Lahan Dicaplok Perusahaan, Warga Sambas Lapor Komnas HAM Kalbar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 97

Lahan Dicaplok Perusahaan, Warga Sambas Lapor Komnas HAM Kalbar
Ilustrasi. Net
Telah mengadu ke berbagai tempat, namun tak jua mendapatkan kepastian. Masyarakat Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, akhirnya berlabuh ke Komnas HAM Kalbar. Mereka menuntut lahan mereka yang dicaplok oleh perusahaan dikembalikan.

Suarapemredkalbar.com - Masyarakat yang berasal dari Kelompok Tani Sekapur Sirih dan Kelompok Tani Sehati, Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, mendatangi Kantor Komnas HAM Kalbar untuk melaporkan pencaplokan lahan oleh PT Kaliau Mas Perkasa (KMP) Sambas, Kamis (4/1).

Salah satu perwakilan warga yang merupakan Kepala Dusun Sejati, Desa Sijang, Irwan menyampaikan bahwa polemik antara masyarakat dengan pihak perusahaan ini telah terjadi sejak tahun 2008. 

Sejak tahun itu pula masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani telah melakukan berbagai upaya, termasuk meminta kepada pemerintah mulai dari desa, kecamatan, hingga ke pemerintah kabupaten. Selain itu, pada 19 Desember 2017 masyarakat sempat mendatangi DPRD dengan kurang lebih 200 orang untuk menyampaikan aspirasinya.

“Jadi kenapa kami sampai mendatangi Komnas HAM, karena di tanggal tersebut kami meminta kepada pemerintah untuk memberi jawaban dalam satu minggu itu harus ada, namun sampai sekarang belum ada jawaban,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa masyarakat menganggap aduan yang telah disampaikan tersebut tidak ditanggapi dengan serius. Untuk itu berdasarkan konsultasi bersama Serikat Tani Serumpun Damai (STSD), masyarakat memutuskan untuk mengadu kepada Komnas HAM Kalbar.

Dia menceritakan bahwa pada tahun 2008, saat awal beroperasinya perusahaan, masyarakat pernah melakukan penyanderaan terhadap alat-alat berat milik perusahaan. Dari penyanderaan tersebut masyarakat melepaskan alat-alat berat milik perusahaan dengan kesepakatan bahwa pihak perusahaan tidak melakukan penggarapan terhadap lahan warga.

Lahan kelompok tani tersebut dikatakannya sudah ditanami dengan tanaman karet dan sebagian ditanami sawit, namun masih saja digusur oleh pihak perusahaan.

Menurut Irwan pelaporan kepada Komnas HAM baru dilakukan saat ini meski konflik antara warga dan perusahaan sudah terjadi sejak tahun 2008 lantaran saat itu masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa.

“Bahwa dulu kami tidak bisa berbuat apa-apa sewaktu lahan kami itu di rusak, karena perusahaan itu memakai aparat. Termasuk untuk menghalangi perjuangan masyarakat untuk mempertahankan lahan masing-masing,” ungkapnya.

Saat ini, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, masyarakat menilai bahwa ada kesempatan untuk memperjuangkan lahan warga.

“Tapi mohon maaf, bukan kita ini bilang ini Jokowi memihak masyarakat SBY tidak memihak masyarakat. Bukan begitu,” imbuhnya.

Dia menuturkan jika sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 tidak ada jawaban dan tidak ditanggapi dengan serius, maka masyarakat akan mengambil keputusan untuk menarik hak-hak masing-masing dengan cara masyarakat.

“Nampak-nampaknya ini mengulur-ngulur waktu, memancing-mancing emosi masyarakat supaya masyarakat ini anarkis. Ujung-ujung kalau masyarakat mengambil keputusan sendiri, nanti yang salah juga masyarakat,” tegasnya.

Salah satu perwakilan warga atas nama Ismail Awang Ibrahim, mengatakan bahwa telah tiga kali pergantian bupati di Kabupaten Sambas, namun sampai saat ini juga belum ada penyelesaian atas masalah ini.

“Jadi terpaksa masyarakat mengambil kebijakan bagaimana supaya lahan itu bisa diambil. Jadi sampailah datang kami ke Komnas HAM ini,” katanya.

Menurut masyarakat bahwa saat ini perusahaan belum memiliki HGU atas tanah yang saat ini dikelola oleh perusahaan. 

“Malahan hutan-hutan yang dilindungi pemerintah itu pun dibabat perusahaan. kemana pihak keamanan, padahal itu perusahaan telah jelas-jelas salah. Seharusnya kan ditangkap. Kalau masyarakat mungkin berbuat seperti itu pasti ditangkap. Kami minta maaf juga ya, hukum itu dalam fikiran kami tumpul di atas tajam di bawah. Hanya dengan masyarakat kecil yang bisa dikenakan hukum. Tolonglah kami bagaimana caranya supaya lahan-lahan kami itu bisa dikembalikan kepada kami lagi,” ujarnya.

Ismail mengatakan tidak ingin jika masyarakat dibenturkan dengan sesama masyarakat dan pihak kepolisian.

“Kalau sudah anarkis nantikan masyarakat yang dirugikan,” ucapnya.

Dia menyampaikan permohonan kepada pemerintah kabupaten untuk bertindak secara tegas dan mengambil keputusan secara bijaksana. Serta berharap agar hak-hak masyarakat dapat dikembalikan kepada masyarakat lagi.

Berdasarkan data kronologis yang disampaikan warga, tercatat jumlah anggota Kelompok Tani Sekapur Sirih berjumlah 390 orang, dengan lahan yang sudah dikelola pihak perusahaan berjumlah 157 hektar. Sementara anggota Kelompok Tani Dusun Sehati berjumlah 154 orang dengan lahan 550 hektar.

Selain mengadu kepada Komnas HAM, masyarakat juga akan melanjutkan pengaduan kepada Ombudsman Kalbar terkait kasus ini.

Kepala Komnas HAM Kalbar, Nelly Yusnita mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait permasalah penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan.

“Kalau Komnas HAM dalam hal ini kita ada yang namanya unit pelayanan pengaduan, intinya kita menerima pengaduan dari siapa pun masyarakat, khususnya yang ada di Kalbar terkait indikasi pelanggaran HAM yang mereka alami,” katanya.

Dia mengatakan bahwa dalam hal ini, masyarakat mengadukan dua hal, yaitu terkait pencaplokan lahan dan kekhawatiran masyarakat untuk dikriminalisasi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, sejak tahun 2008 masyarakat terus melakukan upaya penolakan kepada perusahaan dan menutut pengembalian lahan yang belum mendapat hasil yang dapat memenuhi harapan masyarakat.

“Intinya mereka minta lahan mereka dikembalikan gitu aja,” ujarnya.

Nelly mengatakan bahwa kewenangan Komnas HAM berdasarkan mandat Undang-undang yaitu memastikan negara menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara.

Pihaknya telah meminta masyarakat untuk melengkapi data-data, informasi dan kronologi. Sementara untuk langkah selanjutnya pihaknya akan meminta informasi dan klarifikasi kepada pemerintah kabupaten dan perusahaan.

“Di sini Komnas HAM mencoba mengawal proses itu agar terus berjalan,” paparnya.

Dikatakannya bahwa tidak menutup kemungkinan Komnas HAM memiliki kewenangan lain dalam hal ini, misalnya melengkapi informasi terkait permasalahan dari masyarakat tersebut kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui, pihak yang dapat diminta klarifikasi termasuk data-data.

“Kalau di sini kan memang ada beberapa data yang kita tanyakan kepada masyarakat, mereka tidak pegang terkait izin lokasi. Belum HGU masih izin lokasi, versinya masyarakat. Itu yang harus kita klarifikasi,” imbuhnya. (anugrah/ind)