Pilkada di Kalbar Rawan Politik Uang Ketujuh se-Indonesia

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 143

Pilkada di Kalbar Rawan Politik Uang Ketujuh se-Indonesia
Para calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar berfoto bersama, Rabu (14/2). (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Pimpinan Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, mengungkapkan Provinsi Kalbar masuk 10 besar indeks kerawanan politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam Pilkada serentak 2018.

"Terkait dengan indeks kerawanan politik uang dan politisasi SARA, dari Bawaslu (RI), Provinsi Kalimantan Barat ini masuk ke dalam nomor urut yang ketujuh kerawanan," ujarnya saat acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA yang digelar Bawaslu Kalbar di Hotel Orchardz, Pontianak, Rabu (14/2) siang.

Ia mengatakan, indeks kerawanan tersebut setelah Bawaslu RI melakukan pemetaan. Atas dasar itulah, Bawaslu dan Panwaslu se-Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak menggelar deklarasi ini.

"Maksud dan tujuannya adalah kita bersama-sama untuk mengawal demokrasi yang demokratis," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, tutur dia, praktik money politic akan mencederai sendi-sendi demokrasi.

"Dapat mempengaruhi penyelenggara Pemilu, dapat mempengaruhi pemilih untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu," katanya.

"Dan tentu untuk politisasi SARA, ini akan menjadikan kita akan terpecah belah," imbuh dia.

Bawaslu Kalbar meyakini, pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Kalbar dapat berjalan dengan baik kendati indeks kerawan Pemilu memposisikan Kalbar di urutan ketiga. Hal ini berkaca pada Pemilu 2014 dan Pilkada serentak 2015 dan 2017, di mana berjalan sukses.

"Selain fungsi pengawasan kami, nah kami melaksanakan upaya-upaya pencegahan ini. Dan ada fungsi kami yang lain adalah fungsi ajudikasi atau dalam hal proses penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilu administrasi bersifat terstruktur, sistemik, dan massif (TSM)," terangnya.

Untuk penegakan hukum pidana Pemilu, lanjut dia, Bawaslu telah membentuk Sentra Gakkumdu.

"Sudah siap di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota" kata Ruher.

Deklarasi yang digelar Bawaslu ini dihadiri Forkopimda, KPU Provinsi, Sentra Gakkumdu, ormas, lembaga keagamaan, organisasi kemahasiswaan, pimpinan parpol, dan tentu saja tiga paslon, yakni Milton-Boyman, Karol-Gidot, dan Midji-Norsan.

Deklarasi ditutup dengan pembacaan pernyataan bersama dan cap tangan tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA. (umr)