Imbauan Pembatalan Acara PKS, Panwaslu Singkawang Jelaskan Larangan Dalam Pemilihan

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 410

Imbauan Pembatalan Acara PKS, Panwaslu Singkawang Jelaskan Larangan Dalam Pemilihan
Ketua Panwaslu Kota Singkawang, Zulita (kiri), saat meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat acara PKS, Minggu besok. (ist)
PONTIANAK, SP - Di samping memberikan imbauan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membatalkan acara yang melibatkan pasangan bakal calon (pasbalon) Pilgub Kalbar 2018, Panwaslu Kota Singkawang juga menyosialisasikan aturan tentang pemilihan kepala daerah.

Dalam surat imbauan yang didapat Suara Pemred melalui Bawaslu Kalbar, Sabtu (13/1), Ketua Panwaslu Kota Singkawang, Zulita, menjelaskan UU No 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-Undang.

Dalam Pasal 73, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi, dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Dilanjutkan Zulita, dijelaskan juga dalam Peraturan Bawalsu No 13/2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada Pasal 13, objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (umr)