Bawaslu Ingatkan Paslon Pilkada Kalbar Tidak Beri Imbalan

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 239

Bawaslu Ingatkan Paslon Pilkada Kalbar Tidak Beri Imbalan
Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah. (SP/Umar)
PONTIANAK, SP - Dekalarasi yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Bawaslu dan KPU Provinsi Kalbar, memiliki semangat yang sama, yaitu mewujudkan Pilkada serentak 2018 di Kalbar berintegritas dan bermartabat.

Untuk mewujudkan itu, masing-masing penyelenggara Pemilu berkomitmen bersama berbagai pihak untuk tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA. Bahkan, saking semangatnya di antara calon dalam Pilgub Kalbar, akan memberikan reward bagi siapapun yang mendapati pelaku money politic.

Pimpinan Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, mengapresiasi setiap Paslon memberikan reward kepada masyarakat yang dapat membuktikan adanya praktik politik uang. Sebab, menurut dia, hal itu sebagai bentuk komitmen calon terhadap anti praktik tersebut.

Namun, Ruher mengingatkan agar calon kepala daerah tidak menjanjikan atau mengiming-imingi masyarakat dengan suatu imbalan kendati esensinya baik.

"Kami imbau bahwa pasangan calon untuk tidak memberikan imbalan berupa uang atau barang. Karena nanti dapat berakibat berpotensi disalahgunakan," ujarnya kepada awak media di Pontianak, kemarin.

Ia menjelaskan, apabila ada paslon yang menjanjikan kepada masyarakat suatu imbalan, hal ini malah berpotensi pada praktik money politic. Jika menemukan praktik politik uang, maka silahkan disampaikan ke Bawaslu.

"Karena dimaksud di undang-undang adalah menjanjikan dan atau memberikan. Jad menjanjikan saja tidak boleh. Apalagi nyata-nyata seketika itu memberikan imbalan berupa uang atau materi lainnya," terang dia.

Berkenaan politik uang yang dilakukan paslon, jika terbukti sanksinya bisa berupa pidana. Yang kedua, berupa sanksi administratif.

"Sanksi administratif ini adalah sanksi yang terberat menurut hemat kami. Karena apa. Konsekuensinya adalah dapat membatalkan pasangan calon dari statusnya sebagai paslon," kata Ruher.

"Meski sudah terpilih, pasangan calon dapat dibatalkan," imbuhnya.

Selain itu, perbuatan yang berisiko pada pembatalan paslon adalah menerima dana kampanye yang bersumber dari keuangan negara, baik APBN maupun APBD.

"Yang selanjutnya adalah menerima dana kampanye dari pihak asing. Dari warga negara asing atau lembaga asing. Apabila terbukti, ini juga dapat berakibat membatalkan pasangan calon," jelasnya. (umr)