Tekan Permainan Harga Beras, 221.074 Keluarga Akan Terima Pangan Nontunai

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 173

Tekan Permainan Harga Beras, 221.074 Keluarga Akan Terima Pangan Nontunai
LAUNCHING - Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie, melaunching program bansos rastra dan bantuan non tunai di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (18/1) pagi. (SP/Umar)
Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie
"2.200 ton per bulan itu, tanpa biaya jadi berbentuk bansos diserahkan langsung, itu akan pasti menstabilkan harga di Kalbar. Jadi kalau orang-orang mau coba-coba bermain harga, tidak akan berhasil"

PONTIANAK, SP - Sebanyak 221.074 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kalbar akan menerima bantuan sosial (Bansos) berupa beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Program ini baru saja diluncurkan di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (17/1).

Kepala Dinas Sosial Kalbar Yuline Marhaeni mengatakan, ini merupakan program dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Leading sector-nya dari Kemensos, memberikan bantuan melewati Bulog untuk memberikan kepada keluarga penerima manfaat," ujarnya.

Program bansos rastra dan bantuan pangan non tunai ini dimulai Januari hingga Desember 2018 mendatang. Sebanyak 2.201,740 ton beras per bulannya akan disalurkan ke 14 kabupaten/kota. Per daerah, masing-masing dialokasikan untuk 221.074 warga penerima manfaat.

"Hari ini launching-nya khusus di Kota Pontianak. Nanti yang di kabupaten/kota lain sudah mulai jalan dalam waktu empat hari ini," terang Marhaeni.

Ia menjelaskan, warga penerimaan manfaat progam adalah mereka yang sudah dilakukan pendataan mulai dari tingkat kecamatan.

"Jadi mereka sudah ada nama-namanya, jadi tinggal diserahkan kepada yang bersangkutan," pungkasnya. 

Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalbar, Sabaruddin Amrullah mengatakan, pihaknya akan mendistribusikan 2.201,740 ton beras per bulan hingga Desember 2018 mendatang.

"Dibagikan beras setiap bulan 10 kilogram bagi penerima manfaat," ujar Sabaruddin.

Program ini katanya adalah salah satu upaya pemerintah dalam menstabilkan harga beras yang saat ini terjadi kenaikan harga.

Selain dengan Dinas Sosial, dalam pendistribusian melibatkan Dinas Perdagangan baik di provinsi maupun masing-masing kabupaten/kota.

"Jadi diserahkan 10 kilogram (per penerima manfaat), tidak ada biaya," ujarnya.

Penerima bansos rastra adalah warga tidak mampu yang telah didata melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

Sabaruddin menambahkan, ketersediaan beras di Kalbar relatif aman hingga empat bulan ke depan. Kebutuhan itu dapat diatasi dengan stok beras yang ada saat ini sekitar 11 ribu ton.

"Ketahanan stok kami sampai empat bulan ke depan," ujarnya.

Selain dari yang sudah ada, ketersediaan beras di Bulog dengan menyerap dari produksi petani lokal.

"Mulai sekarang di lapangan sudah mulai menyerap produksi lokal," ungkapnya.

Ia memaparkan, daya serap Bulog Kalbar terhadap produksi beras lokal, terbilang cepat dibanding provinsi lain.

"Kami kemarin posisi Kalbar itu kita urutan kedua tercepat penyerapan," jelasnya.

Apabila nantinya stok yang tersedia saat ini dirasa kurang untuk kebutuhan daerah, tidak menutup kemungkinan mendatangkan dari luar.

"Kalau memang dirasa perlu (menambah stok), kita mendatangkan dari provinsi lain. Jadi stok kami aman sampai empat bulan ke depan," pungkasnya.

Sementara terkait langkah pemerintah pusat akan mengimpor beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Keputusan ini menurutnya dikarenakan stok beras dalam negeri kurang.


Tekan Harga


Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie secara tegas mengingatkan pedagang dan distributor untuk tidak mempermainkan harga beras.

"Kepada para pedagang khususnya distributor beras di Kalbar ini, tolong jangan dipermainkan harga pangan pokok rakyat," ujarnya.

Jika ditemukan, kata dia, pemerintah akan melakukan intervensi. Salah satunya, yakni dengan membagikan beras secara gratis kepada masyarakat.

"Kalau Anda main-mainkan harga, intervensi negara seperti hari ini. Kita bagikan 2.200 ton per bulan," katanya.

M Zeet mengungkapkan, harga beras untuk rakyat saat ini di kisaran Rp8 ribu sampai Rp12 ribu. Apabila masih didapati pedagang atau distributor menjual di atas harga itu, maka upaya menekan para pemain ini dengan cara bansos rastra.

"2.200 ton per bulan itu, tanpa biaya jadi berbentuk bansos diserahkan langsung, itu akan pasti menstabilkan harga di Kalbar. Jadi kalau orang-orang mau coba-coba bermain harga, tidak akan berhasil," terangnya.

"Kita tidak mau ada gejolak harga yang ekstrem di Kalbar," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa harga beras di Kalbar saat ini memang terjadi kenaikan, tapi tidak signifikan.

"Kenaikan sedikit itu memang masih dianggap wajar karena perubahan cuaca, jadi ekstrem. Namun kita yakin pada minggu ini ketika cuaca membaik, harga akan kembali stabil," katanya.

Dewan Kritik Program Beras Gratis


Langkah pemerintah memberikan beras gratis kepada masyarakat dalam rangka menekan potensi permainan harga di tingkat penjual, dinilai sebagai strategi tidak tepat sasaran oleh Komisi II DPRD Provinsi.

"Pemberian beras gratis itu bukan langkah yang tepat. Harusnya, pemerintah bisa melakukan pengawasan yang intensif di tingkat pasar," kata Anggota Komisi II DPRD Kalbar, Kadri, kepada Suara Pemred, Kamis (18/1).

Ia mengatakan, pengawasan yang intensif serta tindakan tegas oleh lembaga berwenang terhadap pialang beras, sesungguhnya upaya paling tepat.

Apalagi, sambung politisi PKB ini, sudah ada satuan tugas (Satgas) yang memang berwenang menindak jika ditemukan adanya dugaan permainan dari oknum pedagang maupun distributor.

"Kita kan sudah ada Satgas Pangan, harusnya intervensi konkret melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas kepada pemain beras," sarannya.

Lebih lanjut, intervensi pemerintah menyalurkan bantuan ini bisa memunculkan rasa iri dari warga lain yang tidak mendapat jatah bantuan.

"Apalagi bantuan ini terbatas untuk sekian orang yang tidak mampu. Kan orang tidak mampu atau kurang mampu di Kalbar ini cukup besar jumlahnya," kata dia.

Demikian pula, tuturnya, intervensi ini juga secara tidak langsung akan menjadi semacam peringatan yang membuat takut bagi pedagang yang sebetulnya hanya ingin mendapatkan untung kecil.

"Ada baiknya, pihak terkait mengkomunikasikan ini dengan pedagang dan distributor. Agar tidak ada miskomunikasi, sehingga nantinya pedagang bisa memahami apa yang dimaksud pemerintah," katanya.

Meski belum teragendakan, ujar Kadri, Komisi II dalam waktu ke depan bisa saja mengagendakan pertemuan dengan instansi terkait guna membahas persoalan beras di Kalbar.

"Mungkin ada nanti, karena kita akan Musrenbang, kawan-kawan belum menyusun agenda," pungkasnya. (umr/ind)

Komentar