Rumah Sakit Diminta Tidak Diskriminasi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 475

Rumah Sakit Diminta Tidak Diskriminasi
Ilustrasi. Net
PONTIANAK, SP - Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno meminta pihak rumah sakit yang ada di Kalbar, baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah untuk tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kesehatan.

"Jika kita perhatikan, selama ini ada perlakukan diskriminasi (pilah-pilih) serta membeda-bedakan pasien dalam pelayanan rumah sakit yang ada di Kalbar," ujarnya 

Martinus mengatakan, banyak keluhan warga mengenai pelayanan kesehatan di rumah sakit. Masih banyak pasien yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Hal itu  menjadi sorotan pihaknya.

Untuk itu ia meminta agar pihak rumah sakit harus melayani pasien dengan baik, tidak ada membeda-bedakan  dan mengutamakan pasian yang masuk ke rumah sakit dalam keadaan darurat. 

"Selama ini masih ada kesan setengah hati dari pengurus rumah sakitnya apa lagi pasien yang tidak mampu," tegasnya 

Ia mencontohkan adanya tindakan diskriminasi di dunia kesehatan yang dilakukana pihak rumah sakit terhadap pasien, yakni pelayanan cepat bagi pasien kaya. Sebaliknya pasien yang kurang mampu (miskin) terkesan lamban diurus. 

"Bagaimana membangun sektor kesehatan lebih baik kalau sikap kerja tenaga kesehatannya begitu," jelasnya. 

Ditambahkan politisi dari fraksi PDIP ini,  kejadian tersebut telah sudah berulang kali terjadi di rumah sakit yang ada di Indonesia. 

"Kalau orang bawa kartu BPJS atau Jamkesmas, petugas lemah mengurusnya. Kalau pasien yang banyak duit, lancar mereka," ungkapnya. 

Kalau hal ini terjadi secara terus menerus, maka akan menciptakan stigma negatif. 

“Mau jadi apa provinsi ini kalau punya tenaga seperti itu. Mesti ada revolusi mental di dunia kesehatan Kalbar," kata dia. 

Apabila tidak ada ketegasan dari dinas terkait, maka tidak ada efek jera, sehingga para oknum terus berbuat semena-mena. 

"Selain sanksi tegas perlu pembinaan juga. Bagi yang sudah berkerja dengan sungguh-sungguh perlu diberi reward, supaya mendorong yang malas kerja," jelasnya. 

Martinus berharap dinas terkait tidak takut bertindak tegas. Karena regulasi sudah mengatur secara gamblang. 

"Kalau tidak melaksanakan tugas bisa disanksi sampai pemecatan," tuturnya. 

Dinas kesehatan juga dipandang perlu cekatan dalam melobi dana pusat.  Pimpinan SKPD harus jeli dan proaktif mencari dana tambahan supaya bisa mengatasi permasalahan minumnya sarana dan prasarana. (jek/ind)