KPU Tetapkan Calon Kepala Daerah

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 462

KPU Tetapkan Calon Kepala Daerah
Grafis (Suara Pemred / Koko)
PONTIANAK, SP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten/Kota, telah menetapkan pasangan calon pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Tahapan selanjutnya adalah, pelaksanaan cabut undi nomor urut yang dilaksanakan hari ini, Selasa (13/2). 

Tahun ini, ada lima wilayah kabupaten/kota dan satu tingkat gubernur yang melaksanakan Pilkada. Tiga bakal pasangan calon (BaPaslon), Karol-Gidot, Midji-Norsan, dan Milton-Boyman, telah resmi menyandang status sebagai pasangan calon (Paslon) dalam Pilgub Kalbar 2018.

Masing-masing kandidat resmi menjadi Paslon setelah KPU Provinsi Kalbar, mengumumkan hasil penetapan Paslon yang dikemas dalam rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Provinsi, Jalan Subarkah, Pontianak, Senin (12/2) pagi.

Setelah ditetapkan, Selasa (13/2), ketiganya masih akan mengikuti tahapan pencabutan undi nomor urut, dan dilanjutkan dengan dengan masa kampanye yang dimulai pada 15 Februari sampai dengan 23 Juni.

Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawaty mengatakan, usai ditetapkan sebagai Paslon, para kontestan harus mengikuti aturan yang berkenaan dengan Paslon. Antara lain aturan yang mengatur tentang kampanye dan larangannya.

"Ketika jadwal kampanye sudah ditetapkan, mulai hari ini mereka itu harus mengetahui, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh," ujarnya kepada awak media.

Ia menyebutkan, Paslon tidak diperkenankan beriklan di media. Namun, media diperbolehkan memberitakan Paslon asalkan berimbang antar masing-masing Paslon.

"Kalau pemberitaan, lain hal ya. Pemberitaan kan harus adil dan berimbang," terang Umi.

Dari tiga Paslon ada dua pasangan yang berstatus petahana. Karol-Gidot masing-masing sebagai Bupati Landak dan Bengkayang, dan Midji-Norsan selaku Wali Kota Pontianak dan Bupati Mempawah.

"Maka mereka harus cuti selama masa kampanye. Dari tanggal 15 Februari sampai 23 Juni nanti, mereka tidak boleh mendapatkan fasilitas negara,” jelas Umi.

Apabila nantinya ada petahana yang terbukti melanggar aturan ini, maka tidak segan-segan KPU akan memberikan sanksi berat. "Sanksinya berat, pembatalan ini. Pembatalan sebagai pasangan calon. Surat cutinya sudah pada masuk ini," tegasnya.

Umi mengungkapkan, bahwa surat cuti petahana sudah diserahkan ke KPU. Surat cuti petahana wali kota atau bupati, dikeluarkan oleh guberbur atau Pj gubernur atas nama Mendagri. Sementara yang berstatus gubernur, dikeluarkan oleh Mendagri atas nama Presiden.

"Untuk empat pasangan calon, saya terakhir yang belum mendapatkan informasi ini pak Ria Norsan. Kalau Sutarmidji, Karol dan Gidot sudah," katanya.

Ada pun sanksi diskualifikasi sebagai Paslon, tidak cuma petahana menggunakan fasilitas negara ataupun berkegiatan atas nama kepala daerah selama masa kampanye. Terkait money politic kalau terbukti. Setelah masa kampanye tidak melaporkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.

Rincian maksimal dana kampanye masing-masing Paslon yang boleh dikeluarkan, akan dibahas oleh KPU dengan tim Paslon, Selasa (13/2).


Sutarmidji-Norsan


Calon gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, perkara Pilkada yang harus diutamakan adalah program. Adu program tentu akan membawa pesta demokrasi yang damai dan berkompeten.

"Kita bicara pada kapasitas program, pertarungan nanti jangan dibawa ke SARA, tapi tawaran program," ucapnya.

Sutarmidji yakin bisa mengendalikan para konstituennya untuk berpolitik dengan damai. Tidak menggunakan kampanye hitam. 

Dia berujar, program pertama yang akan dia lakukan ketika terpilih, akan mengupayakan pemekaran Kapuas Raya. Semua untuk percepatan dalam pembangunan, percepatan dalam pelayanan, percepatan capaian kesejahteraan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), akan cepat dan berkembang. 

Tahun pertama kalau terpilih, akan membangun Kantor Gubernur dan DPRD Kapuas Raya. Setelah itu, menghadap Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan laporan bahwa, infrastruktur pemerintah Kapuas Raya sudah siap. Untuk biaya operasional dalam tiga tahun, dia pun siap memberikan.


Karol-Gidot


Usai ditetapkan, Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot, akan menunggu arahan dari penyelenggara Pemilu, karena masih ada sosialiasi berikutnya.

"Jadi nanti kita lihat dulu aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU, walapun kita juga sudah mempelajari PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Tetapi hal-hal teknis saya kira masih harus kita dengar dulu, arahan dari pihak KPU dan pihak keamanan," ujar Karolin.

Karol menuturkan, pihaknya siap mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku dalam Pilgub. Berkenaan politik cerdas, politik damai, dan komitmen tidak membawa isu SARA dalam Pilgub Kalbar, Karol menegaskan baik dirinya dan Gidot serta tim, siap mematuhi hal itu.

"Itu harus. Itu merupakan sesuatu yang memang wajib untuk dipatuhi oleh setiap pasangan calon, dan sanksiya sudah diatur. Sehingga hal ini tentu jangan sampai menjadi tafsir bebas,” ujarnya. 

Menyangkut komitmen Pilkada damai, Karol mengatakan bahwa, hal itu adalah harapan semua Paslon, tidak cuma dirinya. "Tidak ada pasangan calon yang menginginkan adanya keributan. Kami orang yang berharap bisa mendapatkan mandat secara konstitusional, untuk memimpin Kalimantan Barat," kata dia.

Terkait dengan hal penting yang akan dilakukan apabila terpilih nanti, Gidot menambahkan tentu saja yang dilakukan apa yang sudah menjadi visi, misi dan program yang sudah disampaikan sebelumnya. 


Milton-Boyman 


Setelah ditetapkan, Milton Crosby berkomitmen mewujudkan Pilgub Kalbar 2018 damai. Ia juga mengajak Paslon lainnya, bersama-sama mewujudkan itu.

"Mari bersama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban selama masa (Pilgub). Mulai dari penetapan, kampanye sampai pemilihan pada 27 Juni yang akan datang," ujarnya.

Ia mengharapkan, tidak ada provokasi dan intimidasi dalam pelaksanaan pemilihan. "Terutama yang menggunakan media sosial dan sebagainya. Kita tunjukkan program yang bisa diterima masyarakat," ucapnya.

"Milton-Boy berusaha untuk terus membangun Kalimantan Barat yang bersatu, yang maju, yang damai, yang adil," imbuhnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat, agar bisa bermedia sosial dengan baik. Jangan sampai ada ujaran kebencian, baik fitnah maupun isu yang menjurus pada SARA. 

"Kita tidak boleh (menggunakan) cara-cara lama, baik intimidasi, provokasi, hoaks dan sebagainya yang dapat merugikan persatuan. Kita cukup mennyampaikan program-program yang ada," kata dia.

Hal penting yang pertama kali akan dilakukan Milton-Boyman, apabila terpilih dalam Pilgub, yakni berkonsolidasi ke berbagai pihak. "Kita harus konsolidasi semua. Semua kelompok, semua golongan, semua masyarakat kita konsolidasi. Nah kalau di tataran birokras, kita akan konsolidasi. Kita akan review mana yang belum dikerjakan mana yang sudah," jelasnya.

Sesuai dengan visi dan misi, akan melanjutkan yang sudah ada. Yang belum tuntas, bakal diselesaikan. 


Paslon Pilwako


KPU Kota Pontianak mengumumkan hasil penetapan Paslon dalam Pilkada Kota Pontianak 2018 di Kantor KPU Kota Pontianak, Senin (12/2) siang. Tiga Paslon yaitu, Harry-Yandi, Edi-Bahasan, dan Satarudin-Alpian. 

"Hasil penelitian memenuhi syarat," kata Ketua KPU Kota Pontianak, Sujadi membacakan keputusan KPU Kota.

Untuk Paslon dari jalur perseorangan, Usmulyani-Wawan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Paslon, setelah hasil verifikasi faktual kedua dukungan perbaikan, tidak mencapai jumlah minimal yang telah disyaratkan.

"Maka hasil penelitian tidak memenuhi syarat," ujar Sujadi.

Dalam pengumuman hasil penetapan, tiga kandidat dari jalur gabungan parpol hadir didampingi pada pimpinan parpol pengusung.

Besok, Selasa (13/2), KPU Kota menjadwalkan pencabutan undi nomor urut Paslon. Rencananya akan digelar di Hotel Harris Pontianak, sekira pukul 09.00 WIB. 

Sementara itu, calon Wali Kota Pontianak, Harry Adrianto mengatakan, bila terpilih yang bakal dilakukan pertama kali adalah, pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini sangat penting kedepan untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan.

"Itu kita akan rumuskan dalam program jangka pendek dan menengah. Selain itu, kita akan mendorong masyarakat, pertumbuhan ekonomi harus dibangun. Mulai dari sektor ekonomi tradisional hingga modern," jelasnya. 

Ia menegaskan, Pilkada yang cerdas tidak menggunakan politik uang. Yang harus dikedepankan adalah, pemimpin yang benar-benar membela rakyat. Selain itu, pemimpin mesti bisa menjadi tauladan. 

Harry memastikan, baik dirinya dan pasangan calon wakil serta tim tidak akan membawa isu-isu yang menjurus kepada konflik dan perpecahan. "Kalau kami sangat berkomitmen dengan itu. Kita sudah instruksikan, agar Pilkada ini berjalan damai," terangnya. 

Calon lainnya, Edi Rusdi Kamtono berharap Pilkada serentak tidak menimbulkan disintegrasi bangsa, dan konstitusional. Dia mengajak para calon lain memikirkan bangsa ke depan, dan tidak hanya memikirkan sesaat. Indonesia punya anugerah dan terbentuk dari berbagai macam suku dan agama, inilah yang mempererat dan harus terus dijaga.

"Kalau empat pilar kebangsaan kita pegang, ini akan aman. Sehingga kepada masyarakat, kita harus mengedukasi, meliterasi, diajak jangan ikut memperkeruh suasana. Politik harus cerdas dan damai dengan adu program," katanya.

Dia sendiri menilai, masyarakat di Kota Pontianak sudah lebih realistis. Tahu mana yang benar dan tidak untuk dibawa ke ranah politik. Dan memilih berdasarkan program yang ditawarkan para calon. Pilkada katanya bukan hanya untuk para calon dan masyarakat yang hidup saat ini saja.

Jika terpilih, hal pertama yang akan dilakukan adalah, mengajak para calon yang lain dan masyarakat semuanya bergabung, untuk memikirkan dan membangun Kota Pontianak. Hal ini sesuai dengan visi misi yang dibawa dengan nama daerah kolaborasi.

Selain itu, memastikan target-target dalam 100 hari kerja akan jadi prioritas. Tidak hanya itu, keamanan dan harmonisasi Pontianak yang heterogen akan terus dipertahankan. 

"Karena masyarakat Kota Pontianak ini heterogen, koordinasi dengan semua pihak akan makin erat, untuk membuat rasa aman, dan aturan jadi hal yang utama," pungkasnya. 

Calon Wali Kota Pontianak, Satarudin mengungkapkan dengan adanya penetapan, tahapan yang dijalankan KPU sampai saat ini sudah terlaksana baik. 

"Kita optimis menang. Langkah selanjutnya, Pawaslu sudah mengirimkan surat, bahwa kami akan membersihkan atribut yang terpasang di jalan, khususnya pasangan saya dan Pak Alfian akan kami copot malam ini. Ini dari tim kami, tidak tahu yang lain," jelasnya.

Soal strategi yang akan dipakai nanti, dia merahasiakan. Politisi PDI Perjuangan ini hanya menegaskan bahwa kampanye harus dalam kondisi yang kondusif, damai, dan tidak terpancing isu yang menyesatkan. Pontianak harus tetap aman dan damai.

"Karena Pilkada ini adalah pestanya rakyat Pontianak, harus dengan riang gembira, tidak usah tegang-tegang, bawa santai jak," ungkapnya.

Ia menegskan, program pertama itu nanti setelah terpilih. Sekarang belum ada. Yang penting menang dulu Kubu Raya

KPU Kubu Raya menetapkan tiga Paslon bupati dan wakil bupati yang akan mengikuti pagelaran Pilkada Juni mendatang. Ketiganya adalah, Pasangan Muda Mahendra-Jiwo, Hamzah Tawil-Kohim dan Werry Syahrial-Nasir. 

Ketua KPU Kubu Raya, Gustiar mengatakan, cabut undi penetapan nomor urut akan dilakukan Selasa (13/2), di Hotel Gardenia, Kubu Raya. 

Pasca penetapan tiga Paslon, sejak itu ketiga Paslon diminta menertibakan semua alat peraga kampanye yang terpasang di jalan. KPU memberi tenggang waktu selama dua hari kepada semua Paslon untuk membenahi alat peraga kampanyenya. 

"Kita beri waktu sampai tanggal 14 Februari. Kalau masih ada yang tidak mengindahkan, maka akan kita surati. Kalau pun masih juga tidak dibersihkan, maka kita akan tertibkan secara paksa dan berkoordinasi dengan Pol PP Kubu Raya," tegasnya. 

Wery Syahrial ketika diwawancara mengatakan, pasca ditetapkannya sebagai Paslon, dirinya bersama tim akan bergerak dan bekerja keras, merebut hati masyarakat Kubu Raya. 

"Kami sangat siap berkompetisi di Pilkada Kubu Raya," tegasnya. 

Sejumlah program kerja pun siap ‘dijual’. "Kita siap menjadikan masyarakat sejahtera menuju desa yang mandiri. Memperkuat ekonomi kerakyatan menjadi prioritas kami," ujarnya.

Sementara pasangan Muda Mahendrawan menyatakan memiliki program kerja unggulan, untuk ditawarkan kepada masyarakat. Program unggulan pembangunan yang ditawarkan adalah, mempercepat pembangunan di semua bidang.

"Semunya harus simultan. Pembangunan jalan dan jembatan harus cepat. Pembangunan pendidikan dan kesehatan, irigasi pertaninan juga harus dipercepat. Tentu dalam mewujudkan hal itu maka harus ada teobosan-trobosan," katanya.

Terlepas dari itu, Paslon Muda-Jiwo turut mengajak agar Pilkada Kubu Raya berjalan aman damai dan tertib. Sebagai kandidat, Muda menyatakan komitmennya dalam mewujudkan Pilkada Kubu Raya yang aman dan damai.

Pasangan Hamzah Tawil-Kohim tak juga ketinggalan soal visi dan misi program kerja yang akan ditawarkan ke masyarakat Kuby Raya. "Kalau kami terpilih, kami akan meningkatkan infrastruktur yang ada di desa,"katanya. 

Selain itu, hasil Produksi UMKM juga menjadi perhatian Paslon Hamza Tawil-Kohim, untuk dikelola sehinga bisa di pasarkan di pasar-pasar retail, mau pun pasar-pasar moderen yang lebih besar. 

"UMKM masyarakat Kubu Raya ini sangat banyak. Sehingga ini perlu kita bina melalui dinas terkait. Kita berikan akses permodalan dam akses pemasarannya," ucapnya.

Paslon Hamzah Tawil-Kohim mengajak semua masyarakat, agar mengawal Pilkada Kubu Raya yang bermartabat dan berintegritas. "Kita ingin masyarakat Kubu Raya ini mengedepankan akhlak, toleramsi dan berbudaya," pungkasnya.


Pilkada Sanggau


Paolus Hadi-Yohanes Ontot (PH-YO) dan pasangan Yansen Akun Effendy-Fransiskus Ason (YAS), dinyatakan telah memenuhi syarat untuk maju di Pilkada Sanggau 2018. 
Ketua KPU Kabupaten Sanggau, Sekundus Ritih mengatakan, penetapan dalam rapat pleno terbuka ini didasari kelengkapan syarat yang diajukan, saat pendaftaran bakal calon dan dilakukan verifikasi. 

Kepada pasangan calon, Sekundus berharap mereka bisa bertanding secara fair dan tidak melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. “Bertandinglah secara fair, sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ditemui usai penetapan, calon bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh tim partai koalisi. “Tentu kita mengikuti aturan berkampanye sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode kita ikuti, apa yang sudah menjadi aturan,” katanya.

“Saya berpesan kepada masyarakat Sanggau, para memilih, kita cerdas dan tidak perlu kita ikut apa yang disampaikan (di media sosial), terutama isu-isu yang berkaitan dengan hoax. Mudah-mudahan rakyat semakin cerdas,” ucapnya.

PH menegaskan, ia tidak ingin merusak Sanggau yang sudah aman hanya karena Pilkada. Masyarakat adalah juri utama, untuk menentukan kemenangan masing-masing calon. 

“Nah, harapan saya mari kita jaga Sanggau yang saat ini betul-betul sudah aman. Hal-hal yang berkaitan dengan aturan kami harus paham,” ujarnya.

Sementara itu, calon bupati Sanggau, Yansen Akun Effendy menegaskan, besok (hari ini, red) akan dilanjutkan dengan cabut undi nomor urut. “Kami akan menjual produk kami, menjual visi misi tentang apa yang harus kami lakukan untuk Kabupaten Sanggau kedepan,” katanya.

Ia menegaskan, Pilkada harus dimaknai bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat. Rakyat yang menyelenggarakan, rakyat yang memilih secara langsung. “Karena itu siapa yang dipilih rakyat itulah sebagai pemenang,” ucapnya. (abd/ben/bls/ble/jek/jul/umr/rah/lis)

Polda Jamin Pilkada Aman


Terkait pengamanan Pilkada Kalbar 2018, pasca penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, Karo Ops Polda Kalbar, Kombes Pol Jayadi mengatakan bahwa, pihaknya telah menyiapkan teknis pengamanan sejak awal, sejak pentahapan Pilkada telah memasuki tahapan inti. Mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, hingga pada saat pemungutan suara.

“Kita sudah siapkan rencana pengamanannya, termasuk jumlah personel yang kita libatkan. Sehingga tahapan demi tahapan itu, memang sudah kita siapkan,” katanya, Senin (12/2).

Jumlah personel yang akan diterjunkan oleh Polda Kalimantan Barat secara keseluruhan yaitu berjumlah sekira 6.746 personel, hal itu dikarenakan jumlah keseluruhan personel Polda Kalbar yaitu berjumlah 10.421 personel.

“Nah yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Praja, itu 2/3 kekuatan,” tambahnya.

Hal itu juga berlaku bagi pengamanan di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada, yaitu 2/3 jumlah kekuatan yang ada di Polres masing-masing. 

Sementara untuk perbantuan kekuatan dari anggota TNI, sebagai bentuk soliditas dan sinergritas dalam pengamanan Pilkada, Jayadi mengatakan bahwa TNI juga turut mengamankan Pilkada bergabung dengan personel Polri.

Seluruh rencana pengamanan tersebut, dikatakannya akan dilaksanakan hingga berakhirnya tahapan masa Pilkada 2018. Termasuk pada pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

“Tadi saya sudah sampaikan kepada pasangan calon, bahwa pasangan calon mendapatkan fasilitas pengawalan pribadi,” tutur Jayadi.

Polda Kalbar memberikan pengawalan pribadi bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2018. Semenjak ada keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, maka secara otomatis pasangan yang sudah ditetapkan memiliki hak, salah satunya yaitu memperoleh pengawalan pribadi dari personel Kepolisian.

Kapolres Sanggau, AKBP Rachmat Kurniawan memastikan, setiap calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Sanggau 2018 mendapat pengawalan melekat dari anggota Polres Sanggau. Mereka akan dikawal dan dijaga selama 24 jam sehari, terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU hingga pelaksanaan pesta demokrasi selesai.

“Untuk pengamanan melekat, kita siapkan masing-masing dua personel yang bertugas mengawal dan menjaga keselamatan masing-masing calon. Calon bupati dikawal dua personel dan calon wakil bupati juga dua personel,” kata Kapolres.

Pengawalan melekat ini, menurut Rachmat, akan terus ikut dalam setiap kegiatan calon, termasuk pada saat kampanye hingga pencoblosan. Bahkan pengamanan tersebut juga akan terus melekat kepada pemenang Pilkada Sanggau 2018.

“Misal, setelah ditetapkan KPU pemenangnya adalah pasangan A. Untuk pasangan yang lain kita tarik, untuk pasangan A begitu sudah dilantik baru selesai. Kalau pengamanan formal ada aturan sendiri,” terang Kapolres.

Rachmat juga memastikan personel pengawal calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Sanggau 2018 adalah orang-orang terlatih. “Mereka yang bertugas mengawal dan menjaga calon adalah orang-orang terlatih,” katanya.

Kapolres menambahkan, pengamanan melekat juga diberikan kepada penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Panwaslu. “Pengamanan melekat juga sama, masing-masing komisioner KPU dan Panwaslu dua orang,” tutupnya.

Sementara, Wakapolres Mempawah, Kompol  Dewa Ngakan menegaskan, mengenai pengamanan pPlkada 2018 di Kabupaten Mempawah, pihaknnya sudah melakukan antisivasi dini dalam setiap tahapan Pilkada.

Dalan pelaksanaan pengamana Pilkada, polisi sudah berkoordinasi dan bekerja sama, baik dari pihak TNI maupun Polres, untuk terus berupaya menciptakan situasi tetap kondusif.

"Pemetaaan kerawanan semua sudah dilakukan. Di mana dalam pengamanan Pilkada di Mempawah sekitar 3/4 personil yang disiapkan, dan dibantu dengan satuan dari Brimob," tegasnya. 

Sementara, Ketua Panwaslu Kubu Raya, Ahmad Darwis menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan tahapan Pilkada Kubu Raya dengan sebaik-baiknya. Pasca tahapan pentapan calon bupati dan wakil bupati yang telah dilakukan KPU, maka dia menegaskan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon harus dibersihkan. 

"Sesuai aturan KPU, sebelum masa kampanye dimulai, maka Alat Peraga Kampanye masing-masing Paslon tidak boleh lagi ada yang terpasang di jalan-jalan," kata Darwis. (abd/ben/rah/lis)