Soal Percepatan Pemilikan Sertifikat Warga Bantaran Sungai, Heri Mustamin: Pemda Harus Lindungi Masyarakat

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 212

Soal Percepatan Pemilikan Sertifikat Warga Bantaran Sungai, Heri Mustamin: Pemda Harus Lindungi Masyarakat
Ilustrasi sertifikat. (net)
PONTIANAK, SP - Soal percepatan pemilikan sertifikat warga bantaran sungai Kapuas, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Heri Mustamin mengingatkan pemerintah daerah punya kewajiban untuk melindungi warganya.

Tapi memang masalah di sana cukup kompleks. Di mana jika dilihat dasar kepemilikan tanah, banyak asal-usul tanah yang tidak jelas. Masalah itu katanya barangkali juga dialami Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Wakil rakyat daerah pemilihan Pontianak Timur ini mengungkapkan, selama ini warga yang tinggal di bantaran sungai merasa tanah tersebut miliknya. Tapi memang status tanahnya tidak jelas. Wali Kota Pontianak, Sutarmidji sempat berwacana akan memberi sertifikat dengan Hak Guna Bangunan (HGB), namun menurutnya HGB punya jangka waktu tertentu.

"Soal kepemilikan tanah ini memang pemerintah harus turun tangan, walaupun BPN ini kan bukan otonomi kita, sebagai pemimpin di daerah bertanggung jawab akan hal itu," katanya Rabu (7/2).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan sesuai aturan, kepala daerah atau pemerintah daerah harus melindungi masyarakat di tempat mereka memimpin. Salah satunya dalam bentuk sertifikat lahan. Dia tidak ingin wacana ini sebatas retorika. Harus ada solusi yang dicarikan pemerintah. Pemberian HGB tadi menurutnya cukup baik.

Masalah sertifikat lahan dikatakan Heri bukan hanya terjadi di Pontianak, tapi seluruh Indonesia. Namun yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dididik bahwa sertifikat tanah merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Apalagi saat ini, banyak lahan sudah dimiliki pemodal.

"Saya juga sekali lagi mengimbau kepada Pemkot sesegera mungkin mendata aset yang berkaitan dengan penyerahan aset dari pusat atau provinsi ke kota. Kan banyak ini, di Pontianak Timur masih ada aset-aset Pemkot yang belum terdata dengan baik," pungkasnya. (bls)