Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA, Karol: Bagaimana Menjadi Pemilih yang Cerdas

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 173

Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA, Karol: Bagaimana Menjadi Pemilih yang Cerdas
Karol mendatangani deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Calon gubernur Kalbar, Karolin Margret Natasa, berpandangan komitmen berbagai pihak termasuk paslon untuk menolak dan melawan money politic dan politik SARA yang dikemas Bawaslu Kalbar dengan acara deklarasi, merupakan ketentuan yang memang harus dilakukan guna menjamin kualitas demokrasi dalam Pilkada.

"Salah satu syaratnya adalah kita mengedepankan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Oleh karena itu, politisasi SARA dan politik uang merupakan salah satu hal yang harus kita hindari bersama dalam prosea ini," ujarnya kepada awak media usai penadatanganan pada acara deklarasi di Hotel Orchardz, Pontianak, Rabu (14/2).

Tidak hanya menghindari dua hal tersebut, cagub yang berpasangan dengan Suryadman Gidot ini mengajak semua pihak untuk menjauhkan diri dari hoaks, ujaran kebencian, provokasi, dan sebagainya.

"Jadi kita ikuti aturan yang berlaku," tegas Karol atas komitmennya.

Menyangkut pemetaan Bawaslu RI di mana Kalbar urutan ketiga dalam indeks kerawanan Pemilu dan urutan ketujuh di indeks kerawanan politik uang, Karol menanggapi, bahwa itu baru perkiraan.

"Jadi belum terjadi. Mencoba untuk melalukan antisipasi dini. Nah itu lah yang dilakukan pihak keamanan dan tentu itu memang tugas dari pihak keamanan. Tetapi fakta di lapangan belum tentu sama dengan apa yang menjadi indikator-indikator secara teori yang hari ini dilakukan (Bawaslu)," katanya.

Kendati begitu, bagi Karol indeks kerawanan tersebut tetap menjadi perhatian utama dia. Sampai saat ini, di samping menyampaikan hajat maju di Pilgub, Karol juga intensif menyuarakan kepada masyarakat untuk menghadapi Pilkada selayaknya sebuah pesta.

"Kami tidak bosan-bosannya mengimbau masyarakat Kalbar untuk tetap tenang, dan menjalani pesta demokrasi ini seperti pesta. Sehingga kita sungguh-sungguh berpesta menghasilkan pemimpin yang baru," terangnya.

Untuk menjamin Pilkada berintegritas, menurut Karol, salah satu syaratnya adalah penyelenggara dan pengawas bekerja secara profesional.

"Sehingga tidak ada ketidakpuasan dari para pendukung. Perlakuan harus sama, ketentuan harus diikuti, harus adil. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa memupuk bibit-bibit pertentangan, perpecahan ataupun konflik," katanya.

"Oleh karena itu, Panwas, penyelenggara dalam hal ini KPU juga harus sensitif debgan apa yang berkembang di lapangan dan harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada kesan berpihak ke salah satu paslon. Nah ini yang seringkali memicu terjadinya konflik di tingkat grass root. Kalau di tingkat paslon tidak ada masalah," pungkas dia. (umr)