Kestabilan Harga Beras, DPRD Kalbar Beda Pandangan dengan Pemerintah

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 191

Kestabilan Harga Beras, DPRD Kalbar Beda Pandangan dengan Pemerintah
Anggota Komisi II DPRD Kalbar, Kadri. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Guna menstabilkan harga beras di pasaran supaya tidak terjadi permainan harga jual di tingkat distributor dan pedagang, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menggulirkan program bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra) di sejumlah provinsi.

Di Kalbar, program bantuan rastra yang didistribusikan secara gratis kepada warga penerima manfaat, baru saja dilaunching hari ini, Kamis (18/1) pagi, dan dimulai dari Kota Pontianak.

Langkah pemerintah memberikan beras gratis kepada masyarakat dalam rangka menekan potensi permainan harga di tingkat penjual, dinilai sebagai strategi tidak tepat sasaran oleh Komisi II DPRD Provinsi.

"Pemberian beras gratis itu bukan langkah yang tepat. Harusnya, pemerintah bisa melakukan pengawasan yang intensif di tingkat pasar," kata Anggota Komisi II DPRD Kalbar, Kadri, kepada Suara Pemred, Kamis (18/1).

Ia mengatakan, pengawasan yang intensif serta tindakan tegas oleh lembaga berwenang terhadap pialang beras, sesungguhnya upaya paling tepat.

Apalagi, sambung politisi PKB ini, sudah ada satuan tugas (Satgas) yang memang berwenang menindak jika ditemukan adanya dugaan permainan dari oknum pedagang maupun distributor.

Lebih lanjut, intervensi pemerintah menyalurkan bantuan ini bisa memunculkan rasa iri dari warga lain yang tidak mendapat jatah bantuan.

Meski belum teragendakan, ujar Kadri, Komisi II dalam waktu ke depan bisa saja mengagendakan pertemuan dengan instansi terkait guna membahas persoalan beras di Kalbar. (umr)