Medsos Jadi Momok Pilkada Kalbar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 239

Medsos Jadi Momok Pilkada Kalbar
Grafis (Suara Pemred / Koko)
AKBP Nanang Purwanto, Kabid Humas Polda Kalbar
“Tim-tim kita selalu online di dunia maya untuk mengetahui perkembangan-perkembangan dunia maya, yang siapa tahu ada hal-hal yang bersifat hoax, ada hal-hal yang bersifat berita negatif,”

Mohamad, Anggota Bawaslu Kalbar 
"Jika ada kampanye hitam dugaan pelanggaran menghina seseorang, kelompok segala macam di media sosial, itu yang menangani adalah Bawaslu. Ya tentunya bersama Sentra Gakkumdu, karena itu ada kepolisian dan kejaksaan,"

PONTIANAK, SP – Media sosial (medsos) masih menjadi momok bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Kalbar. Media yang bisa digunakan siapa saja dan memproduksi informasi apa saja tersebut, terbukti telah menjadi media dalam menyebarkan berbagai informasi palsu atau hoaks, dan kampanye hitam dalam berbagai kontestasi politik. 

Ada sepuluh medsos paling populer di Indonesia yang sering digunakan para netizen. Seperti Facebook, Instagram, WhatApp, Line, Youtube, Twitter, Path, Tumbler, BBM, dan Kaskus. Medsos itu kerap digunakan dalam berbagai penyebaran berita di medsos. 

Tak heran bila, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), akan terus memantau media sosial milik Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, seorang ASN atau TNI dan Polri, harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).  

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Khairil Anwar mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN), harus netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang. Hal ini diperkuat dengan keluarnya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017.

"Itu aturan sudah jelas dan tegas bahwa, ASN tidak boleh terlibat pada saat Pilkada dan harus netral. Itu sudah dibuatkan edaran. Baik dari kementerian maupun dari Pemkot Pontianak sendiri," katanya kepada Suara Pemred, Kamis (4/1). 

Pemantauan netralitas akan dilakukan juga di media sosial ASN. Dalam hal ini, Khairil menjelaskan sudah ada imbauan dari Wali Kota Pontianak. Di mana semua ASN tidak boleh terlibat dalam politik dan kampanye.

"Media sosial pun kalau disebarkan secara nyata, maka itu adalah pelanggaran. Apalagi dia menyampaikan dengan orang lain dan mengajak (mendukung)," katanya.

Memang berdasarkan aturan yang ada, pemantauan akan dilakukan saat memasuki masa kampanye nanti. Namun sejak jauh hari, pihaknya sudah memberikan larangan. Jangan sampai ada yang terlibat.

Apalagi sebagaimana diketahui, Wali Kota Pontianak kini, Sutarmidji merupakan bakal calon gubernur Kalbar. Sementara wakilnya, Edi Rusdi Kamtono, maju dalam Pilwako Pontianak mendatang.

"Saya selama ini belum pernah temukan kepala dinas mempromosikan calon kepala daerah. Kalau masih guyonan tidak apa, karena kita juga tidak tahu mereka daftar atau tidak. Kecuali sudah definitif nanti, maka akan ketat," ucapnya.

Dalam menjalankan aturan ini, pihaknya memiliki tim monitoring dan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Imbauan berulang pun akan diberikan ke semua ASN. Sanksi tegas menanti mereka yang melanggar.

"Kalau ada yang terlibat, maka jangan salahkan kami kalau diberikan tindakan," tegasnya.

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang ASN, sanksi tegas sudah tertulis. ASN yang terlibat partai politik maupun dalam Pilkada secara nyata, dapat diberhentikan.

"Waktu Pilwako Pontianak 2012 lalu,  banyak yang kena karena terbukti terlibat kampanye. Bahkan yang melepaskan jabatan pada saat 2012 lalu, ada 3 orang dan 20 orang dimutasi karena mereka terbukti terlibat politik," ujarnya. 

Sementara, Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak, Azharuddin Nawawi mengatakan, dalam pesta demokrasi mendatang, sebagai instansi ‘plat merah’, pihaknya akan netral. 

"Kita berupaya semaksimal mungkin, apalagi kita plat merah. Kita mencoba selaku ASN, semaksimal mungkin netral dalam masalah itu," katanya. 

Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik di kota atau provinsi akan didukung semua ketika terpilih. Pihaknya pun akan terus berkolaborasi dengan semua stakeholder baik dari Pemerintah Kota, maupun dari organisasi lain yang sama-sama bisa mengembangkan tugas pokok dan fungsi. 

"Berkaitan dengan tokoh agama yang ikut kampanye, itu sifatnya kan pribadi, bebas saja mereka lakukan itu. Itu hak pilih masyarakat, mereka menyampaikan aspirasi dan segala macamnya, tapi untuk ASN tentu kita harus bersikap netral," ucapnya. 


Tunggu Aturan


Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pontianak, Budhari mengungkapkan, hingga kini belum ada aturan larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kampanye lewat media sosial.

"Belum ada kepastian hukumnya, tapi kalau memang nanti ada edaran dari Bawaslu, itu kami tunggu arahan dari Bawaslu RI, seperti apa. Kalau ada kampanye ASN, TNI, Polri yang kampanye di medsos," ucapnya.

Saat ini, aturan hanya mengatur larangan yang bentuknya spesifik. Misalnya, ASN terlibat dalam tim kemenangan calon kepala daerah yang termuat dalam Surat Keputusan (SK). Atau, saat ASN itu ikut orasi di lapangan.

Dia menuturkan, untuk menindak harus ada bukti foto atau rekaman apa yang dikatakan ASN tersebut pada orang lain. Apa saja yang dia katakan untuk mengajak orang lain memilih calon kepala daerah itu.

"Misalnya ada kepala dinas seperti itu, sepanjang tidak ada SK dan tidak di ruang terbuka, tidak apa-apa. Kecuali ada bukti foto dan rekaman dia ngomong seperti itu ke orang. 'Pilihlah pasangan kita, begini-begini'. Itu bisa jadi temuan," jawabnya.


Kampanye Hitam


Anggota Bawaslu Kalbar Divisi Penanganan Pelanggaran, Mohamad menyoroti penggunaan medsos untuk kampanye hitam. Ia mengungkapkan, kampanye hitam yang terkait dengan Pilkada serempak, menjadi salah satu fokus utama pihaknya saat ini. Bahkan, Bawaslu RI telah melakukan nota kesepahaman bersama Polri untuk melakukan pengawasan, pencegahan sekaligus penanganannya.

"Kami sudah MoU dengan Cyber Crime Polri, Bawaslu RI tentunya," ujarnya.

Ia menuturkan, jika ditemukan kampanye hitam di medsos yang mengarah pada dugaan pelanggaran, seperti menghina seseorang atau kelompok, maka Bawaslu akan segera menanganinya bersama-sama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Jika ada kampanye hitam dugaan pelanggaran menghina seseorang, kelompok segala macam di media sosial, itu yang menangani adalah Bawaslu. Ya tentunya bersama Sentra Gakkumdu, karena itu ada kepolisian dan kejaksaan," katanya.

Ia menjelaskan, jenis dugaan pelanggaran kampanye hitam di medsos yang ditangani oleh Bawaslu, itu murni yang berkaitan dengan kepemiluan.

"Kalau di luar konteks kepemiluan (atau) di luar hukum yang spesialis, maka itu ditangani oleh Cyber Crime Polri," terangnya.

Polisi Pantau


Polisi telah menyiapkan langkah antisipasi melalui Tim Cyber Crime Polda Kalbar, dalam menangkal penyebaran konten hoax, provokasi, hatespeech dan isu SARA menjelang Pilkada Serentak 2018 di Kalbar. 

Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Nanang Purwanto, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dan melatih Tim Cyber Crime Polda Kalbar, untuk mengatasi hal tersebut.

“Kita sudah menyiapkan, melatih dari Tim Cyber, apabila ada hal-hal yang bersifat hoax. Kita kontrol opini. Pokoknya kita sudah siaplah dengan Tim Cyber,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan teknis pemantauan tersebut, Tim Cyber Polda Kalbar akan terus memantau berbagai postingan di media sosial, dengan cara melakukan patroli cyber di dunia maya atau di sosial media yang ada.

“Tim-tim kita selalu online di dunia maya untuk mengetahui perkembangan-perkembangan dunia maya, yang siapa tahu ada hal-hal yang bersifat hoax, ada hal-hal yang bersifat berita negatif,” jelasnya.

Saat ini, berdasarkan pantauan Tim Cyber di dunia maya, pihak kepolisian belum menemukan adanya akun-akun maupun konten-konten yang terkait dengan hoax, provokasi, hatespeech dan isu SARA. Namun pihaknya akan terus melakukan pemantauan.

Di Sambas, Kapolres Sambas AKBP Cahyo Hadi Prabowo melalui Kasatreskrim, AKP Raden Real Mahendra mengatakan, langkah antisipasi polisi terkait penyebaran konten hoax, provokasi, hatespeach dan SARA jelang Pilkada Serentak 2018.

Caranya, mengamati postingan maupun percakapan di medsos, dengan memberdayakan Unit Cyber Patrol Polres Sambas, yang berisikan anggota Polri yang paham dunia medsos.

"Dan di antara akun media sosial yang dominan menyebarkan konten hoax adalah melalui akun Facebook," ujarnya.

Selama ini belum ada pihak yang dibawa ke ranah hukum terkait ujaran atau postingan di medsos. Dia mengimbau masyarakat tidak sembarangan menggunakan medsos, sehingga bisa berdampak kepada kondisi Kamtibmas.

Di Polres Sintang, Kapolres Sintang AKBP Sudarmin mengatakan, terkait Pilkada Gubernur yang akan berlangsung di Kalbar, pihak kepolisian sudah melakukan berbagai langkah persiapan pengamanan. 

"Kita sudah beberapa waktu yang lalu mengadakan pertemuan di Polda, kita sudah bertemu dengan seluruh stakeholder ada dari KPU, Panwaslu, Kesbanglinmas, Kejaksaan, dan hampir semua stakehokder sudah berkumpul dalam rangka menyamakan persepsi," ujar Sudarmin. 

Pihaknya juga sudah mulai melakukan pendataan terhadap jumlah pemilih, peta daerah rawan potensi konflik, dan sistem pola pengamanannya. 

"Kita sudah mendata dan merencanakan mana kala nanti ada perubahan dalam daftar pemilih, kemudian perubahan-perubahan kedepan ada perubahan situasi, tentu juga beberapa pola juga akan berubah," imbuhnya. 

Eksploitasi SARA


Viza Julian, pengamat sosial Untan mengatakan, melihat apa yang terjadi pada Pilkada Jakarta, dan tren politik dunia secara keseluruhan, maka hal yang sama kemungkinan akan terjadi di Kalbar. Yaitu, penggunaan politik identitas. 

“Di sini, artinya para calon akan menggunakan identitas sebagai senjata utama mereka. Entah itu sebagai tambahan atau satu-satunya senjata untuk meraih suara terbanyak. Identitas itu bisa berbentuk identitas agama, etnis, atau identitas kelompok lainnya,” ujarnya.

Untuk kasus Kalimantan Barat, tentu identitas etnis merupakan satu yang paling mungkin untuk digunakan oleh banyak calon. Fakta bahwa di Kalbar ada dua suku besar, Melayu dan Dayak, membuat hampir pasti akan ada calon yang mencoba mengambil suara dari dua kelompok masyarakat tersebut, dengan  mengeksploitasi identitas masing-masing. 

“Media sosial terbukti, telah, masih dan, akan memiliki pengaruh besar terhadap pilihan masyarakat. Ini mengingat medsos telah menjadi bagian, serta perpanjangan dan sumber referensi bagi banyak orang,” ujarnya.

Permasalahannya, di media sosial setiap orang mudah mendapatkan sekaligus menghasilkan informasi, baik itu benar atau tidak. Ini menjadikan berita bohong termasuk di antaranya kampanye hitam subur di media ini. 

Artinya, Pilkada ke depan termasuk di Kalimantan Barat, masih akan rawan terhadap eksploitasi atas media sosial. Termasuk di dalamnya penyebaran berita bohong atau kampanye hitam untuk menyerang lawan politik. 

Mengingat materi utama dalam kampanye politik nantinya adalah politik identitas, di mana rawan terhadap konflik, lalu fakta bahwa ini disebarkan melalui media yang tidak bisa dicegah, seperti media sosial dan internet, maka dampak dari Pilkada ke depan akan sangat besar. 

“Kita melihat apa yang terjadi di Jakarta. Hal itu bisa menjadi cerminan, apa yang mungkin pernah terjadi di Kalimantan Barat,” ujarnya. 

Eksploitasi atas hal ini di media sosial, akan menyebabkan masyarakat tersegmentasi, terpisah-pisah antara pendukung A atau B, saling bermusuhan satu sama lain, saling menghina satu sama lain, tidak hanya pada bidang politik. Namun seringkali juga masuk pada wilayah privat. Ini jelas berbahaya bagi kehidupan harmonis yang selama ini telah terjaga di Kalimantan Barat. 

Masyarakat multikulturalis di Kalimantan Barat, terancam berubah menjadi masyarakat di mana banyak orang membenci orang lain, hanya karena mereka punya pandangan yang berbeda atas hal-hal yang sifatnya pribadi.

Pihak yang paling berisiko atas hari ini, sebenarnya bukanlah kaum muda. Namun justru kaum tua yang tidak siap menerima fakta, bahwa tidak semua yang muncul di media adalah kebenaran. 

“Sebaliknya kaum muda dibesarkan dalam masyarakat, di mana mereka telah terbiasa dengan perkembangan teknologi dan mengetahui, bahwa di media sosial segala sesuatu bisa saja sangat berkebalikan dengan kehidupan aslinya,” ujarnya.

Ia menegaskan, secara keseluruhan Pilkada di Kalbar, hampir dipastikan akan jadi Pilkada, di mana eksploitasi atas identitas suku dan agama sangat besar.

“Sebagian besar ini akan dilakukan melalui media sosial. Dan ini merupakan ancaman bagi keharmonisan masyarakat Kalimantan Barat yang telah terjaga selama ini,” ujarnya. (bls/jek/nak/noi/rah/umr/lis)

Harus Ada Literasi Medsos


Dalam suatu diskusi santai Komunitas Peduli Informasi (KOPI) Kalimantan Barat di Segitiga Coffee, Rabu (3/12/) malam, pengamat politik Untan, Dr Jumadi menegaskan, perlu sinergisitas dalam upaya edukasi dan literasi media sosial (medsos) kepada semua elemen masyarakat. 

Tidak dipungkiri sebagian besar pengguna medsos adalah generasi muda. Jika dalam kategori Pemilihan Umum (Pemilu), pemuda adalah pemilih atau calon pemilih yang memang belum begitu cerdas dan bijak secara politik. 

"Kecenderungan saat ini mudah sekali, pengguna medsos dalam hal ini generasi muda yang mengadopsi berita, dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, lalu dishare ke teman sebaya," ungkapnya.  

Literasi medsos memang tugas berat. Dunia pers atau jurnalistik diakui tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi dan informasi medsos yang begitu maju dan pesat. Puncaknya, timbul suatu kondisi di mana masyarakat lebih percaya kepada informasi medsos yang jauh dari kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers. 

"Kemajuan teknologi dan informasi masih belum dibarengi dengan kemampuan literasi sosial media. Kondisi ini membuat ada ruang hampa. Di ruang hampa ini yang bermain (oknum-oknum tertentu_red). Apakah kita menjadi bagian ini atau tidak, kita kurang tahu juga. Ini penting dan harus jadi perhatian," jelasnya. 

Jumadi menambahkan, perlu kecerdasan guna seleksi informasi-informasi bersifat menyesatkan, dan berpotensi pecah belah bangsa. Ketika momen Pemilu, lazimnya informasi hoaks gaungnya kian besar dan marak. Isu-isu bernuansa politik identitas atau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dimainkan dan disebarkan melalui medsos. 

"Saya mulai dari hasil riset disertasi saya, munculnya politik identitas di Kalbar sebenarnya tidak hanya soal pergumulan elit lokal, namun juga kepentingan elit nasional dan internasional,” ujarnya. 

Kepentingan elite lokal adalah spion dari kepentingan elite politik nasional dan internasional. Sejalan perkembangan teknologi dan informasi, medsos pun dimainkan. 

Ia berharap selain generasi muda, literasi medsos juga harus masuk ke semua kelompok-kelompok yang berpotensi munculkan ujaran kebencian atau isu bernuansa SARA.

"Untuk masalah literasi media, kita tidak bisa melihat dalam konteks satu kelompok saja. Semua kelompok harus jadi sorotan. Kalau fokus ke satu kelompok saja, maka ada yang terabaikan," terangnya. 

Khusus generasi muda, pihak kepolisian diharapkan bersinergi dengan TNI. Pemberian edukasi dan literasi medsos melalui peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

"Koramil dan Polsek penting turun ke sekolah-sekolah untuk berikan edukasi terhadap potensi berbahaya, yang bisa terjadi jika salah menggunakan medsos," timpalnya. 

Jumadi menyambut baik langkah Presiden Republik Indonesia (RI) yang membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam upaya, khususnya antisipasi cyber crime atau kejahatan dunia maya.

"Kita berpikir positif sajalah. Ketika polisi menyatakan Kalbar daerah rawan konflik Pilkada, kita anggap saja sebagai langkah awal daripada kebobolan,” ujarnya. 

Karenanya, harus diantisipasi dengan baik. Dibutuhkan komitmen semua pihak secara dewasa. “Saya pikir kita bisa antisipasi melalui peran media dan semua elemen masyarakat," tuturnya. (jek/lis)