KPAID Kalbar: UU Perlindungan Anak dan UU KPU Tak Sinkron

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 218

KPAID Kalbar: UU Perlindungan Anak dan UU KPU Tak Sinkron
Logo KPAI (net)
PONTIANAK, SP - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalimantan Barat, menilai Undang-undang Perlindungan Anak dengan Undang-undang Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait usia yang dikategorikan seseorang dikatakan  anak-anak, tidak sinkron.

"Ada perbedaan usia pada Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang KPU," ujar Komisioner KPAID Kalbar, Alik Rosyad, Jumat (12/1).

Dia menjelaskan pada UU Perlindungan Anak, yang masuk usia anak yakni di bawah 18 tahun atau yang belum berusia 18 tahun, sedangkan pada UU KPU, yang memiliki hak suara mulai dari usia 17 tahun ke atas atau belum berusia 17 tahun namun sudah menikah.

"Artinya masih tidak sinkron UU tentang usia anak ini. Ketika seseorang berusia 17 tahun setengah kemudian dia terlibat dalam politik praktis, ketika menggunakan UU Perlindungan Anak, dia melanggar, namun jika menggunakan UU KPU, dia mempunyai hak. Nah ini yang perlu disamakan persepsinya," ujarnya.

Kendati demikian, ia meminta kepada semua pihak tidak mengeksploitasi anak untuk terlibat dalam hal politik, seperti mencoret-coret tubuh anak, memberikan atribut-atribut untuk kampanye politik. (jek)