Organisasi Mahasiswa Serukan Pilkada Tanpa Isu SARA

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 118

Organisasi Mahasiswa Serukan Pilkada Tanpa Isu SARA
JUMPA PERS -Jumpa pers organisasi mahasiswa di Kalbar menyampaikan pernyataan aksi intoleransi di Jogjakarta. Mereka juga meminta masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu SARA di Pilkada Kalbar 2018. (SP/Umar)

Tiga Bapaslon Komitmen Wujudkan Kalbar Damai


Ketua DPC GMNI Kota Pontianak, Rival Aqma Rianda.
"Karena tidak bisa kita pungkiri dalam waktu dekat ini, kita akan melaksanakan Pilkada serentak, ini juga menjadi seruan kita bersama jangan sampai ada isu-isu yang murahan seperti ini (akhirnya) kita bisa berkonflik"

PONTIANAK, SP - Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat yang terdiri dari Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) , Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahsiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Hikmabudhi, menyerukan Pilkada damai di Kalbar.

Hal ini dinyatakan organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung plus, di sela penyampaian pernyataan sikap tegas mereka atas aksi intoleransi dan kekerasan terhadap umat Katolik Gereja Santa Lidwina Gedog, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Ketua DPC GMNI Kota Pontianak, Rival Aqma Rianda, mengatakan tidak menutup kemungkinan kasus kekerasan yang berunsur Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di daerah lain juga disebarkan ke Kalbar oleh pihak tak bertanggung jawab.

Motifnya, bisa saja untuk karena akan berlangsung Pilkada serentak, isu itu dimainkan untuk memunculkan kekisruhan yang berujung konflik.

"Karena tidak bisa kita pungkiri dalam waktu dekat ini, kita akan melaksanakan Pilkada serentak, ini juga menjadi seruan kita bersama jangan sampai ada isu-isu yang murahan seperti ini (akhirnya) kita bisa berkonflik," ujarnya didampingi empat pimpinan OKP, saat jumpa pers di Pontianak, Senin (12/2).

Ia menjelaskan, Kalbar memiliki pengalaman pahit berkenaan konflik. Perpecahan antara kelompok sangat mudah disulut, terlebih lagi dengan isu SARA yang memang sangat rentan dimainkan.

Satu dari empat pernyataannya, lima OKP ini mengimbau agar masyarakat tidak tetap tenang dan tidak mudah terpancing serta terprovokasi, demi menjaga kondusifitas kerukunan antar umat beragama, termasuk di Kalbar.

"Kita sebagai generasi muda tetap menjadi garda terdepan untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan," tegasnya.

Mewujudkan Pilkada damai tanpa isu SARA juga diserukan tiga pasangan calon (Paslon) dalam Pilgub Kalbar 2018. Seruan itu, untuk bersama-sama mewujudkan Pilkada serentak yang damai tanpa membawa isu SARA, dan tentu saja juga berpolitik santun, cerdas, dan bersih dari praktik money politic.

Menanggapi persoalan kejadian di Jogaja, calon gubernur Kalbar, Karolin Margret Natasa, berharap aparat keamanan bisa segera mengusut tuntas.

Ia percaya pihak kepolisian bisa menyelesaikan secara profesional. Menurut dia kejadian itu meski berunsur SARA, namun tidak bisa dipastikan pelakunya mewakili kelompok-kelompok tertentu.

"Ini merupakan murni orang perorang. Oleh karena itu harus diproses secara hukum yang berlaku, yaitu hukum positif. Semakin cepat pihak aparat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadal oknum yang bersangkutan, maka tidak akan bergulir berita-berita bohong," katanya.

Ia juga meminta agar pemerintah berperan, yaitu dengan mengambil tindakan dan sikap tegas. Sikap ini penting, karena penjelasan pemerintah kemudian bisa menjadi dasar bagi publik, sehingga tidak ada oknum yang ingin memelintir isu ini ke ranah konflik lainnya.

Usai ditetapkan sebagai paslon, Karolin juga menegaskan dirinya dan tim parpol pengusung untuk mewujudkan Pilgub damai.

Sebelumya, Paslon lain, Sutarmidji juga giat menyuarakan anti kampanye hitam. Salah satu yang terbaru, yaitu dengan menggandeng netizen di Kalbar melalui program di media sosial, Klik.

"Klik ini bagian dari edukasi kepada masyarakat untuk menjawab kampanye negatif dan menyampaikan pesan positif kita. Ke depan, saya harap model seperti ini dapat menjadi alat untuk berkampanye. Karena dapat menghindari terjadinya pertemuan fisik antara pendukung lain," kata Midji.

Demikian juga dengan calon gubernur, Milton Crosby. Ia mengimbau kepada masyarakat, agar bisa bermediasosial dengan baik. Jangan sampai ada ujaran kebencian baik fitnah maupun isu yang menjurus pada SARA.

"Mari bersama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban selama masa (Pilgub). Mulai dari penetapan, kampanye sampai pemilihan pada 27 Juni yang akan datang," katanya.

Bawaslu Pantau Medsos


Kampanye hitam melalui media sosial (medsos) untuk menjatuhkan lawan-lawan politik, menjadi sesuatu yang sangat mudah dilihat saat menjelang Pemilu maupun Pilkada serentak.

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kalbar telah menyiapkan langkah bekerja sama dengan aparat penegak hukum kepolisian.

Anggota Bawaslu Kalbar Divisi Penanganan Pelanggaran, Mohamad mengungkapkan, kampanye hitam yang terkait dengan Pilkada serempak menjadi salah satu fokus utama pihaknya saat ini. Bahkan, Bawaslu RI telah melakukan nota kesepahaman bersama Polri untuk melakukan pengawasan, pencegahan sekaligus penanganannya.

"Kami sudah MoU dengan Cyber Crime Polri, Bawaslu RI tentunya," ujarnya.

Ia menuturkan, jika ditemukan kampanye hitam di medsos yang mengarah pada dugaan pelanggaran seperti menghina seseorang atau kelompok, maka Bawaslu akan segera menanganinya bersama-sama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Jika ada kampanye hitam dugaan pelanggaran menghina seseorang, kelompok segala macam di media sosial, itu yang menangani adalah Bawaslu. Ya tentunya bersama Sentra Gakkumdu, karena itu ada kepolisian dan kejaksaan," katanya.

Ia menjelaskan, jenis dugaan pelanggaran kampanye hitam di medsos yang ditangani oleh Bawaslu, itu murni yang berkaitan dengan kepemiluan.

"Kalau di luar konteks kepemiluan (atau) di luar hukum yang spesialis, maka itu ditangani oleh Cyber Crime Polri," terangnya. (umr/jee)