Resmi, Tiga Paslon Ditetapkan untuk Pilgub Kalbar

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 566

Resmi, Tiga Paslon Ditetapkan untuk Pilgub Kalbar
Penetapan Paslon Pilgub Kalbar, Senin (12/2). (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Tiga bakal pasangan calon (bapaslon), Karol-Gidot, Midji-Norsan, dan Milton-Boyman, telah resmi menyandang status sebagai pasangan calon (paslon) dalam Pilgub Kalbar 2018.

Masing-masing kandidat resmi menjadi paslon setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar mengumumkan hasil penetapan paslon yang dikemas dalam rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Provinsi, Jalan Subarkah, Pontianak, Senin (12/2) pagi.

Setelah ditetapkan, Selasa (13/2), ketiganya masih akan mengikuti tahapan pencabutan undi nomor urut, dan dilanjutkan dengan dengan masa kampanye yang dimulai pada 15 Februari sampai dengan 23 Juni.

Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawaty, mengatakan usai ditetapkan sebagai paslon, para kontestan harus mengikuti aturan yang berkenaan dengan paslon. Antara lain aturan yang mengatur tentang kampanye dan larangannya.

"Ketika jadwal kampanye sudah ditetapkan, nah maka mulai hari ini mereka itu harus mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh," ujarnya kepada awak media.

Ia menyebutkan, paslon tidak diperkenankan beriklan di media. Namun, media diperbolehkan memberitakan paslon asalkan berimbang antar masing-masing paslon.

"Kalau pemberitaan, lain hal ya. Pemberitaan kan harus adil dan berimbang," terang Umi.

Dari tiga paslon ada dua pasangan yang berstatus petahana. Karol-Gidot masing-masing sebagai Bupati Landak dan Bengkayang, dan Midji-Norsan selaku Wali Kota Pontianak dan Bupati Mempawah.

"Maka mereka harus cuti selama masa kampanye. Dari tanggal 15 Februari sampai 23 Juni nanti, mereka tidak boleh mendapatkan fasilitas negara, jelas Umi.

Apabila nantinya ada petahana yang terbukti melanggar aturan ini, maka tidak segan-segan KPU akan memberikan sanksi berat.

"Sanksinya berat, pembatalan ini. Pembatalan sebagai pasangan calon. Surat cutinya sudah pada masuk ini," tegasnya.

Umi mengungkapkan, bahwa surat cuti petahana sudah diserahkan ke KPU. Surat cuti petahana wali kota atau bupati, dikeluarkan oleh guberbur atau Pj gubernur atas nama Mendagri. Sementara yang berstatus gubernur, dikeluarkan oleh Mendagri atas nama Presiden.

"Untuk empat pasangan calon, saya terakhir yang belum mendapatkan informasi ini pak Ria Norsan. Kalau Sutarmidji, Karol dan Gidot sudah," katanya.

Adapun sanksi diskualifikasi sebagai paslon, tidak cuma petahana menggunakan fasilitas negara ataupun berkegiatan atas nama kepala daerah selama masa kampanye.

"Oh banyak, banyak sekali ya. Misalnya begini, terkait money politic kalau terbukti. Kemudian misalnya nanti pada masa kampanye, misalnya setelah masa kampanye dia tidak melaporkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Ini juga bisa membatalkan," ungkapnya.

"Tentu kita tidak berharap lah ada pembatalan. Harapannya pasangan calon ini juga patuh terhadap aturan yang sudah ada. Dan besok kan kami juga akan sosialisasi lebih detil bersama-sama dengan tim pasangan calon," jelas Umi.

Untuk rincian maksimal dana kampanye masing-masing paslon yang boleh dikeluarkan, baru akan dibahas besok, Selasa (13/2), oleh KPU dengan tim paslon.

"Sumber dana kampanye itu ini kan dari partai politik semuanya yang diusulkan oelh pasangan calon. Boleh dari partai politik, boleh dari calon yang bersangkutan, kemudian boleh dari perseorangan, dari badan hukum juga. Tapi ada ketentuan jumlah maksimalnya," terangnya.

"Kalau dari perseorang itu tidak boleh lebih dari Rp75 juta, itu kumulatif selama masa kampanye. Kalau dari badan hukum, Rp750 juta, itu kumulatif juga, paling banyak, tidak boleh lebih dari itu. Nah secara keseluruhan nanti, kalau pasangan calon memang tidak dibatasi. Tapi secara keseluruhan nanti, ketika mereka melaporkan dana kampanye ke KPU, tidak boleh belanja kampanyenya melebihi belanja kampanye maksimal yang sudah ditetapkan," jelas Umi.

Jika melebih dana kampanye melebihi dari jumlah maksimal, Umi mengatakan akan berdampak pada pembatalan.

"Satu hari setelah masa kampanye, tanggal 24 Juni. Kalau tanggal 14 (Februari) itu, dia menyerahkan laporan awal dana kampanye," pungkas dia. (umr)