Legislatif Sepakat Perda Sumbangan Pihak Ketiga Dicabut

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 167

Legislatif Sepakat Perda Sumbangan Pihak Ketiga Dicabut
PARIPURNA - Perwakilan Fraksi Golkar, Henny Dwi Rini menyampaikan pandangan umumnya tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 4 tahun 2013, pada Paripurna di Ruang Bailarung Sari, DPRD Kalbar, Senin (12/2). (SP/Jaka)
PONTIANAK,SP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Provinsi Kalbar menyetujui pencabutan Peraturan Daerah  (Perda) Nomor 4 tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah. 

Disetujuainya pencabutan Perda in,  disampaikan pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar tentang Rancangan  Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda  Nomor 4 tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah, dan tambahan setoran modal Pemprov Kalbar pada perseroan terbatas Asuransi Bangun Askrida. Paripurna dihadiri oleh Pejabat  Gubermur Kalimantan barat, Doddy Riyatmadji, di Ruang Bailarung Sari, DPRD Kalbar, Senin (12/2).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengatakan, berdasarkan hasil pandangan umum delapan fraksi DPRD Kalbar, secara umum menyetuji Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah, dicabut. Delapan fraksi itu di antaranya, Fraksi Golkar, Gerindra, PPP, Fraksi PDI Perjuangan, Praksi Keadilan Sejahtera 

"Pada umumnya, semua fraksi sudah setuju tentang pencabutan Perda sumbangan pihak ketiga dan tambahan setoran modal Pemprov Kalbar pada perseroan terbatas Asuransi Bangun Askrida. Selanjutnya, kami akan membentuk pansus untuk membahas hal ini," kata Suriansyah ditemui usai paripurna.

Selain dari itu, kata dia, untuk pencabutan Perda  Nomor 4 tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah, maupun tambahan setoran modal Pemprov Kalbar pada perseroan terbatas Asuransi Bangun Askrida juga akan dilakukan rapat internal, serta melakukan studi banding ke daerah lain.

"Kami juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri," tuturnya. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1978 tentang Pedoman Pemberian sSumbangan pihak ketiga yang menjadi dasar ditetapkannya  Perda Nomor 4 tahun 2013 sumbangan pihak ketiga dalam pembangunan daerah, telah dicabut dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan. 

"Kepetusan menteri ini memang ditetapkan sejak 2016 lalu, meskipun baru kita bahas sekarang, tapi dalam pelaksanaannya sudah dihentikan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat untuk meningkatkan kondisi iklim usaha di Kalbar, dijadwalnya baru memungkinkan untuk dibahas saat ini," kata dia. 

Pj Gubernur Kalbar, Doddy Riyadmadji mengatakan, pada umumnya kedelapan fraksi menyatakan dukungannya untuk membatalkan  Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah, tambahan setoran modal Pemprov Kalbar pada perseroan terbatas Asuransi Bangun Askrida.

"Delapan fraksi ini sudah menyetujui untuk dibahas lebih lanjut, dalam pembahasan nanti akan segera temukan kesepakatan, kemudian baru akan ada pandangan akhir fraksi," pungkasnya. (jek/bob)