PLN Giring Warga Migrasi ke Prabayar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 757

PLN Giring Warga Migrasi ke Prabayar
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Suriansyah, Wakil Ketua DPRD KalBar
"Perubahan pascabayar menjadi prabayar masih dianggap membebani masyarakat dan lebih mahal, karena ada biaya yang tidak sepenuhnya masuk menjadi kuota listik,"

Burhanudin Haris, LPKL Kalbar
“Hak konsumen memperoleh informasi secara benar dan jujur, sekarang ini belum diperoleh konsumen karena masih adanya keluhan masyarakat mengenai harga token,”

PONTIANAK, SP – Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggiring warga supaya segera bisa beralih ke listrik prabayar. Alasannya, hal itu memudahkan bagi pengguna untuk mengurus seberapa besar listrik yang mereka butuhkan.

Seorang warga yang telah beralih dari listrik pascabayar ke prabayar, Yapdah, warga Jalan Imam Bonjol, mengatakan bahwa perbedaannya yang jelas antara dua sistem itu pada mekanisme pembayaran. 

Jika pascabayar, pelanggan menggunakan dahulu, baru membayar di gerai-gerai yang tersedia atau dapat langsung ke PLN. Sementara pada prabayar, pelanggan harus membeli dahulu voucher listrik, agar dapat digunakan.

Berkaitan dengan keuntungan, dia menuturkan bahwa hal itu relatif. Sebab, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Kalau pakai meteran lama dulu kan kita bisa nunggak sampai berapa bulan tak masalah, makai berapa pun tak masalah asal tidak ada kelebihan beban. Meteran yang baru ini kalau habis, kan otomatis mati listrik kita,” tutur Molyadi.

Kelebihan pada meteran listrik prabayar, tidak ada sesuatu yang lebih. Hal yang sering membuat jengkel yaitu, suara peringatan meteran prabayar.

“Bunyi alarm itu kalau dah mau habis, kita pun biasanya sibuk, jadi nunggu besok-besok baru isi. Tahu-tahu kadang tengah malam mati,” ujarnya.

Secara umum, lebih untung menggunakan meteran listrik pascabayar, karena tidak takut harus kehabisan voucher.

Saat menggunakan listrik pascabayar, biaya listrik yang harus dibayarkan per bulan hanya rata-rata Rp80 ribu hingga Rp100 ribu saja dengan daya listrik 450 VA. Sementara pada listrik prabayar, saat ini dirinya harus membayar rata-rata per bulan mencapai Rp200 ribu dengan daya 1.300 VA.

Dirinya mengaku lebih puas menggunakan pascabayar ketimbang prabayar, dikarenakan terasa lebih mahal menggunakan prabayar.

“Puas meteran lama lah. Kalau bisa meteran baru ini diganti mau ganti lah,” imbuhnya.

Untuk melakukan pengisian pada listrik prabayar, ia tidak mengalami kesulitan. Sebab, ada beberapa mini market dan gerai-gerai telah tersedia tempat pembelian listrik voucher.

Dia berharap, iuran listrik yang ada saat ini bisa lebih murah atau tidak dinaikkan lagi, agar masyarakat yang dari kalangan rendah, dapat terjangkau dan tidak menjadi beban.

“Kalau voucher ini kan kalau besar pemakaiannya memang sakitlah. Jadi, kalau bisa tak pakai voucher, ya janganlah. Kalau pakai voucher ini kan orang kaya,” tuturnya. 

Pemberdayaan Konsumen


Terkait permasalahan listrik di Kalbar yang dikeluhkan oleh konsumen, Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalbar, Burhanudin Haris, menyampaikan bahwa masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan antara konsumen dan PLN.

Salah satunya yaitu pada pelanggan listrik pascabayar. Masih adanya kesalahan pencatatan meteran listrik yang dilakukan oleh petugas pihak ketiga atau petugas yang bekerja dibawah vendor.

Dia mengaku pernah menangani kasus serupa beberapa waktu yang lalu. Petugas pencatat meteran listrik dari vendor melakukan estimasi yang dibawah angka pemakaian. Hal itu mengakibatkan munculkan tagihan susulan bagi pelanggan setelah menumpuk sekian lama.

“Padahal itu seringkali muncul masalah karena begitu ada tagihan susulan, itu konsumen biasanya merasa keberatan. Karena setiap bulan dia terima rekening hasil estimasi pascabayar,” ujarnya.

Akibat dari munculnya tagihan susulan tersebut, dapat menimbulkan masalah antara PLN dan konsumen. Padahal, hal itu diakibatkan oleh kesalahan pencatatan saja.

Pada kasus yang ditangani LPKL tersebut, pelanggan yang menggunakan daya meteran listrik 12.000 kWh, yang hingga tiga tahun tidak dilakukan pencatatan dengan estimasi pembayaran sekira Rp21 juta.

“Itu Rp21 juta sampai sekarang belum selesai. Saya menunggu juga beritanya dari pihak PLN,” tambahnya.

Jika dikaji berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen sudah memenuhi kewajibannya. Yaitu, menerima rekening pembayaran setiap bulan, namun karena kesalahan pencatatan tersebut muncul tagihan susulan yang menjadi masalah.

“Timbul kesalahan catatan meter itu, seharusnya menjadi tanggung jawab dari pihak pencatat,” jelas Burhan.

Jika berkaitan dengan permasalahan tersebut, PLN harus memiliki penanganan terhadap pihak vendor yang dalam hal ini melakukan pencatatan.

Sementara pada pelanggan listik prabayar (listrik pintar) yang menggunakan sistem token, hingga saat ini keluhan pelanggan yang diterimanya yaitu, terkait pembelian token yang tidak sesuai harga. Semisal pelanggan membeli listrik dengan harga Rp100 ribu, namun jumlah kWh listrik yang didapatkan pelanggan tidak mencapai Rp100 ribu.

“Yang dipertanyakan masyarakat kok belinya seratus ribu, yang diterima tidak sampai seratus ribu,” ujarnya.

Pihak PLN harus lebih intensif melakukan sosialisasi kepada pelanggan, agar menjadi lebih jelas bagi masyarakat.

Sementara menyangkut apakah migrasi penggunaan listrik pascabayar ke prabayar dapat menguntungkan pelanggan. Jika menurut kacamata pihak PLN, maka hal itu akan menguntungkan masyarakat. Namun jika dari kacamata konsumen, maka akan terlihat seperti pada kasus di atas.

Namun jika dari kacamata LPKL sendiri, dia mengatakan bahwa hal itu harus dilihat berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, terutama pada pasal 4c, yang berkaitan dengan hak konsumen. 

“Hak konsumen memperoleh informasi secara benar dan jujur, sekarang ini belum diperoleh konsumen karena masih adanya keluhan masyarakat mengenai harga token,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada PLN, sebelum menerapkan penggunaan listrik pintar secara menyeluruh, sebaiknya pihak PLN melakukan sosialisasi dengan gencar, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana mekanisme yang dimiliki oleh PLN.

Hal itu dapat dilakukan selain sosialisasi melalui media, juga bisa melalui focus group discussion (FGD) dan terjun langsung ke masyarakat. Siapa pun masyarakatnya, pasti ingin agar program tersebut dapat lebih efisien. 

Irit Miliaran


Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi berpandangan bahwa, konversi sistem listrik dari yang menggunakan meteran ke voucher, merupakan langkah tepat yang diambil pihak PLN, dan ditargetkan untuk direalisasikan tahun ini.

Penerapan sistem ini akan berdampak baik bagi PLN, dimana masalah tunggakan yang dialami PLN selama ini, bisa teratasi ke depannya.

"Kalau sistem (listrik) meteran sekarang, tunggakan PLN itu di Kalimantan Barat miliaran rupiah," ujarnya.

Ia mengungkapkan, persoalan kelistrikan ini terjadi lantaran masih banyaknya pelanggan menggunakan meteran yang menunggak. Bahkan, tunggakan itu menumpuk.

"Kalau dengan sistem meteran ini, bagi konsumen itu bisa terjadi namanya meteran tumpuk. Ini di laporan kami ada," katanya.

Agus menerangkan, meteran tumpuk ini terjadi biasanya lantaran ketidakcermatan, kelalaian, atau pun kesengajaan dari oknum petugas pencatat karena situasi tertentu.

"Misalnya rumah itu berpagar, ada anjing, banjir, atau si petugas lagi malas," ujarnya.

Jumlah meteran tumpuk itu kurang lebih lima ribuan setahun, di 14 kabupaten/kota “Itu puncak gunung es," ungkap dia.

Ia mengatakan, listrik voucher ini sesungguhnya sistem yang memudahkan bagi pihak PLN maupun konsumen. Pindahnya sistem ini, juga dapat menguntungkan PLN dalam anggaran yang dikeluarkan.

"Karena PLN tidak perlu mengadakan tender pencatatan meter. Selama ini kalau tidak salah lebih dari Rp32 miliar hanya untuk mencatat meteran," jelasnya. 

Tidak Memaksa


Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah mengharapkan, PLN tidak memaksakan masyarakat secara keseluruhan berpindah dari menggunakan listrik pascabayar menjadi prabayar atau listrik pintar, karena dianggap membebani masyarakat. Khususnya masyarakat pedesaan, terlebih masyarakat masih sangat memerlukan listrik pascabayar yang  digunakan. 

"Perubahan pascabayar menjadi prabayar masih dianggap membebani masyarakat dan lebih mahal, karena ada biaya yang tidak sepenuhnya masuk menjadi kuota listrik," kata Suriansyah. 

Menurut dia, PLN tidak harus serta merta mengganti listrik pascabayar menjadi listrik prabayar yabg sudah digunakan masyarakat pedesaan, terkecuali untuk pemasangan jaringan listrik baru, namun untuk diperkotaan dan sekitarnya diharapkan listrik prabayar ini dapat terpenuhi secara keseluruhan 

"PLN tidak perlu memaksakan masyarakat untuk pemindahan dari pascabayar menjadi prabayar, terkecuali untuk pemasangan baru," tuturnya 

Ia juga meminta kepada PLN untuk dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tidak memberikan beban biaya yang tidak diketahui oleh konsumen, sehingga memberatkan konsumen

"Selama ini PLN nampaknya terlalu egosentris, mereka anggap mereka bisa membuat keputusan seenaknya saja tanpa pernah berkomunikasi dengan DPRD mewakili masyarakat," ujarnya. (bls/jek/umr/rah/rud/lis)

Hindari Tunggakan Beralih Saja 

Manager PLN Area Singkawang, Sumarsono mengatakan, jumlah pelanggan PLN yang ada di Kota Singkawang, saat ini hingga 21 Januari 2018 ada sebanyak 227.679 pelanggan.

"Jumlah ini terdiri dari pelanggan pascabayar dan prabayar," kata Sumarsono, Senin (22/1).

Untuk pelanggan prabayar, katanya, ada sebanyak 92.520 pelanggan atau 40,63%. Sedangkan jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pascabayar ada sebanyak 135.159 pelanggan atau sekitar 59,37%.

Sementara angka tunggakan, sampai dengan akhir Desember 2017, khusus untuk Kota Singkawang ada sekitar Rp600-an juta. Tentunya ini merupakan angka yang cukup tinggi dan perlu penanganan yang intensif.

Untuk memudahkan pihaknya dalam penanganan tunggakan tersebut, dia mengimbau agar masyarakat Singkawang, bisa beralih menggunakan layanan listrik prabayar (listrik pintar), agar angka tunggakan itu bisa menurun.

Disamping itu, keuntungan dari listrik pintar (prabayar) juga akan mengajarkan pelanggan untuk lebih hemat listrik. "Karena dengan menggunakan listrik pintar, dimana kWh meteran yang terpasang adalah kWh meteran digital, sehingga pelanggan dapat menghitung dan melihat pemakaian listriknya secara real time dan transparan," ujarnya.

Dengan begitu, pelanggan juga dapat mengatur sendiri pemakaian listriknya dan menyesuaikan dengan anggaran belanja masing-masing. "Jadi tidak akan terjadi pembengkakan biaya rekening listrik dan melebihi anggaran belanja yang dimiliki," ungkapnya. (rud/lis)