Kesehatan Isu Populis di Pilkada

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 84

Kesehatan Isu Populis di Pilkada
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Kartius, Calon Gubernur Perseorangan
“Peningkatan pelayanan kesehatan, harus ditunjang dengan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai. Yang paling penting ini, tingkatkan dulu sarana prasarana (seperti) rumah sakit atau Puskesmas,"

Sutarmidji, Calon Gubernur Kalbar
“Rumah sakit tipe B ini juga harus disiapkan infrastrukturnya. Dokter spesialisnya harus memadai. Selain itu juga RSUD tipe C. Dengan model seperti ini, kita tinggal membangun sistem pelayanan yang terakses dengan mudah,"

Karolin Margret Natasa, Calon Gubernur Kalbar
"Jadi nanti, (pemerintah) provinsi akan mendampingi kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan, supaya pelayanan kesehatan yang diberikan itu memenuhi standar. Itu tugasnya provinsi,"

Milton Crosby, Calon Gubernur Kalbar
"Kalau pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat, tentu kita akan melihat yang sudah ada. Kita kan tidak bisa ujug-ujug lalu mengubah yang ada, kita berpacu kepada kepentingan pemerintah pusat,"

PONTIANAK, SP
– Pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat masih berada pada ambang minimal dari segi fasilitas, sumber daya manusia (SDM), serta anggaran yang tersedia. Tak heran bila isu kesehatan masih menjadi isu utama, untuk menarik para pemilih di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. 

Dari deklarasi yang sudah dilakukan, kita bisa melihat bahwa sektor kesehatan butuh penanganan yang lebih serius. Bagaimana pembangunan kesehatan mesti dilakukan di Kalbar? Inilah program dan tanggapan para kandidat.

Bakal calon gubernur Kalbar, Kartius berpandangan, kecil besarnya biaya yang dikeluarkan negara untuk sektor kesehatan, tidak terlepas dari sejauhmana tingkat kondisi kesehatan masyarakat itu sendiri.

Ia mengatakan, di Kalbar saat ini pemerintah harus mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk jaminan kesehatan melalui program BPJS. Ini membuktikan bahwa di Kalbar masih banyak masyarakat yang kondisi kesehatannya belum baik.

"Sekarang pengeluaran BPJS itu kan tekor/defisit," ujar Kartius di Pontianak, Kamis (11/1).

Maju sebagai bakal calon di Pilgub Kalbar 2018 bersama Pensong, Kartius memiliki program ke depan meminimalisir pengeluaran keuangan negara untuk jaminan kesehatan. Kata kuncinya sehat dengan cara giat berolahraga.

“Peningkatan pelayanan kesehatan, harus ditunjang dengan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai. Yang paling penting ini, tingkatkan dulu sarana prasarana (seperti) rumah sakit atau Puskesmas," terangnya.

Selain itu, sambung dia, kualitas dan kuantitas dokter juga perlu ditingkatkan.

"Kita kan kekurangan dokter, di mana-mana. Kalau di kota ini bertumpuk dokter. (Dokter) spesialis sudah cukup, spesialis jantung sudah cukup, tapi di kabupaten apa ada atau ndak. Sehingga di Rumah Sakit Soedarso itu membludak pasiennya, karena ndak ada di kabupaten. Nah, itu harus kita ciptakan," jelasnya

Masalah kesehatan lainnya, stunting atau masalah kurang gizi kronis di Kalbar, menunjukkan persentase yang cukup signifikan. Pada 2016, sekitar 24,5 persen bayi di Kalbar mengalami gizi buruk.

Bakal calon gubernur dari jalur perseorangan, Kartius berpandangan untuk menekan angka stunting di Kalbar, hal yang utama dilakukan adalah dengan menerapkan pola hidup sehat.

Menurut dia, belum secara keseluruhan masyarakat Kalbar ini mampu menerapkan pola hidup sehat dalam kesehariannya. Salah satu contoh, bagaimana menerapkan memilih makanan yang sehat.

"Kita ini kan belum menganut pola hidup sehat. Kadang-kadang orang itu kan menganggap, ah ndak apa-apa makan ini, padahal sangat berpengaruh terhadap kesehatan," terangnya


Infrastruktur Kesehatan


Bakal calon gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, infrastruktur kesehatan di Kalbar, masih belum memadai. Hal ini berpengaruh pada kualitas pelayanan yang juga berimbas pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengatasi itu, dia akan mengambil sejumlah langkah. Salah satunya menyediakan infrastruktur kesehatan yang representatif. 

"Antara lain membangun gedung rawat inap sembilan lantai, dan menyediakan peralatan dan dokter spesialis yang diprioritaskan untuk pasien BPJS," katanya, kemarin.

Sutarmidji yang berpasangan dengan Ria Norsan ini menyatakan, saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso yang bertipe A, merupakan rujukan nasional. Segala infrastruktur harus disiapkan dengan baik. 

Selain itu, Kalbar punya empat rumah sakit rujukan regional yang berada di Sintang, Sanggau, Singkawang dan Ketapang. “Rumah sakit tipe B ini juga harus disiapkan infrastrukturnya. Dokter spesialisnya harus memadai. Selain itu juga RSUD tipe C. Dengan model seperti ini, kita tinggal membangun sistem pelayanan yang terakses dengan mudah," ucapnya. 

Sementara untuk menjangkau masyarakat di pelosok, saat ini, kata Midji, sudah banyak Puskesmas yang juga menyediakan fasilitas rawat inap. Namun demikian, dokternya harus siap dan transportasi yang tersedia lancar. 

Soal keluhan para pengguna BPJS tentang pelayanan kesehatan, Wali Kota Pontianak ini berujar yang jadi masalah adalah, pola pikir yang masih tradisional. Di mana saat bicara kelas di rumah sakit, maka patokannya adalah ruang rawat inap. Akibatnya pelayanan tak sama. 

"Harusnya kelas perawatan tergantung jenis penyakit. Rumah sakit tanpa klas perlu diterapkan semaksimal mungkin," ucapnya. 

Terakhir, masalah gizi buruk di Kalbar, kegiatan preventif perlu diperkuat. Midji yakin hal ini dapat mencegah berbagai ancaman penyakit. Mesti ada sinergitas antara Dinas kesehatan dengan dinas terkait untuk mengintegrasikan pelayanan kesehatan paripurna. 

"Upaya menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan penting untuk dilakukan, pencegahan dan penanganan gizi buruk perlu jadi perhatian," ujarnya. 
Membina Pelayanan

Salah satu infrastruktur penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Perbaikan mutu pelayan rumah sakit adalah ranah masing-masing Pemda, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Bakal calon gubernur Kalbar, Karolin Margret Natasa mengatakan, apabila dirinya dipercaya memimpin Kalbar, tentu hal yang akan dilakukan dalam sektor ini, sesuai dengan kewenangan. Yaitu, membina pelayanan rumah sakit sehingga memenuhi standar dan mutu.

"Jadi nanti, (pemerintah) provinsi akan mendampingi kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan, supaya pelayanan kesehatan yang diberikan itu memenuhi standar. Itu tugasnya provinsi," ujarnya kepada Suara Pemred.

Pemprov, sebutnya memiliki sejumlah rumah sakit rujukan. Akan tetapi, kata Karol, ada beberapa poin ke depan yang perlu diperhatikan.

"Pertama, kota sudah memulai untuk memiliki unit radio terapi untuk penyakit kanker. Jadi kita berharap dalam waktu dua tahun ini, sudah bisa beroperasi dan pasien kanker itu tidak perlu berobat ke Jakarta," ungkapnya.

Ia menegaskan, hal itu yang sedang dan akan diwujudkan dan ingin diselesaikan. 

Karol menanggapi tingginya kasus narkoba, menuntut akan adanya rumah sakit khusus narkoba di Kalbar.

"Itu program kota di bidang kesehatan. Jadi, rumah sakit narkoba, kemudian pengobatan kanker," terangnya.

Di samping itu, tugas berat yang harus dilakukan ke depan adalah terkait rumah sakit jiwa. "Itu harus kita upgrade. Tapi ya sekarang fungsi unitnya sudah ada, saya kira masih memadai lah. Cuma untuk (rumah sakit) narkoba dan unit rumah sakit kanker di Soedarso itu mendesak, harus kita punya," katanya.

Terkuat masalah stunting, Karol memaparkan berdasarkan hasil penelitian terjadi karena kekurangan pengetahuan. Oleh karenanya, strategi untuk pemberantasan stunting itu, sejatinya sudah cukup dengan pemberian makanan tambahan.

"Maka bagi kami, program untuk memberantas gizi buruk atau stunting ini, lebih kepada pemberdayaan masyarakat dan penguatan pangan lokal," menurut Bupati Landak yang juga dokter ini.

Upaya itu dilakukan dengan melakukan penguatan di tingkat masyarakat di desa.

"Gubernur memang tidak punya kepala desa, tapi kita punya unit pemerintahan desa. Nah, melalui unit pemerintahan desa ini, kita sisipkan program-program pemberdayaan masyarakat, mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif melakukan pengentasan gizi buruk," terangnya.

Masalah lain yaitu, kurang baiknya pelayanan BPJS di daerah. Karol berpandangan, masalah itu dikarenakan tidak terlepas dari, masih adanya praktik pungutan liar.

Nah, ini perlu ketegasan masing-masing kepala daerah untuk memperbaiki pelayanan itu, sehingga tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat.

"Kalau saya di Landak, saya suruh kembalikan uangnya kalau memang ada yang masih menarik biaya. Silakan lapor ke Bupati, saya suruh kembalikan," tegasnya.

Ia menegaskan, di provinsi, kalau dia terpilih akan memperketat itu. Bahwa pasien yang sudah BPJS, tidak boleh ditarik lagi biaya tambahan," ujarnya.

Berkenaan Puskesmas dijadikan sebagai ujung tombak unit pelayanan rumah sakit di daerah, menurut Karol, sesuai wewenang adalah ranah kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota.

"Yang dilakukan oleh provinsi adalah pendampingan untuk akreditasinya. Akreditasinya itu berarti, dia harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Komite Akreditasi," jelasnya.

Menurut dia, keberadaan Puskesmas di setiap wilayah di Kalbar masih banyak dikelola dengan manajemen tukang cukur. "Jadi, manajemennya masih belum memadai, sementara dana yang mereka kelola sudah cukup besar," kritiknya.

Selain itu, ranah tanggung jawab Pemprov adalah menangani masalah wabah penyakit, dan bencana di wilayah kerja. "Jadi, itu nanti kita akan maksimalkan," ujarnya.  

Sesuai Kebutuhan


Konsep membangun sektor pelayanan kesehatan Kalbar ke depan, bakal calon gubernur Milton Crosby berpandangan tidak harus merubah konsep yang ada sekarang. Tentu saja, harus melihat persoalan yang ada.

"Kalau pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat, tentu kita akan melihat yang sudah ada. Kita kan tidak bisa ujug-ujug lalu mengubah yang ada, kita berpacu kepada kepentingan pemerintah pusat," ujarnya.

Namun bagi dia, peningkatan kualitas kesehatan adalah dengan meningkatnya IPM. Maka dari itu, mengurai satu persatu permasalahan ada hal penting.

"Kita harus juga perbaiki (IPM). Kita harus inventarisasi semuanya, di mana duduk perkaranya, kok kota ndak bisa naik-naik. Mulai dari sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya. 

Kalau sektor kesehatan sudah jelas, di setiap kecamatan harus sudah dibangun Puskesmas rawat inap. Sehingga yang dikelola di kecamatan, tidak perlu ke rumah sakit.

Menyangkut gizi buruk di Kalbar, hal yang perlu dilakukan untuk menekan itu adalah, bagaimana gerakan PKK harus dibangun kembali.

"PKK ini ada sembilan meja, yang setiap satu desa itu harus punya Posyandu. Dia tidak bisa langsung di rumah sakit, harus dari lingkungan keluarga. Nah itu yang harus kita benahi kembali," ujarnya. 

Bangun Jejaring


Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Andy Jap meminta rumah sakit di Kalbar, membangun jejaring guna mengantisipasi kekosongan obat yang dibutuhkan pasien, untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit.

Menurut, Andy Jap, jejaring yang dimaksud itu, rumah sakit bekerja sama dengan apotik luar, untuk pemenuhan obat yang kosong. Dengan begitu, pasien yang menjadi peserta jaminan sosial tidak lagi direpotkan dalam mencari obat.

“Sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan, salah satunya dengan membangun jejaring dengan apotik, untuk memenuhi kebutuhan obat yang dicari pasien,” kata Andy di Pontianak.

Selain itu pun, pasien tidak harus lagi mengeluarkan uang. Sebab mekanisme yang diatur, BPJS yang membayar melalui rumah sakit yang membangun jejaring tersebut.

“Jadi pasien tidak bayar, melainkan BPJS tetap bayar ke rumah sakit, dan rumah sakit yang membayar ke apotik, sehingga pasien tidak direpotkan,” ujarnya.

Hal itu dilakukan karena masyarakat tahunya, mereka bekerja sama dengan BPJS untuk mendapatkan pelayanan medis, sehingga pemenuhan obat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.

Andy menjelaskan, membangun jejaring seperti itu juga tidak hanya pada obat-obatan, tapi juga laboratorium. Dengan begitu pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. “Sistem seperti ini sudah ada, tapi belum semua kerja sama ini bisa dilakukan,” ujar dia. 

Diakuinya, kecukupan gizi di Kalbar, masih menjadi masalah serius karena target untuk menurunkan angka gizi kurang dan stunting di Kalbar, hingga saat ini belum tercapai. Kasus gizi buruk di Kalbar masih berada di bawah rata-rata nasional.

Perlu kerja sama semua pihak dalam menanganinya, karena dari 14 kabupaten/kota, semuanya masih perlu perbaikan dibidang gizi, sehingga hal ini harus menjadi perhatian semua pihak. 

Kasus penting lainnya, kasus stunting, pendek, dan sangat pendek di Kalbar, masih berada diangka 34,9 persen, sementara stunting nasional 27,5 persen. WHO merekomendasikan, angka stunting ideal di bawah angka 15 persen, dari 14 kabupaten/kota. (bls/umr/rah/lis) 

Orang Miskin Harus Diperlakukan Sama


Pembangunan bidang kesehatan diharapkan menjadi salah satu perhatian serius pemimpin Kalbar kedepan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan sesuai kewenangan seorang gubernur baru nantinya, diharapkan mampu menjawab persoalan kesehatan di Bumi Khatulistiwa.

“Satu hal yang perlu mendapat perhatian serius terkait kesehatan adalah, akses masyarakat kelas bawah dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Karena selama ini masih kerap terdengar orang miskin, sulit mendapatkan akses kesehatan yang layak,” kata tokoh masyarakat Sanggau, Abdul Rahim kepada Suara Pemred, kemarin.

Padahal, pada tataran konsepsi apa yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat sangat bagus. Dimana setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama.

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusian, kata Rahim, sudah sewajarnya menghargai setiap nyawa untuk hidup. Artinya, setiap warga harus diperlakukan sama, mendapatkan jaminan fasilitas kesehatan yang layak.

“Jadi, masalah kesehatan yang terpenting adalah, bagaimana mengubah pola pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas. Namun yang juga tidak kalah penting adalah, bagaimana mencegah penyebaran penyakit tersebut, karena itu harus ada sinergi antara bupati, gubernur dan pusat,” ujar Rahim.

Kemudian, persoalan infrastruktur, tenaga medis dan alat-alat kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan. 

“Karena terkadang kita mampu membangun, tapi tidak mampu untuk melayani karena tidak ada alat dan tenaga kesehatan yang mumpuni. Kedepan, kita berharap pembangunan bidang kesehatan harus sinergi satu dengan yang lainnya,” harapnya. 

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar tahun ini, bisa untuk melihat seberapa serius para calon pemimpin Kalbar, terhadap kesehatan warganya.

Tokoh masyarakat Melawi, Bahrum Sirait mengatakan, persoalan kesehatan di Melawi yang banyak dikeluhkan masyarakat diantaranya, keterbatasan atau ketiadaan petugas dan sarana kesehatan di pedalaman. Dengan kabupaten yang begitu luas, tak seluruh daerah saat ini memiliki petugas kesehatan.

“Sementara Puskesmas berada di pusat kecamatan. Banyak daerah pedalaman yang sulit dijangkau karena medan yang berat,” katanya.

Kabupaten, juga menghadapi masalah karena jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang. Apalagi saat ini 11 kecamatan sudah memiliki Puskesmas rawat inap yang juga membutuhkan tenaga kesehatan lebih banyak.

“Sedangkan penerimaan pegawai beberapa tahun ini tidak ada sama sekali. Mau menambah lewat jalur kontrak daerah, juga masih terbentur dengan anggaran yang minim,” katanya. 

Sementara, Bonai, Kepala Puskesmas Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu mengatakan, perlunya penggunaan BPJS di kalangan masyarakat, karena untuk persiapan ketika warga alami sakit. 

"Jadi, bagi masyarakat yang sudah tahu, agar memberitahukan kepada masyarakat lainnya, agar semua masyarakat tahu bagaimana tata cara pemakaian kartu BPJS, serta apa manfaat yang dirasakan setelah punya BPJS," ujarnya.

Puskesmas yang dipimpinnya, memiliki peserta BPJS mencapai ratusan orang yang tergabung dari kategori mandiri, karyawan perusahaan, dan PNS. "Intinya, dari sekian ratus peserta BPJS di Kecamatan Belitang Hulu ini, bisa kami layani semaksimal mungkin,” ujarnya.

Direktur RSUD Sekadau, Henry Alpius mengatakan, mengenai pelayanan BPJS pihaknya sesuai aturan jika ada pasien BPJS harus dilayani semua, karena pelayanan yang diberikan adalah, pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

“Memang jika terjadi keluhan, biasanya itu salah komunikasi atau masyarakat belum memiliki BPJS, dia ngotot mau minta diperlakukan pelayanan seperti BPJS," ungkapnya.?

Dalam rangka meningkatkan SDM dan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya telah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kabupaten Sekadau mendapat dua orang dokter spesialis, yakni dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis kandungan. 

"Kehadiran dokter spesialis ini untuk menjawab kekurangan dokter spesialis di RSUD Sekadau. Dengan dua tambahan dokter spesialis tersebut, RSUD Sekadau memiliki 10 tenaga spesialis," ujarnya. (akh/eko/jul/lis)

Kepala Daerah Janji Penuhi


Para kepala daerah menanggapi masih minimnya pembangunan kesehatan dan fasilitas di Kalbar, serta pembangunan bidang kesehatan kedepannya di Kalbar. 
Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan, program kesehatan yang diharapkan adalah, upaya peningkatan IPM bidang kesehatan.

"Tentunya terkait dengan IPM bidang kesehatan, menekan kematian ibu dan anak, pelayanan kesehatan hadirnya bidan dan dekat dengan masyarakat, Puskesmas dan pelayanan kesehatan yang makin profesional," katanya, kemarin.

Kesulitan atau kendala pelayanan kesehatan yang selama ini dialami oleh Kabupaten Sambas kata Atbah, disebabkan kondisi infrastruktur. 

"Infrastruktur kita masih sangat terbatas, dengan luas yang berkali-kali lebih besar dibanding Pontianak, persoalan kita di Sambas terkait kesehatan adalah pada infrastruktur. Ini membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak tepat waktu," ujarnya.

Menurut warga Sambas, Abbas, dirinya mendambakan pelayanan kesehatan yang tidak berbelit. "Persoalan kesehatan saat ini adalah, munculnya terlalu banyak rentang birokrasi, kita mau berobat bukan mau bikin SIM atau surat lainnya," kata dia.

Karena itu, dia mendambakan seorang gubernur yang bisa membangun sistem yang bisa memangkas birokrasi tersebut, sehingga pelayanan kesehatan cepat didapatkan oleh masyarakat.

"Iya memang untuk gawat darurat langsung dilayani, tapi mereka yang datang ke Puskesmas atau yang rujukan itu harus mengantri terlalu lama. Carilah solusinya oleh gubernur baru," ujarnya. 

Terpisah, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero mengatakan, untuk membangun Kapuas Hulu tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari APBD saja, karena jumlahnya terbatas. 

Ia menegaskan, dalam membangun harus melihat sumber-sumber pendanaan lain, seperti bantuan pembangunan dana dari provinsi dan pusat.

"Saat ini kita memasuki tahun politik, kita berhak meminta pembangunan kepada mereka, jika kita merasa pernah berbuat untuk mereka," katanya.

Ditegaskannya, dalam memilih pemimpin hendaknya memilih orang yang berkomitmen dalam membangun daerah. Tidak pilih pemimpin berdasarkan suku dan agama.

"Kita ini berbicara dalam kontek politik bukan yang lain. Terkadang pada saat mau maju agama ditonjolkan, suku ditonjolkan, namun setelah itu selesai," katanya. (noi/sap/lis)