Rizieq: Kampus Asing Tak Bisa Ditolak

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 138

Rizieq: Kampus Asing Tak Bisa Ditolak
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Prof Rahmatullah Rizieq, Rektor Universitas Panca Bhakti
“Sekarang dunia semakin terbuka, sehingga hadirnya perguruan tinggi luar negeri merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Apalagi pemerintah sudah setuju,”

Markus Amid, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar
"Saya pikir ini tidak masalah, justru suatu terobosan baru di bidang pendidikan, agar anak-anak bangsa yang ingin mengenyam pendidikan berskala Internasional, memiliki pilihan perguruan tinggi  alternatif,"

PONTIANAK, SP
– Kemendikti mempersilakan perguruan tinggi asing beroperasional di Indonesia. Tahun ini bakal ada sekitar 5-10 kampus asing yang bakal buka di Indonesia. Syaratnya, harus bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia, lokasinya sudah ada, dan ada ketentuan program studi prioritas.

Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Panca Bhakti (UPB), Prof Rahmatullah Rizieq menyatakan bahwa, hal itu merupakan sebuah keniscayaan. “Sekarang dunia semakin terbuka, sehingga hadirnya perguruan tinggi luar negeri merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Apalagi pemerintah sudah setuju,” ujarnya, Selasa (6/2). 

Walaupun demikian, dia minta harus ada aturan tegas terhadap perguruan tinggi luar negeri tersebut. Misalnya, hanya boleh berdiri di ibukota negara. Tidak diperkenankan di daerah. 

"Kemudian hanya program studi tertentu yang tidak ada di Indonesia, yang boleh dibuka," katanya. 

Jika benar masuk ke Indonesia, tentu akan ada pengaruh pada perguruan tinggi swasta. Dalam hal ini, pihak swasta harus benar-benar berbenah untuk terus meningkatkan mutu. Tak lain agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi luar negeri tersebut. 

"Kalau tentang mahasiswa, masing-masing punya segmen sendiri-sendiri. Artinya, walaupun ada perguruan tinggi luar negeri, tidak semua alumni SMA bisa masuk ke sana, karena keterbatasan kemampuan maupun keterbatasan dana," jelasnya. 

Selama ini pun, UPB terus meningkatkan kualitas. Misalnya melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, baik eksternal melingkupi akreditasi, maupun internal. Selain itu, saat ini ada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan dari perguruan tinggi yang ada. 

"Standard ini mengatur standar minimal yang harus dipenuhi. Perguruan tinggi harus berusaha untuk melampaui standar minimal tersebut," katanya. 
Salah satu contoh, tentang dosen di mana syarat minimal harus berpendidikan Strata 2. Sebagian dosen perguruan tinggi sekarang malah sudah banyak yang berpendidikan S3. 

"Ini salah satu standar," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan, membuka peluang operasional perguruan tinggi asing di Indonesia dengan beberapa syarat.

"Kami memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi asing khususnya universitas unggulan dunia untuk beroperasi di Indonesia. Jangan sampai ini dibilang model penjajahan gaya baru, bukan begitu karena intinya kolaborasi," ujar Nasir, beberapa waktu lalu.

Perguruan tinggi asing, bisa beroperasional di Indonesia dengan syarat harus bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat, lokasinya sudah ada dan ada ketentuan program studi prioritas.

"Intinya adalah kolaborasi dengan perguruan tinggi kita. Perguruan tinggi asing ini masuk ke perguruan tinggi swasta, jadi tidak diatur oleh pemerintah," jelas dia.

Sementara untuk program studi prioritas adalah sains, teknologi, keinsinyuran, matematika, bisnis, teknologi, dan manajemen. 

"Paling tidak ada sekitar lima hingga sepuluh perguruan tinggi asing. Kami menargetkan bisa beroperasional pada pertengahan tahun ini," ujarnya.
Terobosan Baru  

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Markus Amid mendukung adanya sejumlah universitas asing yang sedang bersiap membuka perwakilan di Indonesia di tahun 2018 ini

"Saya pikir ini tidak masalah, justru suatu terobosan baru di bidang pendidikan, agar anak-anak bangsa yang ingin mengenyam pendidikan berskala Internasional, memiliki pilihan perguruan tinggi  alternatif," ujar Markus Amid ditemui di kantor DPRD Kalbar, Selasa (6/2). 

Menurutnya, cukup banyak putra-putri bangsa Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan tinggi keluar negeri, hanya saja terbentur dengan biaya dan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, hadirnya perguruan tinggi asing ke Indonesia, tentu membantu cita-cita dan keinginan putra-putri Indonesia.

"Misalnya kuliah di luar negeri membutuhkan biaya selama setahun Rp 100 juta. Jika sudah ada di Indonesia, tentu biayanya lebih ringan. Dan tentu juga kualitasnya sama, maka dari itu terobosan ini perlu kita apresiasi," terangnya.  

Dikatakan, hadirnya perguruan tinggi asing, tidak dianggap menjadi pengganggu bagi perguruan tinggi di Indonesia. Namun mesti menjadi motivasi bagi perguruan tinggi, untuk meningkatkan kualitas agar tidak kalah saing.  

Markus mengatakan, jika ada pihak yang berpandangan masuknya perguruan tinggi asing merupakan bentuk penjajahan masa kini, ditegaskannya pemahaman itu merupakan pemahaman yang salah. Pemerintah Indonesia tentunya memikirkan, agar Indonesia terus mengalami kemajuan terutama di bidang pendidikan.

"Pemerintah sangat berupaya untuk meningkatkan SDM di Indonesia, sehingga kedepannya bisa menjadi tenaga kerja ahli, di luar negeri bukan hanya menjadi buruh saja," kata dia.


Pro-Kontra


Terkait rencana akan dibukanya izin bagi perguruan tinggi-perguruan tinggi terbaik berskala internasional di Indonesia oleh Kemenristek Dikti, salah seorang pelajar SMK N 3 Pontianak, Muhammad Khairul Umam menyambut baik rencana kebijakan tersebut.

Dia mengatakan, dengan adanya kebijakan tersebut, akan memudahkan bagi para pelajar yang pada dasarnya ingin berkuliah keluar negeri.

“Bagus kalau diadain di sini. Kuliah tak perlu jauh-jauh kan. Jadinya di sini ada,” katanya.

Selain itu, kualitas yang dimiliki oleh perguruan tinggi luar negeri, tidak diragukan lagi kualitas dan kedisiplinannya. 

Terkait akan memilih apa jika dirinya melanjutkan ke perguruan tinggi, dia mengatakan masih belum menentukan pilihan pasti, ke mana akan melanjutkan.

Sementara itu, salah seorang mahasiswa Untan, Dewi Valentin mengatakan, lebih baik pemerintah fokus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di dalam negeri. 

Menurutnya, jika perguruan tinggi luar negeri yang lebih baik masuk ke Indonesia, maka ditakutkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia semakin terpuruk.

“Jadi itu orang yang mau melanjutkan jenjang pendidikannya, pasti lebih milih yang baik kualitasnya. Apalagi orang yang banyak uang,” tuturnya.

Mengenai rencana tersebut yang juga untuk memicu peningkatan kualitas pendidikan di dalam negeri, dia menuturkan bahwa jika pemerintah memang memiliki niat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak harus dengan mengundang perguruan tinggi asing untuk masuk ke Indonesia. Namun lebih fokus untuk pembenahan sistem pendidikan dan kemampuan pendidik.

“Kita kan bersaing juga ada kastanya. Kalau dia sekarang kualitasnya sudah jauh dari kita, kalau mau dibandingkan dengan universitas yang ada di Indonesia sekarang kan sangat jauh. Sudah sangat tidak memungkinkan lah,” imbuhnya.

Untuk peningkatan tersebut, salah satunya dapat dilakukan dengan menghadirkan tenaga pendidik dari luar negeri.

Jika rencana pemerintah tersebut terealisasi, serta jika memang dirinya akan melanjutkan jenjang pendidikan, maka akan tetap memilih perguruan tinggi dalam negeri.

“Lebih milih yang Indonesia lah, karena Indonesia lebih tahu apa yang dibutuhkan sama negaranya,” pungkasnya. (bls/jek/rah/lis)

Peluang Memajukan Pendidikan


Masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia, ditanggapi pengamat ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (Untan), Prof Dr Eddy Suratman.

Menurutnya, hal itu ada baik dan buruknya. “Baiknya itu adalah orang Indonesia lebih mudah untuk mendapatkan perguruan tinggi luar negeri terbaik, tanpa harus mereka pergi ke sana,” ujarnya.

Sekarang di Indonesia ada sekelompok elit masyarakat yang mempunyai kemampuan keuangan cukup, untuk mengirim anak-anak mereka sekolah di perguruan tinggi-perguruan tinggi luar negeri yang baik-baik itu, yang hebat-hebat. Mereka akan mengeluarkan uang yang besar untuk anak-anak mereka itu. 

“Dengan hadirnya perguruan tinggi yang baik itu di Indonesia, mereka gak perlu lagi mengirim kesana. Berarti ada sebagian uang yang harusnya dikeluarkan tidak jadi, itu baiknya,” ujarnya.

Baiknya yang kedua adalah, dia akan memicu kompetisi perguruan tinggi di dalam negeri. Kalau perguruan tinggi tidak berbenah, mereka akan kalah dengan perguruan tinggi asing itu. Maka biasanya akan terjadi percepatan peningkatan kualitas, karena dipaksa untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

Baik yang ketiga, tentu kita akan lebih mudah untuk mendapatkan keluaran perguruan tinggi, karena dibantu oleh perguruan tinggi asing itu, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

“Jadi revolusi industri ketiga yang tadi disebutkan oleh pak Nasir, kemungkinan bisa sejalan dengan keluaran perguruan tinggi,” ujarnya.

Kebaikan keempat, Indonesia bisa bekerja sama dengan mereka, sehingga kualitas perguruan tinggi Indonesia, pelan-pelan bisa diarahkan untuk setara dengan perguruan tinggi asing.

“Sejauh yang saya baca, perguruan tinggi asing yang diperbolehkan hanya terbatas, kemungkinan di 150 perguruan tinggi terbaik di dunia. Sementara ini malah di 30 besar dunia dulu yang boleh masuk,” ujarnya.

Sementara sisi buruknya adalah, bisa terjadi kekalahan saing antara perguruan tinggi dalam negeri. Jadi bisa saja orang-orang terbaik di Indonesia tidak bersekolah di perguruan tinggi terbaik Indonesia, tapi bisa memilih perguruan tinggi terbaik asing, karena sudah dekat.

Kemudian jika jumlah pendaftar ke perguruan tinggi asing tidak dibatasi, maka orang Indonesia yang tadinya bersekolah pada perguruan tinggi asing, maka akan bisa menjadi banyak sekali jumlahnya. Jika dikalikan jumlah SPP yang  harus dibayar dengan biaya-biaya lain, maka dapat juga terjadi uang yang dikeluarkan bisa menjadi besar dan masuk keluar.

Meskipun perguruan tinggi tersebut berada di Indonesia, namun aliran uang tersebut tetap mengalir ke luar negeri. Namun, sesuai dengan tantangan zaman saat ini, memang sudah sulit untuk membatasi masuknya perguruan tinggi asing. “Di Malaysia perguruan tinggi asing boleh, di Thailan juga boleh, begitu juga dengan di Singapura,” ujarnya.

Saat ini sudah memasuki era globalisasi, jadi sulit untuk dibendung masuknya, karena Indonesia akan tersingkir dari globalisasi ekonomi dunia, dan globalisasi pendidikan dunia, apabila membatasi hal itu.

Dalam hal ini, berkaitan dengan lulusan dari produk perguruan tinggi asing jika berada di Indonesia, maka akan sama saja seperti di luar negeri.

Karena perguruan tinggi asing tidak sembarangan membuka di negara lain. “Kita sebaiknya tidak GR, begitu pemerintah memberi izin mereka akan dengan serta merta masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Mereka mudah datang, mudah masuk ke Malaysia ke Singapura, karena mereka melihat masyarakatnya siap. Jika pun pemerintah mengundang, belum tentu juga pihak perguruan tinggi asing akan datang.

Perguruan tinggi asing tersebut akan menilai dahulu, apakah pangsa pasar di Indonesia ada atau tidak. Kualitas input bagus atau tidak, lingkungannya seperti apa, kemudian jika dibangun investasi di Indonesia, kira-kira aman atau tidak. Semua dipertimbangkan.

“Uang untuk membangun universitas itu uang yang besar. Jadi mereka akan berfikir dari banyak aspek,” ujarnya. 

Jika memang perguruan tinggi asing tersebut beroperasi di Indoneasia, maka perguruan tinggi negeri di Indonesia harus memaksa menaikan kualitasnya, bekerja lebih cepat. Tidak ada pilihan lain, kemudian bekerjasama dengan perguruan tinggi asing tersebut.

Dalam kompetisi dunia saat ini, namun dalam kompetisi tersebut sangat terbuka ruang untuk bekerja sama. Maka bekerja sama, lalu paksa diri untuk meningkatkan kualitas, belajar dari perguruan tinggi asing yang ada.

“Saya secara pribadi menerima program tersebut. Apa masalahnya, karena jika dibatasi, anak-anak kita juga akan pergi bersekolah keluar negeri jika memungkinkan,” ujarnya.

Jika dilihat saja dari Kota Pontianak, berapa banyak yang berada di Sarawak, Malaysia. (rah/lis)