini bisa kemudian dicarikan solusinya yang masih dalam kerangka regulasi di atasnya, serta substansi dari pengaturan teknis ini," katanya.

Pemahaman aturan verifikasi dan substansinya oleh penyelenggara Pemilu, dinilai sangat menentukan dalam terselenggaranya Pilkada yang demokratis.

Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu persoalan dalam pelanggaran kode etik yang tertinggi setelah manipulasi suara pada masa pencalonan.

"Pelanggaran kode etik tidak mengenal bapak-ibu sebagai PPS, PPK, anggota atau sekretariat. Karena kalau sudah bicara masalah kode etik, itu terkait dengan diri kita sendiri, bukan institusi," jelas anggota KPU RI asal Kalbar ini.

Ia menuturkan, khusus calon kepala daerah dari jalur perseorangan, Kalbar masih memegang rekor terbanyak orang yang diadukan pada satu kasus.

"Yaitu pemilihan kepala daerah Kabupaten Ketapang. Ada kurang lebih 125 orang yang harus dihadirkan oleh KPU Kabupaten Ketapang, ketika bakal pasangan calon perseorangan yang tidak lolos verifikasi mengajukan gugatan ke Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," katanya.

Bimtek yang digelar hari itu diikuti sekitar 210 peserta dari seluruh perangkat PPK dan PPS se-Pontianak. Bimtek merupakan lanjutan dari tahapan penyerahan berkas syarat dukungan dan verifikasi dokumen bapaslon perseorangan yang sebelumnya telah dilaksanakan.

"Ini kegiatan tahapan, bagian dari kelanjutan proses penerimaan berkas calon perseorangan yang sudah kita laksanakan, verifikasi penilaian administrasi sudah clear," ujar Anggota KPU Kota Pontianak, Abdul Latif.

Pada verifikasi administrasi dan penelitian berkas, KPU menetapkan satu dari dua bapaslon yang lolos ke tahapan berikutnya, yakni Usmulyani-Wawan. (umr/jee)