KPU Belum Terima Surat Cuti Ria Norsan

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 187

KPU Belum Terima Surat Cuti Ria Norsan
PASLON – Calon Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Karolin Margret Natasa, Milton Crosby foto bersama usai penetapan menjadi pasangan calon (Paslon) Pilkada 2018 di Kantor KPU Kalbar, Senin (12/2). (SP/Umar)
PONTIANAK, SP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar menetapkan tiga bakal pasangan calon (Bapaslon) menjadi pasangan calon (Paslon) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar 2018.

Ketiga Bapaslon yang ditetapkan menjadi Paslon adalah Karolin Margret Natasa-Suryatman Gidot, Sutamidji-Ria Norsan, Milton Crosby-Boyman Harun. Penetapan digelar di Kantor KPU Kalbar, Senin (12/2).

Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawati, mengatakan usai ditetapkan sebagai Paslon, para kontestan harus mengikuti aturan yang berkenaan dengan Paslon. Antara lain aturan yang mengatur tentang kampanye dan larangannya.

"Ketika jadwal kampanye sudah ditetapkan, maka mulai hari ini, mereka harus mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh," ujarnya kepada awak media.

Ia menyebutkan, Paslon tidak diperkenankan beriklan di media. Namun, media diperbolehkan memberitakan paslon asalkan berimbang antar masing-masing paslon.

"Kalau pemberitaan, lain hal ya. Pemberitaan kan harus adil dan berimbang," terang Umi.

Dari tiga paslon, ada dua pasangan yang berstatus petahana yakni Karolin-Gidot, masing-masing sebagai Bupati Landak dan Bengkayang, dan Sutamidji-Norsan selaku Wali Kota Pontianak dan Bupati Mempawah.

Terkait hal ini, Umi mengatakan mereka diwajibkan untuk cuti selama masa kampanye yang dimulai tanggal 15 Februari hingga 23 Juni.

“Selama masa cuti, mereka tidak boleh mendapatkan fasilitas negara,” jelas Umi.

Apabila nantinya ada petahana yang terbukti melanggar aturan ini, maka tidak segan-segan KPU akan memberikan sanksi berat.

"Sanksinya pembatalan. Pembatalan sebagai pasangan calon. Surat cutinya sudah pada masuk ini," tegasnya.

Umi mengungkapkan surat cuti petahana wali kota atau bupati, dikeluarkan oleh guberbur atau Pj gubernur atas nama Mendagri. Sementara yang berstatus gubernur, dikeluarkan oleh Mendagri atas nama Presiden.

"Untuk empat pasangan calon, saya terakhir yang belum mendapatkan informasi ini pak Ria Norsan. Kalau Sutarmidji, Karol dan Gidot sudah," katanya.

Adapun sanksi diskualifikasi sebagai paslon, tidak cuma petahana menggunakan fasilitas negara ataupun berkegiatan atas nama kepala daerah selama masa kampanye.

"Oh banyak, banyak sekali ya. Misalnya begini, terkait money politic kalau terbukti. Kemudian misalnya nanti pada masa kampanye, misalnya setelah masa kampanye dia tidak melaporkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Ini juga bisa membatalkan," ungkapnya.

Untuk rincian maksimal dana kampanye masing-masing paslon yang boleh dikeluarkan, baru akan dibahas besok, Selasa (13/2), oleh KPU dengan tim paslon.

"Sumber dana kampanye itu ini kan dari partai politik semuanya yang diusulkan oleh pasangan calon. Boleh dari partai politik, boleh dari calon yang bersangkutan, kemudian boleh dari perseorangan, dari badan hukum juga. Tapi ada ketentuan jumlah maksimalnya," terangnya.

Sedangkan bantuan dana dari perseorang tidak boleh lebih dari Rp75 juta. ketentuan ini kumulatif selama masa kampanye. Sedangkan dari badan hukum, bantuan maksimal sebesar Rp750 juta yang juga kumulatif selama masa kampanye.

“Nah secara keseluruhan nanti, kalau pasangan calon memang tidak dibatasi. Tapi secara keseluruhan, ketika mereka melaporkan dana kampanye ke KPU, tidak boleh belanja kampanyenya melebihi belanja kampanye maksimal yang sudah ditetapkan," jelas Umi.

Jika melebih dana kampanye melebihi dari jumlah maksimal, Umi mengatakan akan berdampak pada pembatalan.

"Satu hari setelah masa kampanye, tanggal 24 Juni. Kalau tanggal 14 itu, dia menyerahkan laporan awal dana kampanye," pungkas dia. (umr/jee)