Sebelum 23 Februari, Baliho Paslon Wali Kota yang Serampangan Harus Diturunkan

Ponticity

Editor Andrie P Putra Dibaca : 199

Sebelum 23 Februari, Baliho Paslon Wali Kota yang Serampangan Harus Diturunkan
Pembahasan penertiban baliho Paslon yang masih terpasang. (SP/Balasa)
PONTIANAK, SP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pontianak memberikan tenggat waktu sampai 22 Februari 2018 kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menurunkan baliho mereka yang terpampang serampangan. Sejatinya, setelah penetapan calon (15/2) kemarin, semua baliho sebelum penetapan sudah harus diturunkan.

"Batas waktu kita beri instruksi kepada tim paslon dua hari setelah pertemuan ini yaitu tanggal 22 Februari," tegas Kasi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kota Pontianak, Eka Karunia usai pertemuan dengan pihak terkait soal Alat Peraga Kampanye (APK) di Kantor Panwaslu Pontianak, Selasa (20/2).

Eka menegaskan, jika tidak juga diturunkan oleh tim paslon, maka Panwaslu dibantu Satpol-PP Pontianak akan melakukan penertiban 23 Februari 2018. Keputusan bersama itu diambil setelah mendapat kepastian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, bahwa APK dari KPU akan jadi tanggal 23 Februari 2018 dan dipasang sehari setelahnya.

"Kita Panwaslu maunya APK dari KPU sudah dipasang, maka APK yang dari paslon harus dibersihkan. Tapi kalau tidak dibersihkan, akan kita penalti dalam artian berupa teguran atau surat peringatan," katanya.

Secara keseluruhan, Panwaslu Kota Pontianak sebenarnya mengikuti sesuai aturan yang berlaku. Hanya saja, yang sempat menjadi kendala adalah Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 80 Tahun 2018 berkaitan dengan pemasangan baliho, spanduk dan umbul-umbul.

"Ada celah yang dipermasalahkan tetapi sudah kita kembalikan bahwa aturan Wali Kota sebenarnya hanya mengatur hal-hal teknis saja yang tidak diatur dalam undang-undang maupun PKPU," pungkasnya. (bls)