Realisasi Pendapatan Daerah 96 Persen

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 217

Realisasi Pendapatan Daerah 96 Persen
SERAH TERIMA - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyerahkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) 2018 kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Haryadi di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (2/1) pagi. (SP/Balasa)

Sutarmidji: Target Tidak Realistis


Sutarmidji, Wali Kota Pontianak
"Kita rapat di DPRD itu, terlalu berlebihan proyeksinya, sehingga tidak bisa tercapai, itu kasihan juga, mengganggu kinerja sebenarnya, harusnya ke depan target-target penerimaan APBD itu harus realistis,"

PONTIANAK, SP - Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pontianak tahun 2017 hanya 96 persen. Wali Kota Pontianak, Sutarmidji beralasan, hal itu terjadi lantaran target pajak yang terlampau tinggi. Target yang ditetapkan menurutnya harus realistis, tidak boleh over optimistis.

"Kita rapat di DPRD itu, terlalu berlebihan proyeksinya, sehingga tidak bisa tercapai, itu kasihan juga, mengganggu kinerja sebenarnya, harusnya ke depan target-target penerimaan APBD itu harus realistis," katanya usai menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 kepada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pontianak, di Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (2/1) pagi.

Sutarmidji menjelaskan, capaian kinerja OPD dalam merealisasikan target pendapatan daerah yang 96 persen, masih dalam hitungan baik. Ditambah belanja daerah yang berada di angka 95 persen dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp12 miliar.

"Itu capaian yang bagus karena SILPA kita kecil saja, sekitar Rp12 miliar dan ada peningkatan beberapa sektor pendapatan, tapi ada juga yang tidak capai target karena terlalu berlebihan tadi," ucapnya.

Wali Kota berharap ke depan, proyeksi penerimaan pajak tak dilakukan asal-asalan. Jika terlanjur merencanakan belanja untuk tahun berikutnya, pendapatan yang tak tercapai bisa mengakibatkan gagal bayar.

"Alhamdulillah, selama saya jadi wali kota, hampir tidak pernah terjadi gagal bayar," ucapnya.

Menurut Sutarmidi, pendapatan tahun 2017 yang tak melebihi target bukan karena kesalahan jajarannya. Melainkan adanya target penerimaan di beberapa sektor yang dirasa terlalu memaksa. Namun demikian, kekurangan itu bisa ditutupi dari pendapatan di sektor lain.

Sementara soal DPA, sebenarnya semua sudah dibahas sejak tahun lalu. Namun memang baru diserahkan ke masing-masing Kepala OPD di awal tahun 2018. Dia pun memastikan, semua rencana kerja itu sudah sesuai dengan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).

"DPA itu kan sebenarnya sudah selesai lama, cuma hari ini diserahkan, yang berisikan rencana kerja anggaran, dan semuanya sudah berdasarkan Musrenbang, tinggal jalan saja. Sudah bisa jalan semuanya," pungkasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin tak sependapat jika dikatakan target pendapatan tak realistis. Target itu sudah ditetapkan bersama pemerintah. Tak mungkin tidak ada peningkatan tiap tahunnya.

"Kita lihat inflasinya bagaimana, peredaran viskal di Kota Pontianak bagaimana, kemudian potensi daya beli masyarakat juga dilihat. Saya pikir bukan tidak realistis. Kita ingin mendekatkan target itu kepada potensi," katanya, Selasa (2/1).

Dia mengungkapkan, dalam penetapan target tak sembarang. Penghitungan terhadap potensi pajak sudah dilakukan. Pada tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pontianak hanya Rp26 miliar. Ketika target dinaikkan, banyak yang menganggap tak realistis.

"Nah, ternyata tercapai. Jangankan 96 persen dari target yang kita tetapkan. Saya pikir itu sangat realistis, angka 96 itu akan naik, itu sudah angka maksimal," sebutnya.

Malah menurut politisi Golkar ini, jika bisa menekan kebocoran, pendapatan bisa melebihi target. Namun angka 96 persen bukan angka sederhana, sudah cukup maksimal. Dia yakin, di tahun 2018 nanti, akan meningkat lebih.

"Kita berikan apresiasi kepada Pemerintah Kota, cuma memang target yang kita sepakati masih di bawah target di tahun 2016. Yang perlu kita pikirkan itu adalah inovasi untuk membangun sumber PAD yang akan datang," sebutnya.

Heri menyatakan, saat ini PAD cenderung stagnan. Perlu ada inovasi untuk mencari potensi pajak. Adanya pemimpin baru 2018 nanti, diharap bisa membawa nuansa baru. Apalagi sumber pendapatan ada di jasa dan perdagangan. Paling penting, bagaimana menyukseskan target kepada potensi bukan hanya ingin sampai target.

"Tapi potensi harus ditingkatkan. Walaupun tidak 96 persen, katakanlah 90 persen saja, tapi mendekatkan potensi, pasti nanti volume pendapatan akan lebih besar. Jika volume pendapatan lebih besar maka harapannya pembangunan bisa lebih berkembang," ucapnya.

Kemudian, berkaitan dengan belanja daerah yang ada di angka 95 persen, dianggap pun sudah cukup bagus. Cuma perlu ada peningkatan dari segi kuantitas. Namun yang mesti diperhatikan adalah pembangunan tepat sasaran, berguna dan berhasil guna untuk perekonomian masyarakat.

"Kita ketahui angka kemiskinan Pontianak cukup tinggi. Mudah-mudahan realisasi 95 persen ini bisa paling tidak menurunkan angka kemiskinan. Ini yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang," katanya.

Heri sebelumnya sempat menyatakan bahwa cukup banyak rekomendasi yang diberikan tentang hal-hal yang butuh perhatian oleh pemerintah daerah terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun 2017.

Selain menyoroti soal pengurusan IMB dan PDAM Tirtha Khatulistiwa Pontianak, ia juga meminta pemerintah daerah harus membuat inovasi-inovasi untuk meningkatkan PAD. Sebab saat ini PAD cenderung stabil.

"Tahun 2010 kita hanya punya PAD Rp65 miliar sampai awal 2017 di angka Rp465 miliar, tapi sekarang pada angka Rp480 miliar. Jadi grafiknya sudah mulai stabil," katanya saat itu.

Untuk diketahui, APBD Kota Pontianak 2018 ditargetkan sebesar Rp1,72 triliun atau meningkat Rp82,55 miliar dibandingkan APBD-P tahun 2017. Secara struktur ada tiga pembagian yakni Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah.

Sementara PAD ditargetkan Rp450,55 miliar. Secara keseluruhan target PAD mengalami penurunan sebesar 11,41 persen dari APBD-P tahun 2017. Hal itu dikarenakan adanya perpindahan rekening dana BOSNAS dari PAD ke rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk dana perimbangan targetnya Rp986,53 miliar, terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp56,65 miliar, dan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp266,03 miliar.

Soal belanja daerah, direncanakan sebesar Rp1,70 triliun. Angka ini meningkat Rp92,19 miliar dari tahun sebelumnya. Sementara untuk belanja langsung, direncanakan sebesar Rp1,03 triliun. (bls/ind)

Lebih Tinggi dari Nasional

Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Eddy Suratman mengungkapkan capaian realisasi pendapatan daerah Kota Pontianak yang ada di angka 96 persen merupakan capaian luar biasa. Jika dibandingkan dengan nasional, angka itu lebih tinggi.

"Ini kalau kita bandingkan dengan nasional, ini lebih tinggi. Kemudian realisasi belanja itu sampai 95,93 persen, maka itu sangat luar biasa," ucapnya, Selasa (2/1).

Belanja daerah di angka itu, berarti hanya kurang empat persen. Bisa saja tidak terealisasi karena berbagai faktor dan efisiensi yang dilakukan Pemkot Pontianak. 

"Kenapa ini saya sebut luar biasa bagus, marena SILPA yang hanya Rp12 miliar dari Rp1,5 triliun APBD dan itu tidak sampai 1 persen dari APBD," ucapnya.

Kebetulan, di tahun 2017 lalu, Dekan Fakultas Ekonomi Untan ini melakukan penelitian di beberapa daerah. SILPA di sana masih besar. Jika SILPA besar, berarti ada hak-hak rakyat yang tidak jadi direalisasikan oleh pemerintahannya pada tahun anggaran tersebut. 

"Saya sampai mengumpulkan data untuk mengenai SILPA ini mulai dari Pekanbaru, Riau, Makassar, Surabaya dan lainnya, itu rata-rata di atas 3 persen. Dengan di bawah 1 persen, ini sebetulnya prestasi yang bagus. Dari sisi pendapatan bisa mencapai target dan sisi belanja mendekati target belanja," jabarnya.

Dia menyebutkan, capaian tersebut tentu akan berpengaruh ke bedah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di mana harus bisa dibedakan, mana yang realistis, mana yang tidak.

"Selain itu, adanya hubungan kerjasama  yang baik antara legislatif dan eksekutif. Sehingga pembahasan anggaran tidak molor dan tak ada kepentingan yang membuat molor," pungkasnya. (bls/ind)