Petahana Ganti Pejabat Daerah Bisa Dibatalkan Ikut Pemilihan

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 248

Petahana Ganti Pejabat Daerah Bisa Dibatalkan Ikut Pemilihan
Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawati. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Dalam Pilgub Kalbar 2018, ada empat bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang berstatus kepala daerah atau petahana, yakni Karolin sebagai Bupati Landak, Suryadman Gidot Bupati Bengkayang, Sutarmidji Wali Kota Pontianak, dan Norsan Bupati Mempawah.

Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawati, mengatakan karena berstatus petahana, maka ada larangan-larangan yang harus dipatuhi.

"Misalnya larangan melakukan penggantian pejabat (daerah)," disampaikannya saat bertemu Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji di Pendopo Gubernur belum lama ini.

Ia menjelaskan, berkenaan larangan petahana mengganti pejabat ini, sesungguhnya sudah berlaku sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

"Artinya kalau ditarik ke belakang, penetapan pasangan calon itu 12 Februari, maka enam bulannya adalah 12 Agustus 2017," katanya.

Dilanjutkan Umi, petahana boleh melakukan penggantian pejabat daerah di rentang waktu enam bulan itu, asalkan sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ia menuturkan, pihaknya sudah mengkomunikasikan hal ini ke pemerintah daerah agar larangan ini menjadi perhatian.

"Karena ini proses politik, nanti dampaknya akan sangat luas. Karena tentu masing-masing yang berkompetisi kalau bisa menjatuhkan dulu sebelum berlawan, tentu akan dicari upaya-upaya seperti itu," ujarnya.

"Karena sanksinya adalah pembatalan, ini juga akan berakibat terhadap situasi dan kondisi. Tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengingatkan," timpalnya.

Petahana yang mengganti pejabat daerah tanpa adanya surat izin dari Mendagri, maka sanksinya pembatalan sebagai calon. Sanksi ini, sesuai tertera dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye. (umr)