Menteri Agama Wacanakan Zakat PNS, Ini Kata Sutarmidji

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 529

Menteri Agama Wacanakan Zakat PNS, Ini Kata Sutarmidji
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. (SP/Balasa)
PONTIANAK, SP - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan untuk menerapkan zakat, tentu harus dilihat apakah sudah cukup nisabnya. Jika belum cukup nisab, maka itu bukan zakat. Itu pun harus harta yang sudah satu tahun minimal, atau sudah menjadi hak selama satu tahun.

"Mengapa tidak digalakkan infaq dan sadakah, itu lebih pas dibandingkan kita memaksakan dengan zakat. Saya rasa yang paling pas menurut hukum agama itu infaq sadakah bukan zakat potong gaji dan lain sebagainya," katanya Kamis (8/2).

Untuk yang satu itu, Sutarmidji berujar Pemkot Pontianak sudah sering menerapkan. Dia menjelaskan uang honornya biasa dipotong 50 persen atau 25 persen. Sementara Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono sempat pula dipotong 20 persen.

"Bahkan tidak hanya itu, Persipon dan masjid pernah kita biayai lewat infaq dan sedekah. Kegiatan sosial keagamaan kita biayai tapi dikelola bagian sosial," imbuhnya.

Bukan hanya itu, dalam pembangunan Masjid Raya Mujahidin, para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ikut membiayai sampai Rp1 Miliar. Uang itu didapat dari infaq dan sadakah para ASN.

"Wacana ini masih akan ada setuju dan tidak setuju karena syarat zakat mal, itu hisabnya harus sudah dimiliki satu tahun. Tapi tidak tahu kalau tafsiran-tafsiran lain, tapi tafsir yang saya pelajari begitu. Infaq sedekah tidak boleh ditentukan besarannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menekankan rencana zakat yang akan dihimpun dari 2,5 persen gaji ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dia sempat berujar bahwa sifatnya bukan kewajiban, tapi sukarela.

"Digaris bawahi nggak ada kewajiban, tapi yang ada pemerintah memfasilitasi khususnya ASN muslim menyisihkan pendapatannya untuk menunaikan ibadah membayar zakat," ujar Lukman di kantor Kementerian Agama Jakarta pada kemarin. (bls)